Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:09 WIB. Papua - Bertemu Menlu PNG, Menlu RI paparkan kemajuan Papua.
  • 22:08 WIB. Korea Utara - Kim Jong-un mendadak panggil Dubes Korut sedunia ke Pyongyang.
  • 22:06 WIB. Malaysia - Pengirim ancaman pembunuhan kepada Raja Malaysia ditangkap.
  • 22:06 WIB. 1MDB - Surat perintah penangkapan 2 mantan pejabat 1MDB diterbitkan.
  • 22:05 WIB. Najib Razak - Istri Najib Razak dituntut bayar 60 juta ringgit.
  • 22:03 WIB. Palestiina - Presiden Abbas: Hubungan Palestina dengan AS tak akan membaik.
  • 22:02 WIB. WNI - Indonesia minta Malaysia beri akses terkait 3 WNI terduga teroris.
  • 22:02 WIB. Turki - Uni Eropa sambut baik pencabutan status masa darurat di Turki.
  • 22:01 WIB. Filipina - AS gelontorkan US$26,5 juta ke Filipina untuk misi antiteror.
  • 22:00 WIB. Piala Dunia - Wisatawan asing belanjakan US$1,5 miliar selama Piala Dunia di Rusia.
  • 20:53 WIB. Telekomunikasi - Indonesia rogoh Rp50 miliar untuk pengadaan internet pertemuan IMF-World Bank.
  • 20:51 WIB. Microsoft - Ogah disalahgunakan, Microsoft usulkan aturan teknologi pengenalan wajah.
  • 20:50 WIB. Samsung - Samsung akan umumkan smartwatch barunya, Galaxy Watch, pada 9 Agustus 2018, bersamaan dengan Galaxy Note 9.¬†
  • 20:47 WIB. Donald Trump - Trump dan tim suksesnya habiskan lebih dari US$274 ribu (setara Rp3,9 miliar) untuk pasang iklan di¬†Facebook sejak awal Mei.
  • 20:46 WIB. Apple - Semua iPhone 2018 tak akan punya sensor sidik jari.

Banyak Cakada Dicokok KPK, Golkar Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Foto Berita Banyak Cakada Dicokok KPK, Golkar Desak Jokowi Terbitkan Perppu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan usulan partainya agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakada) yang terjerat kasus hukum, untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait hal tersebut.

"Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait cakada yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena Operasi Tangkap Tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dia mengatakan Perppu itu diperlukan karena cakada yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan Pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada cakada yang bermasalah dalam hukum.

Karena itu menurut dia, Golkar mengusulkan agar Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila cakada terkena kasus hukum maka bisa diganti.

"Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena diatasnya adalah UU, kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait cakada yang terkena kasus hukum," ujarnya.

Dia menilai mengubah UU memerlukan waktu yang lama sehingga Golkar meminta untuk dikeluarkan Perppu karena ketika dikeluarkan, maka saat itu juga berlaku. Menurut dia, usulan Golkar itu merupakan langkah untuk menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang memiliki masalah hukum.

Tag: Ace Hasan Syadzily, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10