Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:36 WIB. Panaoil - Panaoil Indonesia mengatakan akan fokus menggarap pasar industri.
  • 06:34 WIB. IHSG - Indosurya Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang rebound hari ini dengan pergerakan di level 6.171-6.389.
  • 06:28 WIB. IHSG - Binaartha Sekuritas mengestimasi peluang technical rebound pada gerak IHSG hari ini terbuka lebar.
  • 06:25 WIB. IHSG - Reliance Sekuritas memprediksi IHSG akan kembali merosot ke level 6.200-an.
  • 19:49 WIB. Garuda Indonesia - Menpar minta Garuda Indonesia pertahankan rute Jakarta-London.
  • 19:46 WIB. AP I - AP I sediakan 50 bus gratis untuk program "Mudik Bareng BUMN".
  • 19:41 WIB. Pelindo III - Pelindo III alokasikan capex untuk beli 49% saham milik Dubai Port World di TPS senilai Rp490 miliar. 
  • 19:39 WIB. PLN - PLN berikan waktu setahun kepada IPP yang belum selesaikan proses financial close. 
  • 19:38 WIB. Pelindo III - Total capex Pelindo III tahun ini Rp12 triliun yang pendanaanya dicari dari pasar modal.
  • 19:37 WIB. Askrindo - Askrindo Syariah teken kerja sama dengan LPDB KUMKM senilai Rp1,5 triliun.
  • 19:36 WIB. PLN - PLN segera terbitkan global bond pada Mei 2018. 
  • 19:33 WIB. MTF - Total outstanding pembiayaan yang telah disalurkan MTF pada Q1 2018 capai Rp6,59 triliun. 
  • 19:32 WIB. MTF - MTF catat penyaluran pembiayaan segmen multiguna selama Q1 2018 tumbuh 28,7%.
  • 19:30 WIB. Pelindo II - KPK panggil saksi untuk tersangka RJ Lino dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan QCC di Pelindo II. 
  • 19:28 WIB. BRI - PSS Sleman kerja sama dengan BRI untuk siapkan inovasi dalam pendistribusian tiket pertandingannya.

Kontribusi UMKM terhadap PDB Akan Meningkat bila...

Foto Berita Kontribusi UMKM terhadap PDB Akan Meningkat bila...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kontribusi UMKM terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) akan meningkat bila didukung oleh kebijakan-kebijakan fiskal yang juga pro terhadap pertumbuhan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM adalah penurunan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang diberlakukan terhadap mereka.  

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, menuturkan peningkatan jumlah PDB disebabkan oleh semakin banyaknya UMKM yang membayar pajak. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% akan menjadi insentif yang cukup efektif untuk pelaku UMKM karena penurunan ini terbilang cukup besar.

"Penurunan pajak dibayar ini juga akan meningkatkan keuntungan bersih sekaligus meningkatkan kemampuan berusaha UMKM sehingga daya saing UMKM akan menjadi lebih baik," ucap Novani dalam keterangan yang diterima di Jakartal, Senin (26/3/2018).

Insentif yang demikian ini juga diharapkan bisa mendorong semakin banyaknya UMKM di Indonesia. Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan semakin banyak orang mau menjalankan UMKM dan berwirausaha. Para pelaku UMKM juga secara tidak langsung akan didorong untuk menjalankan pembukuan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah sudah beberapa kali merevisi kebijakan perpajakan guna menginsentifkan pelaku bisnis untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kriteria wajib pajak," jelas Novani.

Menurut Novani, walaupun pada saat pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pertama kali tidak langsung ditanggapi positif oleh UMKM. Pelan-pelan, dengan revisi penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, kebijakan ini disambut baik.

Novani menambahkan, saat itu, sistem pembebanan pajak atas omzet masih menjadi hal yang berat bagi wajib pajak, terutama untuk UMKM yang baru memulai bisnis. Banyak biaya produksi, biaya usaha lainnya, dan kebutuhan pribadi pelaku usaha yang harus dikeluarkan sehingga keuntungan yang diperoleh tidak cukup mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Mengenai pajak yang akan diberlakukan untuk usaha yang memiliki basis online, kebijakan yang diberlakukan seharusnya tidak memberatkan mereka. Kementerian Keuangan sedang menyusun aturan untuk usaha online berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

“Pajak yang akan berlaku untuk bisnis berbasis digital di Indonesia harus dipertimbangkan matang–matang. Pajak yang akan diberlakukan jangan sampai membuat jenis bisnis yang diprediksi akan berkembang pesat dan menguasai pangsa pasar jual beli malah terbebani dengan adanya peraturan pajak. Diharapkan ada kebijakan fiskal yang juga mendukung pertumbuhan bisnis berbasis digital ini,” jelasnya.

Tag: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Produk Domestik Bruto (PDB), Novani Karina Saputri, Pajak, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Dedhez Anggara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06