Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:36 WIB. Askrindo Syariah - Askrindo Syariah kerja sama kafalah dengan Puskopssim NU Jatim.
  • 20:33 WIB. BUMN - Bank BUMN akan masuk ke switching JPN melalui danareksa.
  • 20:32 WIB. BNI - Pertumbuhan deposito BNI turun 1,55% YoY menjadi Rp168,84 triliun.
  • 20:30 WIB. Askrindo - Sampai Q1 2018, Askrindo raih hasil underwriting sebesar Rp822 miliar, naik 29% YoY.
  • 20:28 WIB. Askrindo - Askrindo bidik premi Rp5,3 triliun sampai tutup tahun 2018.
  • 20:27 WIB. Askrindo - Hingga Maret 2018, Askrindo cetak premi bruto sebesar Rp889 miliar, meningkat 38% YoY.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Bank Mandiri catat kredit yang belum ditarik pada QI 2018 sebesar Rp151,3 triliun.
  • 20:22 WIB. Pertamina - Pertamina minta harga khusus untuk beli minyak mentah domestik.
  • 20:21 WIB. Pertamina - Nicke Widyawati akui kenaikan harga minyak mentah tekan biaya produksi premium.
  • 20:16 WIB. BSDE - Bumi Serpong Damai akan menerbitkan obligasi senior berdenominasi dolar AS senilai US$250 juta.
  • 19:12 WIB. Politik - PKS minta Alumni 212 waspada dimanfaatkan kepentingan Jokowi.

Pelantikannya Dipersoalkan, Ketua MK Bilang Begini...

Foto Berita Pelantikannya Dipersoalkan, Ketua MK Bilang Begini...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilantik, Arief Hidayat mengaku tak mempersoalkan banyak pihak yang tidak suka dengan dirinya. Terkait pendapat itu, Arief mengatakan bahwa ia akan bekerja seperti biasa.

"Saya akan kerja seperti biasa, menjalankan amanah, saya itu dipilih oleh DPR sehingga pada waktu saya datang ke DPR, itu karena undangan DPR dan saya sudah izin dewan etik, tetapi kok saya dipersoalkan?" kata Arief di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Arief ditetapkan sebagai hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 129 P tahun 2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Terkait mengenai jabatan ketua MK, menurut Arief tergantung pada rapat permusyawaratan hakim.

"Saya baru akan rapat besok, masih tetap RPH yang memutus, kalau memang belum habis pun, tapi kalau hakim yang lain sudah tidak menghendaki saya, saya juga tidak bisa, lazimnya dalam peraturannya 2,5 tahun, kalau saya 2,5 tahun selesai, kemudian yang kedua baru 8 bulan," jelas Arief.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan memprotes penetapan Arief kembali sebagai hakim konstitusi karena Arief dinilai memiliki sejumlah catatan yang tidak patut selama menjabat.

Sepanjang ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat tercatat sudah terbukti 2 kali melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dari 6 laporan etik yang dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi.

Dewan Etik MK pernah menjatuhkan sanksi kepada Arief atas dugaan pelanggaran etik berupa mengirimkan katebelece kepada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Widyo Pramono untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi jaksa di Trenggalek.

Selanjutnya pada 16 Januari 2018, Dewan Etik MK sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief karena terbukti menemui politikus dan anggota DPR pada November 2017 di suatu hotel terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi.

Tag: Arief Hidayat, Mahkamah Konstitusi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48