Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:03 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mencatat kenaikan penjualan mobil 10% menjadi 617 unit pada semester I-2018.
  • 07:57 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia menargetkan penjualan mobil sebanyak 1.271 unit pada 2018.
  • 07:53 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mengatakan masih akan fokus mengincar pasar segmen menengah atas.
  • 07:51 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal menargetkan peningkatan kapasitas tampung kendaraan jadi 2,1 juta unit/tahun. 
  • 07:50 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal menargetkan pendapatan tumbuh 38% pada 2018.
  • 07:45 WIB. Pertamina - Kementerian BUMN mengungkapkan Menteri Rini Soemarno sudah menyerahkan nama calon Dirut Pertamina ke Presiden Jokowi. 
  • 07:41 WIB. AS - Presiden Donald Trump mengatakan Uni Eropa berada di urutan atas daftar musuh dalam selimut bagi AS.
  • 07:39 WIB. Argentina - Jorge Sampaoli melepas jabatan pelatih timnas Argentina setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia.
  • 07:39 WIB. PLN - Wapres JK yakin Direktur Utama PLN Sofyan Basir melaksanakan tender pembangunan proyek PLN dengan sangat ketat. 
  • 07:37 WIB. Rupiah - Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai depresiasi rupiah masih terkendali.
  • 07:37 WIB. Nelayan - HNSI meminta nelayan di Sumatera Utara agar menggunakan jaring milineum.
  • 06:47 WIB. Inflasi - Bank Indonesia memprediksi inflasi pada Juli 2018 sebesar 0,23%.
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 7%-10% pada 2018.

Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang

Foto Berita Menkeu: Disiplin Fiskal Bukan Berarti Alergi Utang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan disiplin fiskal yang secara konsisten dilakukan selama bertahun-tahun bukan berarti menjadikan pemerintah alergi kepada penarikan utang.

"Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik, atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang," kata Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam (23/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan instrumen utang harus tetap dijaga sebagai salah satu kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersinergi dengan penerimaan perpajakan dan kebijakan lainnya.

"Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk tidak mengkhawatirkan pengelolaan utang pemerintah yang sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan tata kelola APBN yang selama ini berlaku.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga sudah melaksanakan disiplin fiskal dengan menjaga rasio utang terhadap PDB tidak melebihi batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang.

"Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki Undang-Undang yang menjaga disiplin dari pelaksanaan APBN dan konsisten melaksanakannya," katanya.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dalam pengelolaan utang karena beberapa negara yang mempunyai regulasi serupa justru telah melanggar batas disiplin fiskal tersebut.

"Beberapa negara yang memiliki legislasi untuk menjaga disiplin fiskal seperti Eropa Barat dan Brasil, telah beberapa tahun melanggar disiplin aturan mereka," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, usulan untuk menjaga disiplin fiskal agar pengelolaan utang pemerintah tidak terganggu merupakan hal yang baik guna menjaga reputasi maupun kredibilitas ekonomi Indonesia.

"Perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi serta kredibilitas ekonomi," kata Sri Mulyani.

Disiplin fiskal yang dilakukan pemerintah telah terlihat dari menurunnya imbal hasil Surat Utang Negara berjangka waktu 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016, menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018.

Prestasi ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, mengingat Bank Sentral AS (The Fed) melaksanakan kenaikan suku bunga pada akhir 2016 yang dilanjutkan dengan hal serupa selama tiga kali pada 2017.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap PDB berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang ini masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen.

Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengelolaan utang, Utang Luar Negeri (ULN), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95