Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:34 WIB. BM - Distributor ponsel lokal keluhkan rugi akibat ponsel BM.
  • 16:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ungkap aduan pornografi tembus 868 ribu.
  • 16:32 WIB. Youtube - Youtube Rewind 2018 jadi video dengan dislike terbanyak.
  • 16:31 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends siap rilis hero baru Kadita yang mirip Nyi Roro Kidul.
  • 16:30 WIB. Grab - Grab punya 220 engineer di pusat riset Jakarta.
  • 16:29 WIB. WhasApp - Pengguna WhatsApp Indonesia bisa nonton Youtube sambing chatting.
  • 16:22 WIB. California - Warga California akan kena pajak SMS.
  • 16:21 WIB. SoftBank - SoftBank tak lagi pakai Huawei.
  • 16:21 WIB. Apple - Fitur Connect Apple Music dimatikan.
  • 16:20 WIB. Apple - Apple digugat soal layar iPhone baru.
  • 16:19 WIB. Samsung - Samsung tambal celah berbahaya di situsnya.

Aturan Baru Soal Umrah Diapresiasi

Foto Berita Aturan Baru Soal Umrah Diapresiasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti haji dan umrah, Dadi Darmadi, mengapresiasi penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pengganti peraturan serupa yang terbit pada 2015.

"Revisi PMA yang baru terkait umrah patut diapresiasi, di tengah marak kasus biro travel umrah nakal," kata Dadi dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Dia mengatakan bahwa PMA 8/2018 itu dapat menjadi acuan pemerintah untuk menindak tegas biro travel umrah nakal.

Beberapa poin penting perlu dicatat sebagai langkah positif dalam hal pencegahan, seperti proses pendataan biro travel dan sistem pengawasan yang lebih ketat.

PMA itu, kata dia, juga menuntut pelaporan pendaftaran jemaah dan diikuti rencana kampanye publik lewat media dan website untuk mengedukasi publik tentang umrah yang benar.

"Yang menarik di PMA baru, ada pembatasan waktu maksimal pendaftaran dan keberangkatan jemaah umrah, yakni maksimal 3-6 bulan," katanya pula.

Dia memandang revisi PMA itu belum menyentuh nasib para jemaah yang dirugikan. Sejauh ini, memang ada empat perusahaan travel yang dibekukan.

"Tapi bagaimana dengan nasib para jemaah yang terindikasi gagal berangkat. Ada ratusan ribu orang dan jumlah dana jemaah lebih dari Rp2 triliun yang terancam hilang ditipu pengusaha nakal. Itu terjadi hanya dalam tempo satu tahun," kata dia pula.

Revisi PMA yang baru, kata dia, seharusnya tidak hanya bersifat preventif tapi juga menjadi alternatif untuk penyelesaian masalah.

"Kesan saya Kemenag sudah berusaha responsif meskipun terlambat dan masih kurang berkoordinasi dengan pihak lain yang seharusnya bisa membantu mencegah dan mencari solusi alternatif masalah kalau tidak dicermati dan diwaspadai, bisa meledak lebih besar lagi," kata dia.

Dia menilai efektivitas revisi PMA belum teruji, sehingga nantinya harus ada celah yang perlu dibenahi.

"Kalau tidak, seperti peraturan-peraturan sebelumnya berhasil disiasati oleh mereka yang selalu bermain dan berniat mengambil keuntungan di balik lemah regulasi dan peraturan pemerintah," kata dia lagi.

Tag: Kementerian Agama, Dadi Darmadi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00

Recommended Reading