Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:01 WIB. PEP - PEP Asset 3 mengkover tiga lapangan migas, yaitu Subang Field, Jatibarang Field, dan Tambun Field.
  • 23:00 WIB. BTN - Pertumbuhan kredit BTN didominasi oleh KPR.
  • 22:59 WIB. BTN - BTN mencatat disbursement kredit sampai kuartal III 2018 sebesar Rp 56 triliun, naik 14% yoy.
  • 22:55 WIB. WSKT - Waskita meningkatkan modal disetor dan ditempatkan oleh perusahaan ke PT Waskita Toll Road.
  • 22:06 WIB. Pertamina - Pertamina sudah melakukan penyesuaian harga sembilan kali sepanjang Januari-Oktober 2018.
  • 22:00 WIB. BTN - BTN mengaku tak memiliki eksposur KPA di pembangunan proyek apartemen Meikarta.
  • 21:59 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperbesar pembiayaan multiguna dan mengandalkan nasabah tetap yang kini telah mencapai 350.000 orang.
  • 21:58 WIB. MTF - Sampai September 2018, Mandiri Tunas Finance telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20 triliun, naik 30% yoy.
  • 21:57 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp25 triliun di tahun 2018.
  • 19:02 WIB. Khashoggi - Otoritas Turki mengatakan belum membagikan audio terkait dengan pembunuhan Khashoggi dengan siapa pun.
  • 19:01 WIB. Laut China Selatan - AS gaet Jepang tangkis pengaruh China di LTS.
  • 19:01 WIB. Kanada - Pasokan ganja di Kanada dilaporkan telah ludes.
  • 19:00 WIB. TSLA - Tesla meluncurkan mobil Model 3 dengan harga US$45.000.
  • 18:59 WIB. Afghanistan - Aksi penembakan tunda pemilu Afghanistan di Kandahar.
  • 18:59 WIB. Donald Trump - Trump yakin Khashoggi sudah meninggal dunia.

Indonesia Krisis Insinyur, Presiden Didesak Keluarkan Perpres

Foto Berita Indonesia Krisis Insinyur, Presiden Didesak Keluarkan Perpres
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Untuk memenuhi ketersediaan insinyur profesional, Presiden seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Perpres ini seharusnya sudah terbitkan pemerintah pada 2015 lalu.

"Saat ini kita sangat kekurangan tenaga insinyur profesional. Padahal, pembangunan infrastruktur kita digenjot. Ini berbahaya. Bagaimana proyek-proyek strategis nasional bisa selesai jika SDM-nya tidak ada," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sesuai dengan UU Keinsinyuran, kata Sigit, DII telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun (tahun 2015). Kenyataannya, hingga kini DII belum dibentuk. Hal ini membuat beberapa fungsi DII yang diamanatkan oleh UU Keinsinyuran tidak berjalan.

Beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi insinyur bersama menteri, menetapkan sistem registrasi insinyur, menetapkan sistem sertifikasi insinyur, menetapkan sistem uji kompetensi, menetapkan sistem pengawasan alih IPTEK insinyur asing, dan aistem pengawasan praktik keinsinyuran.

"DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerja sama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII menghambat pencetakan insinyur profesional. Padahal, kebutuhan kita akan tenaga insinyur sangat besar seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Kalau dibiarkan terus, sama saja membuka keran untuk tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia," kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengingatkan pemerintah bahwa belum diterbitkannya Perpres pembentukan DII merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Keinsinyuran. Sesuai dengan Pasal 55 UU Keinsinyuran, DII harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

"Pembentukan DII adalah amanat UU dan harus dijalankan, suka atau tidak suka. Jika tidak dilaksanakan berarti mengabaikan amanat UU. Karena itu, Presiden seharusnya sudah mengeluarkan Perpres ini jika tidak ingin dinilai mengabaikan UU," ujarnya.

Seperti diketahui, meski sudah memiliki Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, hingga kini masih banyak aturan turunan UU tersebut yang belum diterbitkan. Ketiadaan peraturan turunan tersebut memberikan implikasi serius terhadap serbuan tenaga kerja asing dan sertifikasi serta izin kerja insinyur.

UU Keinsinyuran ini, kata Sigit, merupakan instrumen penting dan strategis untuk mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia di sisi keinsinyuran dibandingkan beberapa negara, baik di ASEAN maupun dunia.

Sebagai contoh, posisi Indonesia dari sisi jumlah sarjana teknik per satu juta penduduk relatif rendah  dibanding negara Asia lainnya seperti Korea Selatan (25.309 Sarjana Teknik), Vietnam (9.037), Republik Rakyat Tiongkok (5.739), Thailand  (4.121), Malaysia (3.333), dan Indonesia (3.076)

Tag: Dewan Insinyur Indonesia (DII), Joko Widodo (Jokowi), Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46