LPDB KUMKM Mulai Salurkan Dana Bergulir dengan Pola Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan pola baru yang melibatkan lembaga penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida) sebagai pihak yang pertama menganalisis kelayakan proposal.

"Ini adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini, bagaimana sebenarnya paradigma baru yang dibangun dimana kami membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kab/kota, Jamkrindo, dan Jamkrida," ujar Dirut LPDB KUMKM Braman Setyo dalam Rakor Pengalihan Dana Bergulir Serta Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif LPDB KUMKM tahun 2018 di Surabaya, Selasa (27/3/2018).

Dalam kesempatan itu, Braman Setyo menyerahkan secara simbolis dana bergulir kepada dua mitra dengan total Rp13,5 miliar.

"Ini menjawab ada sorotan masyarakat bahwa kita lamban dalam menyalurkan. Saya kira kita tidak lamban, kita lagi proses semuanya ini. Regulasi yang kita bangun sekarang adalah bentuk penyederhanaan dari persyaratan yang lalu," tegas Braman.

Acara itu juga dihadiri Dirut Bank Jatim Suroso, Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Maspurnomo Hadi,  Sekretaris Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM,Halomoan Tamba, Direksi LPDB KUMKM, dan 300 peserta dari dinas koperasi dan UKM Selindo, 45 koperasi dari 5 kota di Jatim.

Braman Setyo menegaskan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra itu menjadi awal dimulainya akselerasi/percepatan pencapaian penyaluran 2018, dimana ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun. 

"Kami optimis pada semester I 2018 sudah bisa tersalurkan 50% dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujarnya. 

Meski banyak permintaan, LPDB KUMKM tidak akan gegabah menyalurkan dana itu hanya untuk sekadar mencapai target. "Yang lebih penting adalah kolaborasi sistem yang dibangun bersama ini harus ditaati," tegasnya.

Braman juga menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM ini bisa merata di seluruh Indonesia. 

"Selama ini 70 persen dana tersalur berkutat di Jawa. Karena itu, perlu ada pemerataan dengan harapan dana yang berasal dari APBN ini bisa dinikmati semua wilayah dan tetap harus diingat dana ini bukanlah charity atau bansos karena ini dana dari pajak rakyat dan harus dikembalikan ke negara," tegasnya.