Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:52 WIB. HMD Global - Nokia X5 meluncur dengan Android 8.1 Oreo.
  • 19:50 WIB. Spotify - Spotify belum mau luncurkan fitur blokir.
  • 19:49 WIB. Honor - Honor bakal umumkan smartphone baru, Honor Note 10, di tanah kelahirannya, Tiongkok, pada 31 Juli 2018.
  • 19:46 WIB. Startup - Platform kuis digital asli Indonesia, Kuismilioner.com, kantongi 20 ribu member baru per bulan.
  • 19:44 WIB. HMD Global - Situs web Mobile Magazine Hong Kong sebut Nokia 6.1 Plus akan dijual seharga HKD2288 atau sekitar Rp4,2 juta.
  • 19:43 WIB. Aqua Japan - Aqua Japan optimistis capai target market 32% tahun ini.
  • 19:41 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus dijual di China dengan nama Nokia X6.
  • 19:39 WIB. Instagram - Terungkap, 95 juta dari satu miliar akun Instagram ternyata adalah bot alias program komputer.
  • 19:05 WIB. China - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar US$295 juta.
  • 19:05 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas menargetkan asuransi pengakutan tumbuh hingga 20% pada tahun ini.
  • 19:04 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas mencatat premi naik 6% menjadi Rp457 miliar per Juni 2018.
  • 18:50 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Mi A2 Lite dibanderol mulai sekitar Rp3,4 juta hingga sekitar Rp4,1 juta.
  • 18:49 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Xiaomi membanderol Mi A2 mulai dari sekitar Rp4,6 juta hingga sekitar Rp5,1 juta.
  • 18:46 WIB. Microsoft - Pendapatan Microsoft untuk bisnis gaming-nya di tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni lalu mencapai US$10,35 miliar.
  • 18:43 WIB. HMD Global - Hong Kong dipilih HMD Global jadi tempat diperkenalkannya Nokia 6.1 Plus.

Indonesia Perlu Payung Hukum Terkait Data Pribadi

Foto Berita Indonesia Perlu Payung Hukum Terkait Data Pribadi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Masifnya pertumbuhan industri perdagangan daring atau e-commerce membuat data pribadi penggunanya rawan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera membuat payung hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Ketua Padjajaran Alumni Club (PAC) Ary Zulfikar mengatakan hingga saat ini, Indonesia belum memiliki hukum perlindungan data pribadi. Dengan semakin maraknya era digitalisasi dimana semakin mudahnya transfer informasi data pribadi, baik untuk kegiatan komersial maupun transaksi perbankan, sudah dipandang perlu pembuatan UU Perlindungan Data Pribadi.

"Ini penting menjadi prioritas bagi Pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kasus pencurian 50 juta data pribadi pengguna Facebook menjadi pelajaran berharga betapa pentingnya perlindungan data pribadi. Kasus itu seharusnya menjadi rujukan pemerintah untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Di era digital seperti sekarang, tingkat urgensi UU PDP semakin tinggi," tambahnya.

Hal-hal yang perlu diantisipasi dengan rencana berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, lanjut Ary, adalah bagaimana penyelenggaraan data pribadi dapat menjaga keamanan dan mengolah data pribadi tanpa melanggar hak-hak pemilik data pribadi. Terlebih lagi pelanggaran atas data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi memuat juga ketentuan pidana akibat penyalahgunaan data pribadi, baik disengaja maupun tidak.

Sementara itu, Ahli Perlindungan Data Pribadi dari Universitas Padjajaran Sinta Dewi menambahkan dalam era digital ekonomi, masalah kepercayaan merupakan faktor paling utama sehingga user merasa nyaman dan aman. Salah satu pilar terpenting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah data privacy dan security

Ahli Perlindungan Data Pribadi dari Universitas of Malaysia Abu Bakar menegaskan bahwa kasus Cambridge Analytica dan Facebook yang sedang dilakukan investigasi oleh European Union (EU) semakin menegaskan urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Direktur Hukum dan Kepatuhan BNI Endang Hidayatullah menjelaskan sebagai lembaga perbankan, pihaknya akan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Perseroan selalu berupaya mematuhi hukum perlindungan data pribadi yang ada dalam industri perbankan.

"Dengan berkembangnya era digital dan mudahnya data pribadi digunakan untuk kepentingan transaksi perbankan maka institusi perbankan sebagai pihak yang berkepentingan sangat perlu menjaga penggunaan data pribadi, perbankan perlu memahami konsesuensi yang mungkin timbul dari dampak berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi ini," tutupnya.

Tag: Ary Zulfikar, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Sinta Dewi, Universitas Padjadjaran (Unpad)

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10