Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:51 WIB. Pilpres - Fadli Zon sebut Jokowi-Prabowo tidak Cocok dipasangkan di Pilpres 2019.
  • 09:50 WIB. Pilpres - Jokowi buka peluang gandeng Prabowo di Pilpres 2019.
  • 09:50 WIB. Politik - Fadli Zon: Menolak Perpres TKA bukan berarti menggoreng isu.
  • 09:49 WIB. Pilpres - Jokowi akui pernah bicarakan Pilpres dengan PKS.
  • 09:49 WIB. Politik - PA 212 tegaskan tidak akan dukung Jokowi.
  • 09:48 WIB. Politik - Gatot Nurmantyo respons positif pertemuan Jokowi-PA 212.
  • 09:48 WIB. Pilpres - Fadli Zon: Politik identitas sangat halal.
  • 09:47 WIB. Pilpres - Akbar Tandjung sebut Cak Imin cocok duet dengan Jokowi.
  • 09:47 WIB. Politik - Jokowi tantang pengkritik utang adu data dengan Sri Mulyani.
  • 09:46 WIB. Pilpres - Gatot Nurmantyo mengaku tak kenal dengan relawan pendukungnya.
  • 09:46 WIB. Nasional - Gatot mengatakan dirinya ttak risaukan soal Perpres TKA.
  • 09:42 WIB. Pilpres - Gatot sebut partai di Indonesia sudah tutup pintu untuk dirinya.
  • 09:33 WIB. Eropa - Jepang incar proyek pesawat maritim Eropa.
  • 09:33 WIB. Minyak - Minyak naik 35 sen, menetap di $68,05 per barel, seiring meningkatnya stok minyak mentah AS dan kenaikan 'cap output'.
  • 09:31 WIB. Yerusalem - Presiden Ceko pertimbangkan pindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Soal Tarif Ojol, Menhub: Biar Aplikator dan Driver yang Atur

Foto Berita Soal Tarif Ojol, Menhub: Biar Aplikator dan Driver yang Atur
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyerahkan penetapan tarif ojek daring agar diselesaikan di antara pihak aplikator dan pengemudi, menyusul proses mediasi yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuka diskusi tersebut.

"Kemarin kami sudah memperkenalkan, ini yang harus aplikasi atur. Mereka bilangnya akan mengatur, mereka yang melakukan penyesuaian tarif," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Budi menambahkan sejauh yang bisa pemerintah lakukan, baik Kemenhub maupun Kemenkominfo adalah memediasi karena memang belum diatur dalam undang-undang.

"Hanya memediasi saudara-saudara ojek daring itu untuk melakukan kegiatan diskusi dengan aplikator," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan roda dua memang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Roda dua belum ada aturan payung hukum, kita juga ada inisiatif, mereka yang menyampaikan masih dibahas sendiri," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono mengatakan untuk mengantisipasi apabila motor menjadi angkutan umum, yakni dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas angkutan umum.

"Pangsa pasar masih banyak untuk angkutan umum, tapi orang juga enggak mau kalau bepergian jarak jauh menggunakan ojek," katanya.

Dia mengaku saat ini ojek masih diminati karena memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini dia tantangannya, kita harus bersaing terus, bisa dikompetisikan untuk jarak jauh orang pasti memilih angkutan umum," katanya.

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi, tukang ojek, Taksi Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Hafit Yudi Suprobo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48