Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:07 WIB. Amazon - Amazon dikabarkan tengah menyiapkan rencana untuk membuat robot yang dapat menemani pemiliknya di rumah.
  • 08:01 WIB. Asus - Asus ZenFone 5Q dibanderol Rp3,499 juta dan dapat dibeli mulai akhir April.
  • 07:49 WIB. Pilpres - PAN minta Gatot komunikasi jika serius maju Capres.
  • 07:49 WIB. Politik - SBY: Insya Allah akan ada pemimpin-pemimpin baru yang amanah.
  • 07:48 WIB. Pilpres - Fahri Hamzah minta PKS beri tiket Capres ke Anis Matta.
  • 07:48 WIB. Politik - PPP sebut posisi Jokowi di Pilpres belum aman.
  • 07:47 WIB. Politik - Moeldoko akui siap pasang badan jika Jokowi diganggu.
  • 07:46 WIB. DKI Jakarta - Sandi akui Pergub skema biaya rumah 0 rupiah belum rampung.
  • 07:36 WIB. IHSG - Binaartha Sekuritas memprediksi IHSG masih sulit keluar dari zona merah pada hari ini.
  • 07:35 WIB. IHSG - Indosurya Sekuritas memperkirakan IHSG akan membentuk level resisten baru dalam sesi dagang hari ini.
  • 07:20 WIB. Hukum - Setya Novanto hadapi vonis hari ini, Selasa (24/4).
  • 06:12 WIB. PLN - Bamsoet minta PLN pasok listrik ke warga di Kepulauan Natuna.

Jimly Minta Pemerintah Jangan Gampang Obral Perppu

Foto Berita Jimly Minta Pemerintah Jangan Gampang Obral Perppu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah jangan terlalu mengobral penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Masalah 'mentok' sedikit keluar perppu, diskusi sedikit tapi tidak ada solusi, keluarin perppu lagi. Pemerintah jangan terlalu 'royal' membuat perppu," ujar Jimly di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan perppu diterbitkan saat ada masalah genting yang membuat negara dalam keadaan darurat.

"Tidak setiap waktu harus ditafsirkan sebagai keadaan darurat, ada prosedurnya sendiri," ungkap mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan pada 2009-2010 itu.

Terkait adanya usulan penerbitan perppu untuk mengganti calon kepala daerah yang terlibat korupsi, Jimly menilai hal tersebut belum dibutuhkan.

Penggantian calon kepala daerah tersangka memang tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, sehingga ada kekosongan hukum.

Namun, menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU, yang menyatakan bahwa calon kepala daerah tersangka bisa diganti dalam pilkada.

"KPU bisa merumuskan penggantian calon kepala daerah itu melalui penambahan penafsiran. Yang penting aturan itu jangan melanggar undang-undang," kata Jimly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan agar pemerintah menerbitkan perppu untuk pilkada agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka dapat diganti.

Tag: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Jimly Asshiddiqie

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27