Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:10 WIB. Kemlu - Menlu Retno: Indonesia harus jadi kekuatan dunia pada 2045.
  • 15:08 WIB. Gempa Lombok - Uni Eropa akan tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban Gempa Lombok.
  • 15:07 WIB. Palestina - Tentara Israel serang sekolah Palestina di Tepi Barat.
  • 15:05 WIB. Iran - Khamenei: Devaluasi akar dari krisis Ekonomi Iran.
  • 15:05 WIB. Krisis Ekonomi - Italia antisipasi krisis ekonomi mirip Turki.
  • 15:04 WIB. Turki - Pariwisata Turki naik 30 persen setiap tahun.
  • 15:03 WIB. WNA - Pemerintah beri sanksi imigrasi pada 1.382 WNA bermasalah.
  • 15:03 WIB. Inggris - Dewan Muslim Inggris tuntut penyelidikan Partai Konservatif.
  • 15:02 WIB. Nuklir - Otoritas Iran bersumpah tidak akan penuhi permintaan AS untuk berdialog terkait dengan nuklir.
  • 15:02 WIB. Facebook - Facebook tambah fitur baru untuk aplikasi Messenger Kids.
  • 15:01 WIB. JD.com - Unilever gandeng JD.com untuk pendistribusian produk di China.
  • 15:00 WIB. Twitter - Pengguna di Indonesia kini bisa unduh Twitter versi lite. 
  • 14:54 WIB. Kadin - Kadin selenggarakan ICCIA guna mendorong perdagangan dan paradigma baru inklusi ekonomi syariah.
  • 14:50 WIB. KPU - Ambang batas parlemen hanya berlaku pada tingkat DPR RI.
  • 14:49 WIB. KPU - Jika parpol tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% maka suara partai dianggap hangus.

11 Daerah di Sumsel Serahkan LKPD ke BPK, Termasuk Provinsi Sumsel

Foto Berita 11 Daerah di Sumsel Serahkan LKPD ke BPK, Termasuk Provinsi Sumsel
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

11 Kabupaten Kabupaten/kota di Sumsel menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK Perwakilan Sumsel.

Didampingi Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga ikut menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2017 Unaudited, di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (29/3/2018).

"Alhamdulillah, hari ini semua sudah serahkan Laporan Keuangan 2017 yang belum diaudit. Laporan ini  diserahkan ke BPK, selanjutnya BPK akan audit dari hasil audit itu baru LHP.  Hari ini ada 11 yang menyerahkan karena ada 7 yang sudah menyerahkan duluan. Salah satunya Kabupaten Muba. Ini yang paling spektakuler karena penyerahan laporannya tercepat se Indonesia," ujar Alex Noerdin yang diamini oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel.

Dikatakan Alex Noerdin, hasil pemeriksaan itu nantinya akan dibagi dalam beberapa kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan WDP bahkan disclimer. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Alex berharap semua kabupaten dan kota nantinya akan mendapatkan hasil penilaian WTP.

"Insya Allah, kita semua berharap hasil penilaian BPK nanti semua dapat WTP. Sebab kalau semua WTP itu berarti pembinaan oleh BPK berhasil," imbuhnya.

Lebih jauh Alex menerangkan laporan keuangan Pemprov Sumsel sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. sistem ini memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian fiskal, manajemen asset, akuntabilitas penyeriaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan transparansi atas pendapatan dan biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Selain itu juga untuk memberikan gambaran posisi keuangan yang utuh dan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah.

Alex juga mengimbau dalam rangka menyongsong persiapan penyediaan infrastruktur kegiatan Asian Games 2018, dan mengingat keterbatasan waktu persiaoan yang singkat maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi/melanggar peraturan.

"Apabila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah kiranya dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel agar Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dan tetap memperoleh opini WTP" jelasnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Maman Abdul Rahman mengatakan BPK saat ini telah menerima semua LKPD. Khusus Kamis (29/3) ada 11 Kabupaten Kota yang menyerahkan laporan termasuk Provinsi Sumsel. Sementara 7 lainnya telah menyerahkan laporan lebih awal pada bulan Januari dan Februari. Masing-masing yakni Kabupaten Muba, Kota Palembang, Prabumulih, Muaraenim, Musirawas, Pagaralam dan Banyuasin.

"Deadline 31 Maret tapi besok (Jumat 30/3) kan libur. Tidak ada lagi yang nyusul, Kabupaten 4 Lawang dan OI mudah-mudahan sampai sore ini (Kamis 29/3) sampai. BPK hanya menerima saja kalau tidak menyerahkan, yang kena sanksi bukan kami," jelasnya.

Dikatakannya, tahun lalu semua kabupaten dan kota mendapat opini WTP kecuali Muratara. Namun untuk tahun 2017 kata Maman dia belum bisa mempublikasikannya meski sebagian sudah dilakukan audit.

"Saya tidak boleh membocorkan. Yang pasti nanti dipublish, " jelasnya.

Maman juga mengimbau agar semua kepala daerah agar menyampaikan dan menetapkan APBD tepat waktu. Begitu juga laporan keuangan. Hal ini penting agar daerah bisa mendapatkan bonus yakni Dana Insentif Daerah (DID).

"Semua daerah yang dapat WTP dapat bonus itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita semua kabupaten kota sesuai aturan," jelasnya.

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Alex Noerdin

Penulis: Irwan Wahyudi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.246 -215.927 598
2 Agriculture 1493.422 -43.044 19
3 Mining 1989.115 -104.226 46
4 Basic Industry and Chemicals 789.951 -33.178 70
5 Miscellanous Industry 1224.568 -49.761 45
6 Consumer Goods 2372.718 -71.540 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.811 -12.838 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1007.787 -37.793 70
9 Finance 1057.291 -45.870 91
10 Trade & Service 845.042 -17.117 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 610 760 150 24.59
2 GLOB 182 220 38 20.88
3 JECC 6,000 6,675 675 11.25
4 CTTH 84 93 9 10.71
5 TRIL 56 61 5 8.93
6 JIHD 452 488 36 7.96
7 INCF 170 183 13 7.65
8 PDES 1,190 1,270 80 6.72
9 PYFA 173 184 11 6.36
10 PTSN 362 384 22 6.08
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 845 635 -210 -24.85
2 BYAN 19,800 16,500 -3,300 -16.67
3 MAYA 4,080 3,510 -570 -13.97
4 MTLA 410 360 -50 -12.20
5 FREN 131 116 -15 -11.45
6 CLEO 322 286 -36 -11.18
7 BTON 324 290 -34 -10.49
8 TRAM 232 208 -24 -10.34
9 TRUK 195 175 -20 -10.26
10 SIMA 150 135 -15 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,390 3,140 -250 -7.37
2 TLKM 3,500 3,370 -130 -3.71
3 PGAS 1,940 1,805 -135 -6.96
4 KREN 740 750 10 1.35
5 PTBA 4,890 4,850 -40 -0.82
6 TKIM 15,750 14,775 -975 -6.19
7 INDY 3,190 3,060 -130 -4.08
8 WSKT 2,110 1,965 -145 -6.87
9 BBTN 2,810 2,630 -180 -6.41
10 BBNI 7,975 7,400 -575 -7.21