Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA tengah mengerjakan pembangunan 5.350 unit rumah susun di beberapa wilayah di Aljazair.
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur di Aljazair.
  • 06:20 WIB. ADHI - Konsorsium Adhi resmi mendapat persetujuan untuk membangun jalan tol prakarsa Solo-Yogyakarta-Kulonprogo.
  • 06:18 WIB. PII - Pada proyek Bandara Komodo, PII belum menentukan struktur penjaminan. 
  • 06:07 WIB. PII - PII siap memberi bantuan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk lima di sektor perhubungan.
  • 06:06 WIB. PPProp - PP Properti bidik penjualan Rp40 miliar dari pameran IPEX 2018.
  • 06:06 WIB. BTN - Penyaluran KPR iB kepada masyarakat melalui UUS BTN hingga akhir Agustus tercatat sebesar Rp15,08 triliun.
  • 06:00 WIB. APP - Angkasa Pura Propertindo masih akan terus melakukan ekpansi di bisnis properti.
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.

PGN Rela Tekan Laba Demi Dukung Pemerintah

Foto Berita PGN Rela Tekan Laba Demi Dukung Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perseroan Terbatas Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku rela menekan laba perusahaan demi mendukung program pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan bahwa sebagai BUMN, sudah menjadi tugas perusahaan mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan harga gas domestik yang terjangkau bagi industri maupun masyarakat.

Salah satu contohnya, "PGN tidak menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gas kepada pelanggan meskipun harga beli gas domestik dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus naik." katanya dalam rilis di Jakarta, Rabu (28/3/2018),

Sebelumnya, DPR menyoroti penurunan laba PGN dalam 5 tahun terakhir dari 845 juta dolar AS pada tahun 2013 menjadi 143 juta dolar pada tahun 2017.

Menurut Rachmat, harga pembelian gas domestik mengalami kenaikan rata-rata 8 persen pada periode 2013 s.d. 2017 mulai dari 1,58 dolar AS menjadi 2,17 dolar per MMBTU.

Beban pembelian gas ini merupakan porsi terbesar dalam komponen pembentukan harga jual gas bumi, sekitar 60 persen kontribusinya. Namun, naiknya harga beli gas domestik dari produsen atau KKKS itu tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual gas ke pelanggan, katanya.

Ia mencontohkan harga beli gas yang melonjak sesuai dengan instruksi regulator adalah dari ConocoPhilips untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam dari semula 2,6 dolar AS per MMBTU menjadi 3,5 dolar per MMBTU.

PGN, lanjutnya, tetap membeli gas ConocoPhillips tersebut meskipun harus menanggung beban 7,5 juta dolar AS per tahun.

PGN terakhir kali menyesuaikan harga jual gas bumi kepada pelanggan pada tahun 2012 s.d. 2013.

Rachmat menambahkan bahwa manajemen tidak menaikkan harga jual gas kepada pelanggan demi mendukung kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Beleid tersebut memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang distributor gas menjual gas dengan harga lebih dari enam dolar AS per MMBTU untuk enam sektor industri yang banyak menggunakan gas yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

PGN mendukung instruksi Kementerian ESDM untuk menurunkan harga jual gas kepada pelanggan industri di Medan, Sumut, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/2017.

Aturan tersebut, menurut dia, meminta PGN menurunkan harga jual gas dari 1,35 dolar AS per MMBTU menjadi 0,9 dolar per MMBTU sehingga membuat perusahaan harus menanggung beban tiga juta dolar per tahun.

Selain itu, Rachmat mengatakan bahwa penugasan Kementerian ESDM untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga juga mengharuskan PGN menyediakan dana setidaknya 4,9 juta dolar per tahun.

"Kami juga memberikan insentif harga kepada PT PLN (Persero) karena pemerintah ingin menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN sehingga harga listrik ke masyarakat tidak naik. Ini kami jalankan sebagai bentuk sinergi BUMN yang diinginkan pemerintah," katanya.

Meskipun demikian, Rachmat memastikan manajemen PGN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laba perusahaan turun lebih dalam.

Hal tersebut, menurut dia, di antaranya dilakukan dengan menekan biaya operasional menjadi 457 juta dolar di akhir 2017 dari 511 juta dolar pada tahun 2013.

Manajemen juga menekan jumlah utang atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

Sampai akhir 2017, kata dia, liabilitas PGN tercatat sebesar 3,1 miliar dolar atau berkurang signifikan dibandingkan posisi liabilitas 2016 sebesar 3,66 miliar dolar AS.

"Kami terus melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga tetap mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini," kata Rachmat.

Tag: PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Rachmat Hutama

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Umarul Faruq

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20