Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadiri Kemah Bela Negara Tingkat Nasional yang diadakan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 1-6 Mei 2018.

"Rencananya dibuka Wapres Bapak Jusuf Kalla dan Menhan Bapak Ryamizard Ryacudu. Kita kirim undangan untuk beliau," Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Bidang Bina Anggota Muda (Binamuda) Budi Prayitno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kemah Bela Negara itu sendiri akan mempertemukan generasi muda Indonesia dari berbagai daerah di bumi perkemahan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan itu adalah untuk meningkatkan intensitas interaksi dan gotong-royong di antara perserta.

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan bumi perkemahan akan mempertemukan individu dengan berbagai latar belakang dalam satu wadah. Bumi perkemahan membuat berbagai perbedaan menjadi kekuatan. Bagi generasi muda, kegatiatan luar ruangan seperti perkemahan akan mendorong pendidikan yang bagi anak secara efektif.

Menurut dia, cinta terhadap negara sama halnya cinta terhadap sesama manusia, lingkungan hidup dan lain-lain. Semua hal itu, ditanamkan dalam berbagai kegiatan Pramuka, bahkan di media sosial, Kwarnas Gerakan Pramuka juga mengaplikasikannya melalui 10 tugas Pramuka di Media Sosial.

"Intinya semuanya kegiatan Gerakan Pramuka bertujuan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Karena itu, Gerakan Pramuka di 34 provinsi, 514 kota/ kabupaten terlibat aktif dalam gotong-royong mewujudkan cita-cita besar Indonesia,," katanya.

Direktur Bela Negara Kemenhan Laksamana M Faisal mengapresiasi Kwarnas Gerakan Pramuka yang mendidik generasi muda bangsa melalui kegiatan positif. Menurut dia, dalam setiap kegiatan Pramuka juga ada rasa penanaman Bela Negara dan cinta Tanah Air.

"Setiap kegiatan Pramuka pasti ada unsur penanaman rasa cinta Tanah Air melalui bela negara. Karena pada dasarnya bela negara adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang," katanya.