Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.
  • 18:52 WIB. Iran - Rouhani: Penjualan minyak Iran meningkat meskipun ada sanksi AS.
  • 18:52 WIB. Irak - AS larang warganya kunjungi Irak saat peringatan 1 tahun bebas Daesh.
  • 18:52 WIB. Walhi - WALHI: Masih ada kriminalisasi pejuang lingkungan.
  • 18:51 WIB. Prancis - Presiden Prancis umumkan kenaikan upah minimum.
  • 18:51 WIB. Filipina - Duterte minta kongres sahkan perpanjangan darurat militer di Mindanao.
  • 18:51 WIB. Dubai - Dubai hadirkan supermarket di tengah lautan.
  • 18:50 WIB. Singapura - Studi: Hanya separuh warga Singapura dapatkan cukup tidur di malam hari.
  • 18:49 WIB. Donald Trump - Trump khawatir upaya impeachment menjadi kenyataan.
  • 18:49 WIB. Verizon - Verizon pangkas 10.400 karyawan di pertengahan 2019.
  • 16:43 WIB. Apple - Apple Store dijarah saat demo Yellow Vest di Prancis.
  • 16:41 WIB. Instagram - Instagram kini punya fitur Voice Chat.
  • 16:38 WIB. Samsung - Samsung dituding kolaborasi dengan merek palsu.
  • 16:37 WIB. Huawei - Penahanan petinggi Huawei bikin vemas bos ponsel China.

Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang

Foto Berita Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan disiplin fiskal yang secara konsisten dilakukan selama bertahun-tahun bukan berarti menjadikan pemerintah alergi kepada penarikan utang.

"Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik, atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang," kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam (23/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan instrumen utang harus tetap dijaga sebagai salah satu kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersinergi dengan penerimaan perpajakan dan kebijakan lainnya.

"Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk tidak mengkhawatirkan pengelolaan utang pemerintah yang sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan tata kelola APBN yang selama ini berlaku.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga sudah melaksanakan disiplin fiskal dengan menjaga rasio utang terhadap PDB tidak melebihi batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang.

"Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki Undang-Undang yang menjaga disiplin dari pelaksanaan APBN dan konsisten melaksanakannya," katanya.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dalam pengelolaan utang karena beberapa negara yang mempunyai regulasi serupa justru telah melanggar batas disiplin fiskal tersebut.

"Beberapa negara yang memiliki legislasi untuk menjaga disiplin fiskal seperti Eropa Barat dan Brasil, telah beberapa tahun melanggar disiplin aturan mereka," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, usulan untuk menjaga disiplin fiskal agar pengelolaan utang pemerintah tidak terganggu merupakan hal yang baik guna menjaga reputasi maupun kredibilitas ekonomi Indonesia.

"Perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi serta kredibilitas ekonomi," kata Sri Mulyani.

Disiplin fiskal yang dilakukan pemerintah telah terlihat dari menurunnya imbal hasil Surat Utang Negara berjangka waktu 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016, menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018.

Prestasi ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, mengingat Bank Sentral AS (The Fed) melaksanakan kenaikan suku bunga pada akhir 2016 yang dilanjutkan dengan hal serupa selama tiga kali pada 2017.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap PDB berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang ini masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen.

Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengelolaan utang, Utang Luar Negeri (ULN), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87