Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Perry Warjiyo: BI Mampu Jalankan Kebijakan Pro Pertumbuhan

Perry Warjiyo: BI Mampu Jalankan Kebijakan Pro Pertumbuhan Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim mampu menerapkan kebijakan yang pro-pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap sejalan dengan mandat utama Bank Sentral untuk menjaga stabilitas kurs Rupiah dan mengendalikan inflasi.

Dia yakin dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6% dari 5,07 persen tahun ini, namun tidak melupakan mandat utamanya guna menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah derasnya tekanan dari perekonomian global.

"Pro-pertumbuhan dan stabilitas bukan sesuatu yang dikontradiksikan," ujar Perry saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon gubernur BI di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Perry mengatakan sejak 2015, ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan setelah melalui fase perlambatan di 2011 karena anjloknya harga komoditi global. Dia mengatakan stimulus terhadap pertumbuhan perlu didorong dengan kebijakan yang dapat menarik investasi.

Menurut bankir karier bank sentral itu, pertumbuhan ekonomi yang saat ini sebesar 5,07% bisa saja tumbuh menjadi 6% dengan mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Selain itu, kata dia, Bank Sentral juga akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan ekspor dengan memperluas ekspor di sektor-sektor lainnya.

"Kita bisa mendorong ekspor, tapi tantangannya pertumbuhan ekonomi yang ada belum meluas dan lebih banyak kepada infrastruktur dan komoditas saja. Belum meluas ke sektor-sektor lain seperti ke sektor pertanian, manufaktur, perkebunan, dan sebagainya," ucapnya.

Namun, Anggota Komisi XI Andreas Edy Susetyo mengatakan, mandat utama BI hanya menjaga inflasi sesuai target dan juga stabilitas nilai tukar. Jika BI ingin berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dia mempertanyakan, apakah Perry setuju jika Undang-Undang BI Tahun 2009 direvisi dengan memperluas mandat BI.

"Saat ini indikator kinerja BI hanya dua yakni nilai tukar dan inflasi," ujar dia.

Anggota Komisi XI lainnya, Michael Jono, mengatakan Perry jangan melupakan tugas utamanya untuk menjaga nilai tukar Rupiah. Hal itu karena selama ini, kurs Rupiah terus tertekan, bahkan ketika BI sudah melakukan intervensi ke pasar valas dan Surat Berharga Negara.

"Jadi, jangan sampai BI tergoda melakukan di luar core tugasnya. Untuk stabilitas kurs saja BI masih terpogoh-pogoh," ungkap dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: