Gubernur Jabar Resmikan Tiga Proyek Pembangunan di Sukabumi

Warta Ekonomi, Sukabumi -

Mewarnai peringatan hari jadi Kota Sukabumi ke 104, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meresmikan berbagai proyek pembangunan di Kota Sukabumi yang berasal dari Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan berbagai peresmian proyek tersebut meliputi Gedung Olahraga (GOR) Merdeka di Komplek Lapang Merdeka Sukabumi, Gedung Kesenian Kota Sukabumi,  serta Gedung Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi. 

Proyek GOR Merdeka dan Gedung Kesenian Kota Sukabumi adalah realisasi dua dari delapan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 untuk membangun sarana olahraga dan kesenian di setiap Kabupaten/Kota. 

Aher menyebutkan apabila dikalkulasi dengan pemenuhan di keenam janji kampanye lainnya, kiranyanya hal ini akan semakin mengukuhkan penilaian Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri RI beberapa waktu yang lalu.

"Saat ini Jawa Barat merupakan Provinsi yang paling tinggi persentase pemenuhan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubenurnya," kata Aher usai  Upacara Peringatan  Hari Jadi Ke-104 Kota Sukabumi di lapangan Merdeka Kota Sukabumi, Minggu (1/4/2018).

Sedangkan, pembangunan gedung Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi masyarakat yang kurang mampu di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk bersama-sama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terus meningkatkan layanan perawatan kesehatan, yang merupakan instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada saat yang sama kita resmikan RSUD R Syamsudin sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkap Aher.

Selanjutnya, Pemprov Jabar meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di Kota Sukabumi, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan bidang kesehatan di Kota Sukabumi. 

Program ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN (Jaminan Kesehatan Negara), bahwa Bupati dan Walikota diharapkan membantu mensukseskan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional,  serta memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

"Melalui UHC BPJS yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini,  diharapkan seluruh masyarakat mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran," pungkasnya.