Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. AP II - AP II menambah area Airports Digital Lounge di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 22:56 WIB. WIKA - Tak hanya konstruksi, WIKA juga akan fokus mengembangkan beberapa bisnis properti.
  • 22:55 WIB. Mandiri - Mandiri akan mempertahankan CASA.
  • 22:54 WIB. Mandiri - NIM Mandiri pada kuartal III-2018 tercatat sebesar 5,76%, yakni lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,86%.
  • 22:52 WIB. JSMR - Jasa Marga memastikan tol Semarang-Batang akan beroperasi pada Desember 2018 mendatang.
  • 22:51 WIB. BNI - BNI mengembangkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QR code melalui aplikasi yap!.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP memperoleh proyek Pertamina Warehouse senilai Rp933,1 miliar.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP mengantongi total kontrak baru sepanjang Januari-September 2018 sebesar Rp32,45 triliun.
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.

Jurus Insentif Fiskal Sri Mulyani Tarik Investasi

Foto Berita Jurus Insentif Fiskal Sri Mulyani Tarik Investasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah menyiapkan beberapa skema insentif fiskal untuk menarik minat investor agar mau menanamkan uang di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu prinsip yang melekat di skema insentif fiskal yakni meminimalisir syarat. Ia mengatakan aturan anyar berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal tax holiday akan menghapuskan syarat-syarat yang selama ini dianggap telah memberatkan investor.

"Untuk menjaga momentum ekonomi, kami fokus agar investasi dan ekspor bisa tumbuh," di hadapan sejumlah pemimpin media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Pertama tax holiday, pemerintah akan menetapkan besaran pasti pengurangan PPh yang selama ini dipatok berdasarkan kisaran 10-100 persen. Ia mengatakan investor akan mendapatkan insentif bebas PPh Badan hingga 20 tahun apabila melakukan investasi sebesar Rp30 triliun lebih. Untuk diketahui, negara tetangga Thailand menetapkan insentif bebas PPh Badan hingga mencapai 30 tahun.

"Intinya semakin banyak investasinya, makin banyak insentifnya. Insentif paling besar adalah untuk investasi Rp30 triliun ke atas dibebaskan PPh Badan hingga 20 tahun," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga menyiapkan kebijakan keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Pemerintah akan memperluas bidang usaha penerima insentif ini dari 143 bidang usaha yang telah terdaftar saat ini. Penambahan bidang usaha akan dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian ESDM, Kementerian Industri, dan Kementerian Pariwisata.

Ketiga, perbaikan aturan soal restitusi pajak. Nantinya, Kementerian Keuangan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Selain itu, prosedur penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak juga lebih disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kemenkeu juga mempercepat kebijakan restitusi yang merupakan fasilitas khusus bagi wajib pajak yang memiliki riwayat kepatuhan baik, dan tingkat risiko yang relatif rendah terhadap penerimaan negara. Pemberian fasilitas khusus ini memberi manfaat bagi arus kas perusahaan sehingga diharapkan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kebijakan ini ditujukan agar lebih banyak lagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban opportunity cost akibat proses pemeriksaan restitusi yang panjang dan memakan waktu lama.

Bagi pemerintah, kebijakan ini akan membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Ruangguru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74