Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:41 WIB. Tik Tok - Tik Tok rilis pusat keamanan.
  • 20:40 WIB. Smartphone - Samsung dan LG bakal pamer ponsel 5G di MWC 2019.
  • 20:39 WIB. Taiwan - Tahun depan, Taiwan dikabarkan cuma layani 4G.
  • 20:37 WIB. Asus - 3 laptop tipis Asus segera muluncur di Indonesia.
  • 20:36 WIB. Tik Tok - Tik Tok masih dihantui pengguna di bawah umur.
  • 20:35 WIB. Cydia - Toko aplikasi bajakan untuk iPhone, Cydia akhirnya ditutup.
  • 20:34 WIB. Tumblr - Tumblr minta maaf karena blokir konten porno salah sasaran.
  • 20:33 WIB. Apple - Apple dituduh sengaja sembunyikan notch pada iPhone X, XS, dan XS Max dalam promosinya.
  • 20:31 WIB. Huawei - Huawei resmi luncurkan Nova 4 dengan kamera 48 megapixel.
  • 20:27 WIB. Mitsubishi - Susul Suzuki Carry, Mitsubishi recall Colt T12OSS.
  • 20:25 WIB. Nissan - Nissan gagal mufakat tentukan pengganti Ghosn.

Tak Penuhi Panggilan KPK, Zumi: Baru Tahu dari Media

Foto Berita Tak Penuhi Panggilan KPK, Zumi: Baru Tahu dari Media
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gubernur Jambi Zumi Zola tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait penerimaan gratifikasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin.

"Zumi Zola baru tahu ada panggilan melalui media pada hari ini karena surat panggilan belum kami terima," kata Muhammad Farizi, kuasa hukum Zumi Zola di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Ia pun mengaku pihaknya telah mengonfirmasi ke KPK terkait ketidakhadiran Zumi sehingga diputuskan untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan lembaganya telah mengirimkan surat tertanggal 26 Maret 2018 ke rumah dinas Zumi Zola.

"Surat panggilan sudah dikirim ke rumah dinas pertanggal 26 Maret 2018 dan sudah diterima di sana," kata Febri.

Terkait hal itu, Farizi mengaku surat tersebut sudah diterima oleh seseorang bernama Eva, namun surat itu belum disampaikan kepada Zumi Zola.

"Kata pihak admin KPK, yang menerima bernama Eva, makanya saya sedang mencari orang yang bernama Eva, kok surat tidak disampaikan kepada Zumi Zola," tuturnya.

Ia pun tidak mengetahui secara pasti kapan surat tersebut diterima oleh Eva.

"Sebaliknya tadi saya dapat info, surat panggilan itu tertanggal 26 Maret. Namun, saya tidak mendapat kepastian penjelasan tanggal diterima oleh orang yang bernama Eva. Saya sudah sampaikan kepada penyidik, panggilan lisan pun kami datang asal kami diberi tahu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Zumi sebagai tersangka pada 15 Februari 2018 lalu. Saat itu, politisi PAN itu memilih irit bicara sesuai diperiksa KPK.

KPK telah menetapkan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 pada 2 Februari 2018.

Namun, sampai saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap politisi PAN tersebut.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidabna denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok".

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Tag: Zumi Zola, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74