Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:36 WIB. Taliban - NATO: pernyataan negosiasi AS-Taliban disalahtafsirkan.
  • 19:35 WIB. Timur Tengah - Suriah rebut kembali wilayah yang diduduki Israel.
  • 19:34 WIB. Putin - Trump bela Putin soal tuduhan intervensi pemilu AS.
  • 19:33 WIB. Asian Games - Jokowi utus menteri undang pimpinan dua Korea ke Asian Games.
  • 19:32 WIB. Korea Selatan - Helikopter militer Korsel jatuh, lima orang tewas.
  • 19:31 WIB. WTO - AS ajukan 5 gugatan ke WTO.
  • 19:29 WIB. Gelombang Panas - PBB: 1,1 miliar orang hadapi risiko karena iklim panas.
  • 19:30 WIB. Afghanistan - Sepanjang 2018, sebanyak 363 anak di Afghanistan tewas.
  • 19:30 WIB. Korea Utara - Uni Eropa pertahankan sanksi untuk Korut.
  • 19:28 WIB. Amerika Serikat - Iran gugat AS ke pengadilan internasional.
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 17:35 WIB. Pemilu - Wapres JK sebut menteri ikut Pileg ganggu kinerja kabinet.
  • 17:35 WIB. Pertanian - Mentan bagikan sejuta bibit jeruk keprok di Malang.
  • 17:34 WIB. Pilpres - Eriko: PDIP tidak intervensi Jokowi tentukan cawapres.
  • 17:34 WIB. Pemilu - Perindo akan beri bantuan logistik kampanye untuk caleg.

Disorot Skandal Korupsi, PM Malaysia Malah Usulkan UU Anti Hoax

Foto Berita Disorot Skandal Korupsi, PM Malaysia Malah Usulkan UU Anti Hoax
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Malaysia mengajukan rancangan undang-undang di parlemen pada Senin untuk melarang "berita palsu," atau hoax dengan denda besar dan hukuman hingga 10 tahun penjara.

Hal tersebut meningkatkan lebih banyak kekhawatiran tentang kebebasan media setelah peristiwa skandal korupsi multi-miliar dolar. Rancangan undang-undang itu diajukan menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan dalam beberapa minggu dan saat PM Malaysia Najib Razak menghadapi kritik luas atas skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Berdasarkan undang-undang Anti-Berita Palsu 2018, siapa pun yang menerbitkan berita palsu dapat dikenakan denda hingga 500.000 ringgit (128.140 dolar Amerika Serikat), hukuman hingga 10 tahun penjara, atau keduanya.

"Undang-undang yang diusulkan berusaha untuk melindungi publik terhadap perkembangan berita palsu, sementara memastikan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi di bawah Konstitusi Federal untuk dihormati," demikian pemerintah dalam rancangan undang-undang tersebut.

Pemerintah mendefinisikan berita palsu sebagai "berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah" dan termasuk fitur, visual dan rekaman audio.

Undang-undang yang mencakup publikasi digital dan media sosial, akan berlaku untuk pelanggar di luar Malaysia, termasuk orang asing, jika Malaysia atau warga negara Malaysia terpengaruh.

Pemerintah mengatakan dalam rancangan undang-undang itu, diharapkan masyarakat akan lebih bertanggung jawab dan hati-hati dalam berbagi berita dan informasi.

Para anggota parlemen oposisi mempertanyakan perlunya undang-undang semacam itu, dengan alasan bahwa pemerintah sudah memiliki kekuasaan luas atas kebebasan berbicara dan media.

"Ini adalah serangan terhadap pers dan upaya untuk menanamkan rasa takut di antara rakyat sebelum GE14," kata anggota parlemen oposisi Ong Kian Ming di Twitter setelah rancangan undang-undang itu diajukan, menggunakan istilah Malaysia untuk pemilihan tahun ini.

Parlemen, di mana pemerintah memiliki mayoritas yang nyaman, diperkirakan akan memberikan suara pada rancangan undang-undang pada minggu ini.

Tag: Najib Razak, Malaysia

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Theguardian.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44