2,1 Juta Masyarakat Riau Belum Terdaftar di BPJS Kesehatan

Penduduk Provinsi Riau mencapai 6 juta orang lebih dan yang telah terintegrasi menjadi peserta BPJS Kesehatan hingga awal 2018 baru sebanyak 3,9 juta orang.

"Artinya masih terdapat sebanyak 2,1 juta orang lagi yang harus dituntaskan kepesertaannya ke dalam Program JKN-KIS hingga Desember 2018 untuk menuju target capaian kesehatan universal (Universal Health Coverage/UHC) itu," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Siswandi, di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut Siswandi, target UHC sampai Desember 2018 itu optimistis tercapai apalagi adanya kebijakan dibentuk Tim Percepatan Menuju UHC oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai amanat dari Inpres No. 8 Tahun 2017 yaitu instruksi Presiden RI pada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menkominfo, Kejagung, Direksi BPJS Kesehatan, dan para gubernur, bupati dan wali kota.

Melalui inpres tersebut, katanya, tiap lembaga bertugas memastikan seluruh penduduknya memiliki JKN-KIS dan tentunya untuk tingkat gubernur, mendorong bupati dan wali kota segera menindaklanjuti inpres tersebut dan segera menerbitkan surat edaran serta jika diperlukan menerbitkan perda.

Pada tingkat provinsi, Gubernur Riau telah menyiapkan Tim Percepatan Menuju Capaian Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC) dimotori oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan anggotanya semua lintas terkait, juga Kejaksaan dan Dinas Nakertrans.

Bahkan Kejaksaan Tinggi akan turun lapangan, katanya, untuk menindak pihak yang tidak patuh dikenai sanksi hukum sehingga semua pihak harus mendorong percepatan menuju UHC itu.

"Kita juga akan menggalang Kampus STIKES bersama Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk membantu menyelesaikan penuntasan kepesertaan penduduk daerah ini menjadi peserta JKN-KIS," katanya.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan juga akan merangkul IAKMI untuk mendorong Program JKN-KIS mulai dari sosialisasi, penelitian, peningkatan promotif preventif, dan Gerakan Masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Selain itu, BPJS Kesehatan akan menambahkan satu kurikulum untuk mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari semester II sampai mereka lulus. Sesuai kesepakatan, masing-masing mahasiswa akan mendapatkan daerah binaan, jadi mulai dari daerah yang diawasi sejak awal hingga ketika mahasiswa itu lulus hasilnya daerah bianaan itu seperti apa.

"Yang dicermati oleh mahasiswa pada daerah binaannya adalah pola hidup masyarakatnya, angka kesakitannya seperti apa, berapa yang sudah ikut JKN-KIS, dan selanjutnya jika di daerah binaan tersebut penduduknya sudah ikut semuanya menjadi peserta JKN-KIS maka akan dilombakan untuk dinilai binaan yang lebih bagus, kalau belum apa kendalanya," katanya.

Kegiatan ini sudah dilakukan oleh Universitas Jambi, dan daerah binaan mereka beri nama Duta Belia, sedangkan untuk Riau namanya diserahkan pada kampus terkait.

Ia memandang bahwa masing-masing kampus sepertinya sudah juga mempunyai desa binaan, dan BPJS Kesehatan ada Desa JKN, serta BKKBN dengan Kampung KB-nya, ke depan semuanya akan disinergikan.