Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:57 WIB. Obligasi - Sarana Multigriya terbitkan obligasi sebesar Rp1.850.500.000.000.
  • 12:47 WIB. Rokok - Harga saham produsen rokok, PT Wismilak Inti Makmur, bergerak lincah jadi top gainers dengan penguatan sebesar 25,68%. 
  • 12:02 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG berbalik menguat 0,13% ke level 6.476,98. 
  • 11:35 WIB. Rupiah - Pukul 11.35 WIB, rupiah makin tekan dolar AS 0,30% ke level Rp14.173. 
  • 11:32 WIB. SPAM - SPAM Dumai ditargetkan akan tersambung ke 20.300 sambungan rumah di tahun 2024 mendatang. 
  • 11:31 WIB. SPAM - PT Adhi Karya dan PT Adaro Tirta Mandiri menangkan proyek investasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Dumai. 
  • 11:02 WIB. Investasi - Aktif merevitalisasi aset, HITS alokasikan US$62 juta untuk investasi kapal di tahun 2019. 
  • 10:37 WIB. Kapal - Anak usaha HITS, PT Hutama Trans Kontinental jual kapal MT Griya Flores. 
  • 10:35 WIB. Ritel - Michelin juga akan akuisisi 20% saham perusahaan ritel Indonesia, PT Penta Artha Impressi.  
  • 10:34 WIB. Michelin - Perusahaan Prancis, Michelin, akuisisi 80% saham Multistrada senilai US4700 juta. 

Zaini Misrin: Nestapa Pahlawan Devisa Negara (2)

Foto Berita Zaini Misrin: Nestapa Pahlawan Devisa Negara (2)
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Berdasarkan catatan P-WNI BHI, tercatat 142 WNI di seluruh dunia terancam hukuman mati dan sebagian besar dari mereka memang berada di Arab Saudi dan Malaysia. Tak seperti Saudi, di Malaysia sebagian besar WNI yang terancam atau terdakwa hukuman mati bukanlah TKI.

Dari ratusan WNI itu, ujarnya, sebagian besar telah bebas dari ancaman eksekusi. Namun, sekitar 51 kasus kasus hukuman mati WNI di Malaysia telah inkrah sehingga cukup sulit melakukan upaya pembebasan.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia terus berupaya melakukan diplomasi agar para WNI itu terhindar dari hukuman mati di negara asing, dengan salah satunya meminta pengampunan dari otoritas yang berwenang.

Sementara bagi kasus yang belum diputus pengadilan, Iqbal menjelaskan, pihaknya melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal di setiap negara juga tengah berfokus memberikan pembelaan baru agar bisa meringankan hingga membebaskan para WNI tersebut.

"Kalau di Malaysia, pengampunan dapat diberikan oleh Sultan. Jadi kalau ada WNI yang terjerat kasus di Selangor, Sultan Selangor lah yang beri pengampunan, tergantung negara bagiannya masing-masing," katanya.

Di masa Pemerintahan Presiden Jokowi, langkah permohonan pengampunan juga dilakukan saat lawatan Presiden Jokowi ke Saudi Arabia bulan September 2015 dan juga saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret 2017," kata Direktur Migrant Care Wahyu Susilo. Ia menambahkan, namun Arab Saudi membisu terhadap permohonan Indonesia.

Lalu Muhammad Iqbal, mengakui pihaknya baru mengetahui perkembangan terakhir "dari sumber" tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi mati. Dan saat itu semua akses sudah ditutup.

Re-Negosiasi Perihal MoU Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Riau, Evi Deliana mengatakan hukuman mati yang diberlakukan terhadap TKI Indonesia di Arab Saudi menambah panjang daftar WNI yang dieksekusi mati sekaligus merupakan hal yang memprihatinkan, khususnya karena hukuman ini menimpa TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa Indonesia.

Ia mengatakan, terkait dengan hukuman mati, Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dengan cara dipancung.

"Dalam hukum internasional, tidak ada pelarangan secara tegas bagi sebuah negara untuk menerapkan hukuman mati, namun memang banyak desakan-desakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerhati HAM internasional terkait hal ini," katanya.

Bahkan para aktivis tersebut pun, katanya, menolak secara tegas penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana, dengan alasan utama bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran HAM.

Akan tetapi yang harus dipahami, katanya, adalah pemberian berbagai jenis sanksi termasuk hukuman mati bagi pelaku tindak pidana adalah hak sebuah negara. Hak ini adalah bagian dari kedaulatan internal sebuah negara yakni kedaulatan untuk menentukan sistem hukum dan undang-undang di negaranya.

"Dengan demikian, jika mengacu kepada kedaulatan internal negara, maka penerapan hukuman mati tidak seharusnya menjadi pro kontra. Lalu apakah yang dilakukan oleh Arab Saudi telah menjadi sebuah isu pelanggaran HAM?," katanya.

Ia memandang bahwa karena sanksi atau hukuman mati adalah bagian dari hukum pidana nasional sebuah negara, maka hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKI, adalah kedaulatan Arab Saudi untuk memberlakukannya dan hal ini tidak bisa diintervensi oleh negara lain, misalnya Indonesia.

Yang seharusnya menjadi perhatian adalah sejauh mana pemerintah memberikan bantuan dan perhatian terhadap WNI yang tersangkut hukum.

"Yang harus dicermati adalah selama ini sejauh mana bantuan khususnya bantuan hukum yang telah diupayakan oleh Pemerintah RI melalui perwakilan RI di Arab saudi untuk membantu TKI yang dijatuhi hukuman mati tersebut, dan sejauh mana pemerintah Arab Saudi telah memberi akses yang memadai bagi pihak perwakilan Indonesia agar dapat diberi bantuan hukum bagi terpidana TKI tersebut," katanya

Tag: Zaini Misrin, tenaga kerja

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20