Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:19 WIB. Piala Dunia - Juara Piala Dunia 2018, Prancis dapat hadiah Rp513 miliar.
  • 11:19 WIB. SHS - Sang Hyang Seri menargetkan pembangunan pabrik pengolahan benih tanaman pangan di Parigi Moutong selesai pada Desember.
  • 11:16 WIB. AHM - Astra Honda Motor mulai memasarkan PCX Hybrid hasil perakitan pabrik Sunter seharga Rp40,3 juta on the road Jakarta.
  • 11:14 WIB. Korsel - Korea Selatan mencatat impor minyak dari Iran turun 40,3% pada Juni 2018 dibandingkan bulan sama setahun lalu.
  • 11:14 WIB. Vaksin - Kementerian Pertanian sedang berusaha memecahkan masalah penyakit H9N2 yang menyerang ayam layer.
  • 11:12 WIB. BEI - Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk menargetkan jumlah emiten baru tahun depan sebanyak 35 perusahaan.
  • 11:10 WIB. ANTM - Aneka Tambang menyiapkan refinancing untuk membayar obligasi Rp900 miliar yang jatuh tempo pada 14 Desember 2018. 
  • 11:09 WIB. BPK - Badan Pemeriksa Keuangan mendorong kerja penguatan peran lembaga audit dan parlemen dalam pemberantasan korupsi.
  • 11:08 WIB. Haji - Kementerian Kesehatan meminta masyarakat memeriksa kesehatan secara rutin jauh hari sebelum keberangkatan haji.
  • 11:07 WIB. TCash - Telkomsel menargetkan TCash bisa menjadi alat pembayaran untuk LRT Palembang.
  • 11:06 WIB. Ayers - Ayers Asia Asset Management meluncurkan Reksa Dana Indeks Ayers Asia Asset Management Equity Index Sri Kehati.
  • 11:05 WIB. Bulog - Bulog mulai menyiapkan sebanyak 11 ribu ton beras premium kemasan sachet berisi 200 gram seharga Rp2.500/sachet.
  • 08:03 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mencatat kenaikan penjualan mobil 10% menjadi 617 unit pada semester I-2018.
  • 07:57 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia menargetkan penjualan mobil sebanyak 1.271 unit pada 2018.
  • 07:53 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mengatakan masih akan fokus mengincar pasar segmen menengah atas.

DPR: Regulasi Impor Garam Jangan Sampai Menyimpang dari UU

Foto Berita DPR: Regulasi Impor Garam Jangan Sampai Menyimpang dari UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diingatkan agar regulasi terkait dengan impor komoditas garam jangan sampai menyimpang dari undang-undang yang berhubungan dengan hal tersebut, kata Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi.

"Konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR," kata Khilmi dalam rilis di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Menurut dia, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti dalam masalah impor garam, dimana pemerintah langsung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak selaras dengan UU di atasnya.

Politisi Gerindra itu juga menginginkan ke depannya agar ada sinergi yang baik antara DPR sebagai legislatif dan eksekutif selaku pemegang kekuasaan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menginginkan agar harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena impor komoditas garam.

Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional.

Politisi PAN itu mengingatkan, sesuai UU No. 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono di Cirebon, Selasa (20/3/2018) mengatakan, pemerintah membuka lahan produksi garam baru di wilayah timur Indonesia agar bisa swasembada garam pada 2021.

"Sejumlah wilayah sudah dibuat perluasan lahan baru produksi garam seperti di NTT, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, Malaka dan wilayah lainnya," kata Agung.

Agung mengatakan, pembukaan lahan produksi garam baru itu adalah upaya Pemerintah supaya Indonesia bisa swasembada garam pada 2021.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah untuk semakin memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola garam nasional di berbagai daerah.

Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri tidak berpihak terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam.

Sebaliknya, ujar dia, PP itu dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini jelas-jelas hanya menguntungkan segelintir golongan.

"PP ini semakin menunjukkan rupa negara yang lebih suka impor, ketimbang memperbaiki tata kelola garam Indonesia," ucapnya. (FNH/Ant)

Tag: Impor, Komisi VI DPR RI, Viva Yoga Mauladi, Komisi IV DPR, Garam, Khilmi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Basri Marzuki

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95