Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:10 WIB. Rupiah - Hingga pukul 11.10 WIB, dolar AS masih tekan rupiah sebesar 0,12% ke level Rp14.110. 
  • 11:01 WIB. Pertamina - Pertamina melaksanakan lifting perdana crude oil bagian PT CPI di Blok Rokan.
  • 10:58 WIB. JNE - JNE menaikkan tarif ongkir dengan kenaikan rata-rata sebesar 20%.
  • 10:58 WIB. PGN - PGN akan menyalurkan gas bumi untuk salah satu pelanggan industri di Lampung.
  • 10:25 WIB. Diskon - Jelang tutup bisnis, Central Neo Soho adakan dskon besar-besaran hingga 90%. 
  • 10:24 WIB. Retail - Central Department Store di Neo Soho Mall akan ditutup pada 18/02/2019 mendatang. 
  • 08:59 WIB. IHSG - Naik lagi, IHSG dibuka menguat 0,13% ke level 6.417,13 di awal perdagangan, Rabu (16/01/2019).
  • 08:36 WIB. ULN - BI: Total utang Indonesia baik utang pemerintah maupun swasta mencapai US$372,9 miliar.
  • 08:35 WIB. Citilink - Akhir Januari, Citilink akan hapus layanan bagasi gratis.
  • 08:35 WIB. BNI - Kuartal II 2019 BNI berencana menerbitkan surat utang hingga Rp8 triliun.
  • 08:10 WIB. PTBA - PTBA membidik penjualan batu bara pada tahun ini mencapai 24 juta-26 juta ton.
  • 08:07 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan punya 50.000 agen Laku Pandai di 2019.
  • 08:06 WIB. BNI - Kinerja saham BNI tercatat menguat 2,27% sepanjang tahun berjalan 2019.
  • 07:49 WIB. Himbara - Himbara memasang target pertumbuhan bisnis yang lebih moderat pada 2019.
  • 07:48 WIB. PLN - PLN akan memfasilitasi 9 pengembangan listrik swasta dalam proyek energi terbarukan.

Jurus Insentif Fiskal Sri Mulyani Tarik Investasi

Foto Berita Jurus Insentif Fiskal Sri Mulyani Tarik Investasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah menyiapkan beberapa skema insentif fiskal untuk menarik minat investor agar mau menanamkan uang di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu prinsip yang melekat di skema insentif fiskal yakni meminimalisir syarat. Ia mengatakan aturan anyar berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal tax holiday akan menghapuskan syarat-syarat yang selama ini dianggap telah memberatkan investor.

"Untuk menjaga momentum ekonomi, kami fokus agar investasi dan ekspor bisa tumbuh," di hadapan sejumlah pemimpin media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Pertama tax holiday, pemerintah akan menetapkan besaran pasti pengurangan PPh yang selama ini dipatok berdasarkan kisaran 10-100 persen. Ia mengatakan investor akan mendapatkan insentif bebas PPh Badan hingga 20 tahun apabila melakukan investasi sebesar Rp30 triliun lebih. Untuk diketahui, negara tetangga Thailand menetapkan insentif bebas PPh Badan hingga mencapai 30 tahun.

"Intinya semakin banyak investasinya, makin banyak insentifnya. Insentif paling besar adalah untuk investasi Rp30 triliun ke atas dibebaskan PPh Badan hingga 20 tahun," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga menyiapkan kebijakan keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Pemerintah akan memperluas bidang usaha penerima insentif ini dari 143 bidang usaha yang telah terdaftar saat ini. Penambahan bidang usaha akan dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian ESDM, Kementerian Industri, dan Kementerian Pariwisata.

Ketiga, perbaikan aturan soal restitusi pajak. Nantinya, Kementerian Keuangan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Selain itu, prosedur penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak juga lebih disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kemenkeu juga mempercepat kebijakan restitusi yang merupakan fasilitas khusus bagi wajib pajak yang memiliki riwayat kepatuhan baik, dan tingkat risiko yang relatif rendah terhadap penerimaan negara. Pemberian fasilitas khusus ini memberi manfaat bagi arus kas perusahaan sehingga diharapkan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kebijakan ini ditujukan agar lebih banyak lagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban opportunity cost akibat proses pemeriksaan restitusi yang panjang dan memakan waktu lama.

Bagi pemerintah, kebijakan ini akan membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Ruangguru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26