Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.
  • 05:47 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel mencapai 37.331 ton selama periode Januari-Juni 2017.
  • 05:44 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat total produksi nikel terkoreksi 3,59% menjadi 36.034 ton sepanjang semester I-2018.
  • 05:42 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat volume produksi turun 4% menjadi sebesar 18.000 metrik ton pada kuartal II-2018.
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.
  • 05:36 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan penjualan pemasaran sebesar Rp1 triliun pada 2018.
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).

Pajak E-commerce Berapa Idealnya?

Foto Berita Pajak E-commerce Berapa Idealnya?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menilai kebijakan terkait pajak bisnis online atau daring jangan sampai memberatkan pengusaha di dalam negeri di sektor "e-Commerce".

"Mengenai pajak yang akan diberlakukan untuk usaha yang memiliki basis online, kebijakan yang diberlakukan seharusnya tidak memberatkan," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Karena itu, ujar Novani, pajak yang akan berlaku untuk bisnis berbasis digital di Indonesia harus dipertimbangkan matang-matang. Menurut dia, pajak yang akan diberlakukan jangan sampai membuat jenis bisnis tersebut malah terbebani dengan adanya peraturan pajak.

"Diharapkan ada kebijakan fiskal yang juga mendukung pertumbuhan bisnis berbasis digital ini," katanya lagi.

Sedangkan, anggota DPR RI Pansus RUU Kewirausahaan Indah Kurnia mengemukakan, Indonesia harus dapat memaksimalkan potensi sektor perdagangan dengan membantu para pelaku usaha "e-Commerce" nasional, sehingga dapat benar-benar bersaing di tingkat global.

"Untuk masalah digitalisasi, finance dan teknologi sebenarnya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut bersama-sama maju," kata Indah Kurnia.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10