Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

DPR: Jelang Pilkada Banyak Uang Palsu

Foto Berita DPR: Jelang Pilkada Banyak Uang Palsu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Sahroni menegaskan perlu adanya pengawasan terhadap peredaran uang palsu menjelang Pilkada serentak dengan membentuk satuan tugas dan tim investigasi peredaran uang palsu oleh polri dan kejaksaan.

Sahroni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/3/2018), mengatakan yang harus menjadi perhatian serius adalah potensi meningkatnya peredaran uang palsu seiring dengan digelarnya Pilkada serentak tahun ini dan akan berlangsungnya Pemilihan Legislatif dan Pilpres secara serentak pada 2019.

Dia mengkhawatirkan adanya "money politics" akan dimanfaatkan oleh sindikat uang palsu untuk menyebar hasil karyanya ke masyarakat.

"Ini harus menjadi perhatian serius, bukan tidak mungkin sindikat uang palsu menyusup ke momentum Pilkada dan Pileg serta Pilpres 2019. Polri dan kejaksaan harus mengantisipasi sejak dini dengan membentuk Satgas dan Tim Investigasi," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem ini menyebutkan, peredaran uang palsu secara tidak langsung dapat mengganggu perekonomian, khususnya bagi masyarakat tak mampu yang menjadi korban.

Terlebih, lanjut dia, uang palsu umumnya beredar di pasar atau warung-warung tradisional dengan market masyarakat menengah ke bawah.

"Peredaran uang palsu sangat meresahkan. Bagi masyarakat kurang mampu bahkan bisa mengganggu perekonomian mereka bila menjadi korban," kata Sahroni.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni juga menekankan pentingnya investigasi dilakukan di tubuh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Selain untuk memastikan tidak adanya oknum terlibat dalam sindikat uang palsu, kata dia, langkah ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan percetakan uang negara.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi perhatian khusus terhadap pengungkapan sindikat uang palsu yang mengedarkan 60.000 lembar pecahan Rp100.000 di Bogor, Jawa Barat dan 916 lembar pecahan Rp100.000 dan 28 lembar pecahan 10.000 dolar Singapura di Surabaya, Jawa Timur.

Ia meminta Komisi I mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan investigasi secara khusus, terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu, serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

Bamsoet panggilan akrab politisi Golkar ini juga meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat regulasi yang dapat mengantisipasi terjadinya money politics dalam Pilkada Serentak 2018 dan 2019.

Tak hanya itu, Bamsoet turut berpesan kepada Komisi III DPR mendorong kepolisian untuk segera mengungkap dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai terbongkarnya sindikat pengedar uang palsu, termasuk aktor intelektualnya.

Hal lain yang dianggap Bamsoet krusial adalah evaluasi sistem keamanan berlapis terhadap uang kertas Republik Indonesia dengan teknologi terbaru agar keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia dapat terlihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Ia mencontohkan mata uang negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi Kinegram. Sementara rupiah Indonesia masih memakai teknologi hologram.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Uang Palsu, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Jojon

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46