Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menlu: Misi Perdamaian PBB Penting bagi Indonesia

Menlu: Misi Perdamaian PBB Penting bagi Indonesia Kredit Foto: REUTERS/Brendan McDermid
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa misi perdamaian PBB penting bagi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Retno dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, pada saat Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York, Amerika Serikat.

Menlu RI juga menyampaikan apresiasi Indonesia atas Presidensi Belanda pada DK PBB untuk Maret 2018 yang difokuskan pada misi perdamaian PBB.

"Misi Perdamaian PBB merupakan satu isu penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kontributor terbesar bagi Misi Perdamaian PBB," ujar Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Pada pertemuan itu, Menlu Stef Blok menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini.

Sebelumnya, Menlu Retno menyampaikan pandangan Indonesia dalam Debat Terbuka DK PBB bertema "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations".

Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara.

Ada beberapa hal utama yang disampaikan Menlu RI dalam pidatonya mewakili pemerintah Indonesia di Debat Terbuka DK PBB, salah satunya mengenai pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan para personel pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan.

Menurut Menlu RI, pasukan operasi perdamaian dan keamanan PBB harus mendapatkan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Selanjutnya, Menlu RI meminta DK PBB untuk terus mendorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan, termasuk penggunaan industri strategis dari negara berkembang.

Menlu Retno juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan organisasi regional.

Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, selaku pemapar. Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personil pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade.

Selain itu, debat terbuka tersebut juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ratih Rahayu

Bagikan Artikel: