Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:36 WIB. Askrindo Syariah - Askrindo Syariah kerja sama kafalah dengan Puskopssim NU Jatim.
  • 20:33 WIB. BUMN - Bank BUMN akan masuk ke switching JPN melalui danareksa.
  • 20:32 WIB. BNI - Pertumbuhan deposito BNI turun 1,55% YoY menjadi Rp168,84 triliun.
  • 20:30 WIB. Askrindo - Sampai Q1 2018, Askrindo raih hasil underwriting sebesar Rp822 miliar, naik 29% YoY.
  • 20:28 WIB. Askrindo - Askrindo bidik premi Rp5,3 triliun sampai tutup tahun 2018.
  • 20:27 WIB. Askrindo - Hingga Maret 2018, Askrindo cetak premi bruto sebesar Rp889 miliar, meningkat 38% YoY.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Bank Mandiri catat kredit yang belum ditarik pada QI 2018 sebesar Rp151,3 triliun.
  • 20:22 WIB. Pertamina - Pertamina minta harga khusus untuk beli minyak mentah domestik.
  • 20:21 WIB. Pertamina - Nicke Widyawati akui kenaikan harga minyak mentah tekan biaya produksi premium.
  • 20:16 WIB. BSDE - Bumi Serpong Damai akan menerbitkan obligasi senior berdenominasi dolar AS senilai US$250 juta.
  • 19:13 WIB. Hukum - KPK sebut kasus e-KTP tak berhenti di Setya Novanto.
  • 19:12 WIB. Politik - PKS minta Alumni 212 waspada dimanfaatkan kepentingan Jokowi.
  • 16:23 WIB. Suriah - Warga negara Rusia diwartakan bantu rezim Assad di Suriah.
  • 16:21 WIB. Nigeria - 16 orang tewas dalam serangan gereja di Nigeria.
  • 16:20 WIB. Malaysia - Polisi pastikan pembunuh ilmuwan Palestina masih di Malaysia.

Banyak Cakada Dicokok KPK, Golkar Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Foto Berita Banyak Cakada Dicokok KPK, Golkar Desak Jokowi Terbitkan Perppu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan usulan partainya agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakada) yang terjerat kasus hukum, untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait hal tersebut.

"Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait cakada yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena Operasi Tangkap Tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dia mengatakan Perppu itu diperlukan karena cakada yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan Pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada cakada yang bermasalah dalam hukum.

Karena itu menurut dia, Golkar mengusulkan agar Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila cakada terkena kasus hukum maka bisa diganti.

"Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena diatasnya adalah UU, kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait cakada yang terkena kasus hukum," ujarnya.

Dia menilai mengubah UU memerlukan waktu yang lama sehingga Golkar meminta untuk dikeluarkan Perppu karena ketika dikeluarkan, maka saat itu juga berlaku. Menurut dia, usulan Golkar itu merupakan langkah untuk menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang memiliki masalah hukum.

Tag: Ace Hasan Syadzily, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48