Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:40 WIB. CPO - Peluang ekspor CPO ke China terbuka di tengah perang dagang.
  • 14:38 WIB. Huawei - Google Blokir Huawei dari Play Store dan Android Updates.
  • 14:37 WIB. Unilever - Unilever membagikan dividen Rp9 triliun.
  • 13:55 WIB. TPMA - Trans Power Marine menebar dividen senilai US$4,93 juta.
  • 13:53 WIB. Daerah - Kontribusi mitra Go-Jek Rp1,7 triliun bagi ekonomi Makassar.
  • 11:22 WIB. Infrastruktur - Astra Infra mengincar proyek tol di jalur Trans Jawa.
  • 11:20 WIB. Ekonomi - Sektor konsumsi akan diandalkan pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 2020.

Soal Keamanan Transportasi Online, Pemerintah Pantas Bertanggung Jawab

Soal Keamanan Transportasi Online, Pemerintah Pantas Bertanggung Jawab - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan memandang soal layanan angkutan umum, pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab. Dalam pasal 138 UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

"Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan juga bahwa layanan yang diberikan transportasi online dalam kualitas terjamin keselamatannya, keamanannya, kenyamanannya, dan keterjangkauannya," kata Azas yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut Azas, pemerintah harus membuat Standar Pelayanan Minimum bagi layanan transportasi online agar tanggung jawabnya bisa diwujudkan dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Kondisi keamanan layanan transportasi online sekarang ini makin buruk karena para aplikator terus dibiarkan beroperasi dengan sistem asal rekrut dan tidak mengawasi mitranya.

"Pembiaran pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab bagi kualitas keselamatan pengguna dan layanan telah lalai menjalankan tanggung jawabnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah konsisten menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri untuk mengawasi layanan transportasi online dan membuat Standar Pelayanan Minimum bagi layanan transportasi online. Begitu pula pemerintah harus memiliki wibawa di hadapan para aplikator dan berani menindak aplikator yang beroperasi melanggar hukum.

Ia mengatakan, ada yang salah dalam kebijakan di tubuh transportasi online. Seperti kejadian sebelumnya, aplikator justru lepas tanggung jawab.

"Bagi aplikator, jika mitranya melakukan kejahatan seperti merampok, seperti dialami pengguna di Bandung dan membunuh penggunanya dalam kasus Bogor pada 18 Maret lalu itu risiko pengguna atau konsumen dan merupakan tanggung jawab mitranya, bukan aplikator," tegasnya.

Begitu pun sebaliknya jika para konsumen merampok atau membunuh para pengemudi juga risiko driver sebagai mitra dan bukan tanggung jawab aplikator. "Jika si konsumen yang berniat jahat, ya itu risiko driver, begitu sikap aplikator," imbuhnya.

Para aplikator transportasi online, sambung Azas, seakan lupa dan melupakan bahwa para pengemudi mengikatkan diri dan sepakat memberikan 20 persen dari pendapatannya kepada aplikator. Begitu pula para pengemudi mengikatkan diri menerima order atau pengguna berdasarkan aplikasi yang dipasang oleh aplikator.

"Dasar pengikatan ini jelas membuktikan bahwa para driver tidak bisa berdiri sendiri atau beroperasi sendiri dalam mengelola aplikasi yang digunakannya. Keberadaan aplikasi transportasi online dengan adanya pembagian 20% dari pendapatan mitra inilah kunci keberadaan tanggung jawab aplikator terhadap pelayanan para mitranya atau driver dan kualitas layanan terhadap pengguna atau konsumennya," tutupnya.

Tag: Transportasi Online, Azas Tigor Nainggolan

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31