Jonan Targetkan Rasio Elektrifikasi NTT 99%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan rasio elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 99% pada akhir tahun ini. Pada Januari 2018, rasio elektrifikasi di provinsi ini baru sekitar 69% dan akhir tahun ini bakal di atas 75%.

Demikian disampaikan Jonan saat meresmikan 21 unit pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) berkapasitas 1.516 kW, 12 sumur bor air bersih, dan 1.747 lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)  yang dipusatkan di Desa Welai Timur, Kabupaten Alor, NTT, Sabtu (24/3/2018).

Pembangkit listrik yang diresmikan terdiri dari 2 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di bandara (700 kWp), 16 PLTS terpusat (680 kWp), dan 3 pembangkit listrik tenaga mikro hidro (136 kW). Unit pembangkit yang dibangun tersebar di 21 desa yang ada di 5 kabupaten di NTT dan melistriki sekitar 2.737 keluarga yang sebelumnya tidak menikmati listrik.

Pada kesempatan yang sama, Jonan juga memberikan secara simbolik LTSHE untuk 8 desa pada 3 kabupaten di NTT. Sejumlah total 1.747 LTSHE  diberikan untuk 3 kabupaten dimaksud yaitu Alor, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.

Jonan mengatakan, salah satu tantangan pembangunan nasional, termasuk di NTT adalah mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sosial.

"Pelayanan berkeadilan sosial terjemahan kita adalah semua kebutuhan dasar bagi seluruh warga sebisa mungkin terpenuhi dengan baik dan terjangkau harganya. Jadi, kalau ada listrik, tetapi masyarakat tidak mampu bayar, juga sia-sia," Kata dia.

Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, khususnya di NTT.

"Kita sama-sama akan kejar agar rasio elektrifikasi di sini sampai akhir 2019 juga bisa mencapai 99%. Tapi, saya juga minta tolong, Bapak Gubernur, Bupati, serta aparat keamanan untuk juga membantu layanan (pengurusan perizinan) kelistrikan dan air supaya cepat. Kalau ada hambatan kecil-kecil bisa diselesaikan. Arahan Bapak Presiden, adminstrasi prosedur itu dipersingkat supaya tidak ruwet, tidak panjang," pungkasnya.