Portal Berita Ekonomi Senin, 23 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. BTN - Untuk cegah pembobolan ATM, BTN koordinasi dengan OJK dan BI.
  • 15:43 WIB. BTN - BTN akui LDR bank saat ini lebih dari 100% karena banyak dana dari jangka panjang.
  • 15:41 WIB. BUMN - Nicke Widyawati rangkap jabatan agar holding migas berjalan.
  • 15:38 WIB. PT KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon bakal angkut 18.096 sepeda motor pada masa angkutan Lebaran 2018.
  • 15:28 WIB. Pertamina - Pertamina dan warga Balikpapan nantikan hasil uji laboratorium atas kualitas air Teluk Balikpapan.
  • 15:26 WIB. Pusri - PT Pusri Palembang umumkan 14 daftar bank dan 9 perusahaan asuransi yang menjadi mitra kerjanya.
  • 13:03 WIB. Pertamina - Pertamina sebut Bright Gas bertabung 5,5 kg dan 12 kg miliki beberapa keunggulan dibanding elpiji biasa.
  • 12:57 WIB. AP II - Pemkab Purbalingga akan bebaskan lahan 5 ha dan Pemprov Jateng 9 ha untuk pembangunan Bandara JB Soedirman.
  • 12:55 WIB. AP II - Terminal  Bandara JB Soedirman akan dibangun dengan kapasitas 300.000 penumpang per tahun.
  • 12:52 WIB. AP II - AP II alokasikan investasi Rp350 miliar untuk pembangunan Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jateng.
  • 12:51 WIB. AP I - AP I ingatkan warga yang masih bertahan di kawasan izin penetapan lokasi Bandara NYIA bahwa sertifikat yang mereka miliki tidak berlaku. 

Negara Belum Sepenuhnya Lindungi Konsumen, Seperti Penipuan Umrah

Foto Berita Negara Belum Sepenuhnya Lindungi Konsumen, Seperti Penipuan Umrah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada Sulistiowati menilai negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi kepentingan konsumen, seperti dalam kejadian penelantaran calon jemaah umrah yang dilakukan beberapa biro perjalanan haji dan umrah.

"Pemerintah belum hadir melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi konsumen, dalam hal ini calon jemaah," ujar dia dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Sulistiowati, pemerintah belum melakukan pengaturan lebih rinci terkait teknis administrasi penyelenggaraan usaha ibadah umrah agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan konsumen.

Ia mencontohkan pengaturan batas kuota jemaah, batas tarif terendah serta waktu tunggu jemaah.

Akibatnya, biro perjalanan haji dan umrah berlomba memberikan harga murah tanpa memperhatikan kemampuannya dalam melayani konsumen.

"Sekarang banyak yang berlomba memberikan promo perjalanan umrah murah. Kalau jumlahnya ratusan masih bisa dihandle, tetapi kalau jumlahnya banyak ini jadi masalah," kata dia lagi.

Menurut Sulistiowati, pemerintah harus hadir mengawal dalam pengaturan teknis administratif bisnis perjalanan umrah.

Bahkan apabila ke depan diperlukan dapat diterapkan kewajiban adanya biaya asuransi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa datang.

Sulistiowati menegaskan, meskipun telah ada UU Perlindungan Konsumen, ke depan tetap perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen.

Perlu ada sinkronisasi, ujar dia pula, dengan peraturan perundang-undangan sektoral sehingga tidak tersekat-sekat.

"Peraturan sudah ada, tetapi masih ada lubang-lubang di dalamnya, sehingga ke depan perlu perbaikan agar bisa lebih memayungi kepentingan konsumen," ujar dia pula.

Tag: umrah, Haji

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28