Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:52 WIB. HMD Global - Nokia X5 meluncur dengan Android 8.1 Oreo.
  • 19:50 WIB. Spotify - Spotify belum mau luncurkan fitur blokir.
  • 19:49 WIB. Honor - Honor bakal umumkan smartphone baru, Honor Note 10, di tanah kelahirannya, Tiongkok, pada 31 Juli 2018.
  • 19:46 WIB. Startup - Platform kuis digital asli Indonesia, Kuismilioner.com, kantongi 20 ribu member baru per bulan.
  • 19:44 WIB. HMD Global - Situs web Mobile Magazine Hong Kong sebut Nokia 6.1 Plus akan dijual seharga HKD2288 atau sekitar Rp4,2 juta.
  • 19:43 WIB. Aqua Japan - Aqua Japan optimistis capai target market 32% tahun ini.
  • 19:41 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus dijual di China dengan nama Nokia X6.
  • 19:39 WIB. Instagram - Terungkap, 95 juta dari satu miliar akun Instagram ternyata adalah bot alias program komputer.
  • 19:05 WIB. China - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar US$295 juta.
  • 19:05 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas menargetkan asuransi pengakutan tumbuh hingga 20% pada tahun ini.
  • 19:04 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas mencatat premi naik 6% menjadi Rp457 miliar per Juni 2018.
  • 18:50 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Mi A2 Lite dibanderol mulai sekitar Rp3,4 juta hingga sekitar Rp4,1 juta.
  • 18:49 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Xiaomi membanderol Mi A2 mulai dari sekitar Rp4,6 juta hingga sekitar Rp5,1 juta.
  • 18:46 WIB. Microsoft - Pendapatan Microsoft untuk bisnis gaming-nya di tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni lalu mencapai US$10,35 miliar.
  • 18:43 WIB. HMD Global - Hong Kong dipilih HMD Global jadi tempat diperkenalkannya Nokia 6.1 Plus.

Pemerintah Didesak Segera Ambil Sikap Soal Ojek Online

Foto Berita Pemerintah Didesak Segera Ambil Sikap Soal Ojek Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pada Selasa, 27 Maret 2018, lima orang perwakilan pengemudi ojek online (Ojol) diterima oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Selesai pertemuan, presiden mengarahkan para menterinya agar melakukan pertemuan dengan para aplikator dan wakil pengemudi Ojol untuk segera membereskan masalah yang diadukan pengemudi Ojol soal tarif dan regulasi.

Melihat hal tersebut, Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor, menyayangkan karena tidak seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo. Keesokan harinya para menteri yang berwenang hanya bertemu dengan para aplikator tanpa wakil pengemudi Ojol.

"Para wakil pengemudi Ojol marah dan protes bahwa pertemuan para menteri dengan para aplikator tidak sesuai arahan Presiden Jokowi," tuturnya.

Azas menambahkan setelah beberapa hari kemudian, para menteri menggodok soal transportasi online. Hasil pertemuan tersebut disampaikan dalam jumpa pers Menhub siang tadi yang intinya PM 108/2017 tetap berlaku untuk taksi online.

Kemudian, aplikator berubah badan hukumnya menjadi perusahaan angkutan umum. Ojek online tetap tidak memiliki regulasi sebagai payung hukumnya sehingga beroperasi secara liar.

"Soal PM 108 tahun 2017, sebenarnya sudah ada tapi justru pihak  pemerintah sendiri yang sampai saat ini belum juga  menjalankannya. Dengan demikian, kuncinya justru ada di pemerintah, mau menjalankan PM 108 tahun 2017 atau tidak terhadap kegiatan operasional taksi online," terangnya.

Soal aplikator juga sudah diatur di dalam PM 108 tahun 2017 bahwa tidak boleh bertindak sebagai perusahaan angkutan seperti selama ini, yakni menentukan tarif dan mengeluarkan izin operasi taksi online dan ojek online. Penetapan status aplikator yang berubah menjadi perusahaan angkutan umum sudah seharusnya dilakukan sejak dikeluarkannya PM 108 tahun 2017.

"Kenapa sekarang pemerintah justru baru keluarkan ketetapan baru lagi bagi aplikator menjadi perusahaan angkutan umum," tanyanya.

Sedangkan soal ojol, sambung dia, pemerintah tidak jelas menentukan sikap antara membuat regulasi atau tidak. Seharusnya pemerintah segera bersikap membuat regulasi untuk ojek online.

"Pemerintah harus tegas bersikap soal ojek online, mau mengakui atau tidak eksistensi ojek online? Kalau melarang, segera putus aplikasi ojek online. Kalo mau mengakui, pemerintah harus segera bikin regulasi untuk payung hukum ojek online," katanya.

Menurutnya, pendiaman tanpa regulasi terhadap ojek online justru akan merugikan pengemudi ojek online dan penggunanya.

"Pemerintah tidak bisa diam dan mendiamkan terus ojek online untuk beroperasi liar seperti sekarang ini," tukasnya.

Tag: Ojek Online, Azas Tigor, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10