Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:54 WIB. MKPI - Metropolitan Kentjana menyiapkan belanja modal sebesar Rp500 miliar untuk mengakuisisi lahan.
  • 18:40 WIB. Gas Kimia - OPCW mulai kumpulkan sampel terkait dengan serangan gas di Douma.
  • 18:39 WIB. Hukuman Mati¬†- Lembaga HAM internasional kritik hukuman mati di Arab Saudi.
  • 18:37 WIB. Australia¬†- Di Australia, meminjam uang bisa lewat mesin ATM.
  • 18:36 WIB. Palestina - Hamas minta faksi Suriah hindari serang pengungsi Palestina.
  • 18:35 WIB. China - Kim Jong-Un meminta maaf ke China atas insiden kecelakaan bus di Korea Utara.
  • 18:34 WIB. Suriah - Qatar: Suriah bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
  • 18:33 WIB. NATO - Slovakia kerahkan 152 tentara untuk gabung NATO di Baltik.
  • 18:32 WIB. Turki - Otoritas Turki jebloskan 13 jurnalis ke penjara.
  • 18:31 WIB. Palestina - Jenazah ilmuwan Palestina yang ditembak tiba di Kairo.
  • 18:01 WIB. Politik - Rizal Ramli minta debat terbuka dengan Sri Mulyani soal utang negara.
  • 18:00 WIB. Pilpres - Fadli Zon dan Amien Rais berembuk cari penantang Jokowi.
  • 18:00 WIB. Pilpres - PDIP tunggu tafsiran MK soal peluang JK jadi Cawapres.
  • 17:59 WIB. Pilpres - Amien Rais tetap prediksi Jokowi lawan Prabowo.
  • 17:59 WIB. Politik - Mendagri minta ceramah di rumah ibadah merujuk kitab suci.

Kemendag Wajib Patuhi Rekomendasi KPK Terkait Lelang Gula Rafinasi

Foto Berita Kemendag Wajib Patuhi Rekomendasi KPK Terkait Lelang Gula Rafinasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) wajib mematuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan lelang gula rafinasi. Lembaga anti rasywah tersebut sudah menyampaikan beberapa hal yang menyatakan pelaksanaan lelang gula rafinasi tidak efektif.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan bahwa sejak awal pelaksanaannya, CIPS sudah menyuarakan mengenai ketidakefektifan proses lelang. Campur tangan pemerintah dalam proses lelang tidak otomatis akan memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan gula rafinasi. Mereka justru harus mengeluarkan biaya ekstra yang berujung pada bertambahnya ongkos produksi. Biaya ini juga kemungkinan besar akan dibebankan kepada konsumen melalui harga jual produk.

“Ada beberapa hal yang membuat kebijakan ini harus dikaji ulang. Pertama, proses lelang akan memunculkan biaya ekstra yang memberatkan para pelaku usaha. Biarpun harga gula rafinasi lebih murah daripada gula konsumsi, munculnya biaya tambahan ini membuat harga gula rafinasi dapat menyamai harga gula konsumsi. Salah satu contoh biaya ‘tersembunyi’ yang muncul adalah biaya perantara sejumlah Rp85 sampai dengan Rp100 per kilogram,” jelas Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Selain itu, mewajibkan semua pelaku usaha dari berbagai tingkatan untuk mengikuti lelang gula rafinasi juga tidak efektif. Hal ini dikarenakan kebutuhan gula rafinasi oleh setiap pelaku usaha tidak sama dan tidak bisa disamaratakan. Kalau pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus membeli sesuai angka minimal yaitu 1 ton, tentu hal ini akan memberatkan ongkos produksi karena kebutuhan mereka tidak sampai sebanyak itu.

Selain itu, tidak sedikit pelaku usaha yang sudah memiliki kontrak pembelian gula rafinasi untuk jangka panjang. Keharusan untuk mengikuti lelang dan membayar fee tentu akan menambah beban mereka. Sebelum menggunakan sistem lelang, para pelaku usaha membeli gula langsung ke produsen dengan menggunakan sistem kontrak.

“Hal-hal yang disampaikan KPK sudah menjadi kekhawatiran CIPS sejak awal proses lelang gula rafinasi dimulai. Kami meminta pemerintah mengevaluasi persyaratan untuk mengikuti lelang dan menguji efektivitas proses ini untuk memenuhi kebutuhan gula rafinasi,” ungkap Novani.

KPK menyoroti tiga hal terkait lelang gula rafinasi. Pertama adalah perdagangan gula rafinasi lewat pasar lelang komoditas bisa menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku industri. KPK khawatir tambahan biaya baru nantinya dibebankan kepada konsumen. Kedua adalah penerapan lelang dikhawatirkan akan menghilangkan kesamaan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan gula rafinasi.

Persyaratan berupa pembelian minimum satu ton dinilai akan menyulitkan pelaku usaha di sektor tersebut. Ketiga, KPK juga menyarankan adanya perbaikan proses monitoring dan evaluasi stok gula rafinasi dengan menggunakan data dari produsen.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), gula rafinasi, Novani Karina Saputri

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52