Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:36 WIB. Askrindo Syariah - Askrindo Syariah kerja sama kafalah dengan Puskopssim NU Jatim.
  • 20:33 WIB. BUMN - Bank BUMN akan masuk ke switching JPN melalui danareksa.
  • 20:32 WIB. BNI - Pertumbuhan deposito BNI turun 1,55% YoY menjadi Rp168,84 triliun.
  • 20:30 WIB. Askrindo - Sampai Q1 2018, Askrindo raih hasil underwriting sebesar Rp822 miliar, naik 29% YoY.
  • 20:28 WIB. Askrindo - Askrindo bidik premi Rp5,3 triliun sampai tutup tahun 2018.
  • 20:27 WIB. Askrindo - Hingga Maret 2018, Askrindo cetak premi bruto sebesar Rp889 miliar, meningkat 38% YoY.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Bank Mandiri catat kredit yang belum ditarik pada QI 2018 sebesar Rp151,3 triliun.
  • 20:22 WIB. Pertamina - Pertamina minta harga khusus untuk beli minyak mentah domestik.
  • 20:21 WIB. Pertamina - Nicke Widyawati akui kenaikan harga minyak mentah tekan biaya produksi premium.

Aturan Baru Soal Umrah Diapresiasi

Foto Berita Aturan Baru Soal Umrah Diapresiasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti haji dan umrah, Dadi Darmadi, mengapresiasi penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pengganti peraturan serupa yang terbit pada 2015.

"Revisi PMA yang baru terkait umrah patut diapresiasi, di tengah marak kasus biro travel umrah nakal," kata Dadi dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Dia mengatakan bahwa PMA 8/2018 itu dapat menjadi acuan pemerintah untuk menindak tegas biro travel umrah nakal.

Beberapa poin penting perlu dicatat sebagai langkah positif dalam hal pencegahan, seperti proses pendataan biro travel dan sistem pengawasan yang lebih ketat.

PMA itu, kata dia, juga menuntut pelaporan pendaftaran jemaah dan diikuti rencana kampanye publik lewat media dan website untuk mengedukasi publik tentang umrah yang benar.

"Yang menarik di PMA baru, ada pembatasan waktu maksimal pendaftaran dan keberangkatan jemaah umrah, yakni maksimal 3-6 bulan," katanya pula.

Dia memandang revisi PMA itu belum menyentuh nasib para jemaah yang dirugikan. Sejauh ini, memang ada empat perusahaan travel yang dibekukan.

"Tapi bagaimana dengan nasib para jemaah yang terindikasi gagal berangkat. Ada ratusan ribu orang dan jumlah dana jemaah lebih dari Rp2 triliun yang terancam hilang ditipu pengusaha nakal. Itu terjadi hanya dalam tempo satu tahun," kata dia pula.

Revisi PMA yang baru, kata dia, seharusnya tidak hanya bersifat preventif tapi juga menjadi alternatif untuk penyelesaian masalah.

"Kesan saya Kemenag sudah berusaha responsif meskipun terlambat dan masih kurang berkoordinasi dengan pihak lain yang seharusnya bisa membantu mencegah dan mencari solusi alternatif masalah kalau tidak dicermati dan diwaspadai, bisa meledak lebih besar lagi," kata dia.

Dia menilai efektivitas revisi PMA belum teruji, sehingga nantinya harus ada celah yang perlu dibenahi.

"Kalau tidak, seperti peraturan-peraturan sebelumnya berhasil disiasati oleh mereka yang selalu bermain dan berniat mengambil keuntungan di balik lemah regulasi dan peraturan pemerintah," kata dia lagi.

Tag: Kementerian Agama (Kemenag), Dadi Darmadi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48