Ridwan Kamil: Di Kawasan Industri Wajib Ada IKM

Warta Ekonomi, Bandung -

Persoalan zonasi Industri Kecil Menengah (IKM) mengemuka dalam acara dialog industri yang diikuti oleh kandidat gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Calon Gubernur Jabar nomor urut 1 ini mengatakan di negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok sudah memiliki kluster IKM untuk mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan bagi industri-industri besar. 

Menurut Emil, sapaan akrabnya, sampai hari ini zonasi IKM di Jabar belum ada dalam satu kawasan industri. Maka dari itu, solusinya adalah jika dirinya terpilih sebagai gubernur, dia akan berdialog dengan para stakeholder kawasan industri tersebut untuk meminta tersedianya zonasi IKM. 

"Jadi, di setiap kawasan industri harus ada zonasi IKM," tegas Emil kepada wartawan di Bandung, Jumat (30/3/2018).

Selama blusukan ke kawasan industri, Emil pernah datang ke beberapa IKM yang memproduksi onderdil otomotif hingga baut-baut untuk kebutuhan mesin-mesin pabrik. Pabrik itu memiliki 30 hingga 70 orang buruh. Namun, karena zonasi IKM belum ada, aturan yang diterapkan pada perusahaan ini sama dengan industri besar. Padahal, skala industrinya masih kecil dan menengah. Hal ini jelas memberatkan para pengusaha IKM.  

"Oleh karena itu, IKM harus diwujudkan di kawasan industri atau bikin zona baru IKM. Karena IKM ini juga memberikan sumbangan untuk menciptakan lapangan kerja baru," ungkap Emil.

Walikota Bandung yang pernah meraih 310 penghargaan ini mengungkapkan persoalan berikutnya yang ditemuinya saat blusukan, adalah ketika IKM dan kawasan industri tumbuh, warga sekitar hanya jadi penonton. Orang yang bekerja di pabrik, misalnya di Karawang adalah orang di luar Karawang. Orang Karawang sendiri kesulitan untuk bekerja di pabrik tersebut. 

Untuk itu, agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Jawa Barat, Master Tata Kota dari Berkeley University, Amerika Serikat ini akan meminta pabrik-pabrik itu membangun sekolah yang akan melatih anak-anak muda itu bisa bekerja di pabrik. 

"Memang tidak semua orang ingin bekerja di pabrik. Nah, untuk tipe seperti ini, negara harus memfasilitasi mereka," imbuhnya.

Konsepnya, adalah one village one product, setiap desa satu perusahaan. Nah, desa harus punya produk unggulan dimana pekerjanya adalah orang di desa itu, lalu gubernur berperan sebagai marketing-nya. 

Selain itu, dia juga harus memastikan bahwa para buruh  sejahtera. Solusinya tidak harus selalu dengan menaikkan upah terus, tapi dengan cara lain yang menguntungkan para buruh. Antara lain dengan memberikan fasilitas bus gratis ke tempat kerja, pembelian sembako delivery dengan harga grosir, dan  kesehatan gratis. 

"Dengan begitu, meski upah tetap, tapi pengeluaran turun. Dana yang selama ini terserap untuk transportasi, dan kesehatan bisa ditabung sehingga kesejahteraan mereka meningkat," pungkasnya.