Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:35 WIB. Israel - Iran minta PBB awasi kegiatan nuklir Israel.
  • 23:31 WIB. Najib Razak - Dikenakan 21 dakwaan, Najib Razak bersikukuh yakin bersih.
  • 23:24 WIB. Jepang - Shinzo Abe akan jadi pemimpin Jepang terlama di zaman modern.
  • 23:18 WIB. Spanyol - Donald Trump minta Spanyol bangun tembok halangi imigran.
  • 23:16 WIB. ASEAN - Indonesia-Malaysia dorong pantun jadi warisan budaya dunia.
  • 23:15 WIB. Donald Trump - Trump: invasi Timur Tengah lebih buruk daripada Perang Sipil.
  • 23:11 WIB. Afrika Selatan - Indonesia jajaki kerja sama pendidikan Islam dengan Afrika Selatan.
  • 23:10 WIB. Turki - Turki umumkan program ekonomi baru untuk 2019-2021.
  • 22:54 WIB. PEP - Melalui Asset 4 Donggi-Matindok Field membuktikan kinerjanya melalui pencapaian produksi gas sebesar 112,30 %.
  • 22:45 WIB. Garuda - Garuda meresmikan CargoService Center terbaru di Tanah Abang, Jakpus.
  • 22:44 WIB. KAI - KAI akan berkolaborasi dengan Progress Rail, perusahaan pemasok produk dan layanan kereta api yang terafiliasi dengan Caterpillar.
  • 22:42 WIB. INKA - INKA-SKODA berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi pada Traction Motor dan Propulsi. 
  • 22:41 WIB. INKA - INKA akan berkolaborasi dengan SKODA, perusahaan asal Republik Ceko yang memproduksi sistem propulsi dan kontrol perkeretaapian.
  • 22:38 WIB. Len - Len Industri akan menyuplai Interlocking, LED Signal, Point Machine, CTC and Sistem Engineering kepada ALTPRO.
  • 22:35 WIB. LEN - Len Industri bekerja sama dengan perusahaan asal Kroasia, ALTPRO, akan berkolaborasi dalam hal pengembangan produk dan sertifikasi.

Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang

Foto Berita Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan disiplin fiskal yang secara konsisten dilakukan selama bertahun-tahun bukan berarti menjadikan pemerintah alergi kepada penarikan utang.

"Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik, atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang," kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam (23/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan instrumen utang harus tetap dijaga sebagai salah satu kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersinergi dengan penerimaan perpajakan dan kebijakan lainnya.

"Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk tidak mengkhawatirkan pengelolaan utang pemerintah yang sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan tata kelola APBN yang selama ini berlaku.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga sudah melaksanakan disiplin fiskal dengan menjaga rasio utang terhadap PDB tidak melebihi batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang.

"Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki Undang-Undang yang menjaga disiplin dari pelaksanaan APBN dan konsisten melaksanakannya," katanya.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dalam pengelolaan utang karena beberapa negara yang mempunyai regulasi serupa justru telah melanggar batas disiplin fiskal tersebut.

"Beberapa negara yang memiliki legislasi untuk menjaga disiplin fiskal seperti Eropa Barat dan Brasil, telah beberapa tahun melanggar disiplin aturan mereka," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, usulan untuk menjaga disiplin fiskal agar pengelolaan utang pemerintah tidak terganggu merupakan hal yang baik guna menjaga reputasi maupun kredibilitas ekonomi Indonesia.

"Perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi serta kredibilitas ekonomi," kata Sri Mulyani.

Disiplin fiskal yang dilakukan pemerintah telah terlihat dari menurunnya imbal hasil Surat Utang Negara berjangka waktu 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016, menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018.

Prestasi ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, mengingat Bank Sentral AS (The Fed) melaksanakan kenaikan suku bunga pada akhir 2016 yang dilanjutkan dengan hal serupa selama tiga kali pada 2017.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap PDB berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang ini masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen.

Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengelolaan utang, Utang Luar Negeri (ULN), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97