Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:10 WIB. Kemlu - Menlu Retno: Indonesia harus jadi kekuatan dunia pada 2045.
  • 15:08 WIB. Gempa Lombok - Uni Eropa akan tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban Gempa Lombok.
  • 15:07 WIB. Palestina - Tentara Israel serang sekolah Palestina di Tepi Barat.
  • 15:05 WIB. Iran - Khamenei: Devaluasi akar dari krisis Ekonomi Iran.
  • 15:05 WIB. Krisis Ekonomi - Italia antisipasi krisis ekonomi mirip Turki.
  • 15:04 WIB. Turki - Pariwisata Turki naik 30 persen setiap tahun.
  • 15:03 WIB. WNA - Pemerintah beri sanksi imigrasi pada 1.382 WNA bermasalah.
  • 15:03 WIB. Inggris - Dewan Muslim Inggris tuntut penyelidikan Partai Konservatif.
  • 15:02 WIB. Nuklir - Otoritas Iran bersumpah tidak akan penuhi permintaan AS untuk berdialog terkait dengan nuklir.
  • 15:02 WIB. Facebook - Facebook tambah fitur baru untuk aplikasi Messenger Kids.
  • 15:01 WIB. JD.com - Unilever gandeng JD.com untuk pendistribusian produk di China.
  • 15:00 WIB. Twitter - Pengguna di Indonesia kini bisa unduh Twitter versi lite. 
  • 14:54 WIB. Kadin - Kadin selenggarakan ICCIA guna mendorong perdagangan dan paradigma baru inklusi ekonomi syariah.
  • 14:50 WIB. KPU - Ambang batas parlemen hanya berlaku pada tingkat DPR RI.
  • 14:49 WIB. KPU - Jika parpol tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% maka suara partai dianggap hangus.

Negara Belum Sepenuhnya Lindungi Konsumen, Seperti Penipuan Umrah

Foto Berita Negara Belum Sepenuhnya Lindungi Konsumen, Seperti Penipuan Umrah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada Sulistiowati menilai negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi kepentingan konsumen, seperti dalam kejadian penelantaran calon jemaah umrah yang dilakukan beberapa biro perjalanan haji dan umrah.

"Pemerintah belum hadir melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi konsumen, dalam hal ini calon jemaah," ujar dia dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Sulistiowati, pemerintah belum melakukan pengaturan lebih rinci terkait teknis administrasi penyelenggaraan usaha ibadah umrah agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan konsumen.

Ia mencontohkan pengaturan batas kuota jemaah, batas tarif terendah serta waktu tunggu jemaah.

Akibatnya, biro perjalanan haji dan umrah berlomba memberikan harga murah tanpa memperhatikan kemampuannya dalam melayani konsumen.

"Sekarang banyak yang berlomba memberikan promo perjalanan umrah murah. Kalau jumlahnya ratusan masih bisa dihandle, tetapi kalau jumlahnya banyak ini jadi masalah," kata dia lagi.

Menurut Sulistiowati, pemerintah harus hadir mengawal dalam pengaturan teknis administratif bisnis perjalanan umrah.

Bahkan apabila ke depan diperlukan dapat diterapkan kewajiban adanya biaya asuransi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa datang.

Sulistiowati menegaskan, meskipun telah ada UU Perlindungan Konsumen, ke depan tetap perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen.

Perlu ada sinkronisasi, ujar dia pula, dengan peraturan perundang-undangan sektoral sehingga tidak tersekat-sekat.

"Peraturan sudah ada, tetapi masih ada lubang-lubang di dalamnya, sehingga ke depan perlu perbaikan agar bisa lebih memayungi kepentingan konsumen," ujar dia pula.

Tag: Umrah, Haji

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.246 -215.927 598
2 Agriculture 1493.422 -43.044 19
3 Mining 1989.115 -104.226 46
4 Basic Industry and Chemicals 789.951 -33.178 70
5 Miscellanous Industry 1224.568 -49.761 45
6 Consumer Goods 2372.718 -71.540 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.811 -12.838 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1007.787 -37.793 70
9 Finance 1057.291 -45.870 91
10 Trade & Service 845.042 -17.117 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 610 760 150 24.59
2 GLOB 182 220 38 20.88
3 JECC 6,000 6,675 675 11.25
4 CTTH 84 93 9 10.71
5 TRIL 56 61 5 8.93
6 JIHD 452 488 36 7.96
7 INCF 170 183 13 7.65
8 PDES 1,190 1,270 80 6.72
9 PYFA 173 184 11 6.36
10 PTSN 362 384 22 6.08
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 845 635 -210 -24.85
2 BYAN 19,800 16,500 -3,300 -16.67
3 MAYA 4,080 3,510 -570 -13.97
4 MTLA 410 360 -50 -12.20
5 FREN 131 116 -15 -11.45
6 CLEO 322 286 -36 -11.18
7 BTON 324 290 -34 -10.49
8 TRAM 232 208 -24 -10.34
9 TRUK 195 175 -20 -10.26
10 SIMA 150 135 -15 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,390 3,140 -250 -7.37
2 TLKM 3,500 3,370 -130 -3.71
3 PGAS 1,940 1,805 -135 -6.96
4 KREN 740 750 10 1.35
5 PTBA 4,890 4,850 -40 -0.82
6 TKIM 15,750 14,775 -975 -6.19
7 INDY 3,190 3,060 -130 -4.08
8 WSKT 2,110 1,965 -145 -6.87
9 BBTN 2,810 2,630 -180 -6.41
10 BBNI 7,975 7,400 -575 -7.21