Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:21 WIB. Blackmarket - Kemenkominfo-Kemenperin sinkronisasi regulasi blokir HP ilegal.
  • 23:19 WIB. Grab - Grab gandeng perusahaan asal Tiongkok, ZhongAn tawarkan asuransi di aplikasinya.
  • 23:19 WIB. Palapa Ring - Menkominfo dan Menkeu uji coba Palapa Ring Tengah Sulawesi pada Jumat (18/1/2019).
  • 23:13 WIB. VW - Volkswagen bentuk aliansi dengan Ford.
  • 23:12 WIB. Ponsel - Penjualan ponsel di Indonesia diperkirakaan melambat.
  • 23:11 WIB. Pilpres - Tagar #DebatPilpres2019 masuk topik terpopuler dunia.
  • 23:07 WIB. Bolt - 30 ribu pengguna Bolt migrasi ke Smartfren.
  • 23:05 WIB. Tiket.com - Tiket.com targetkan kenaikan 3,5 kali lipat tahun ini.
  • 23:05 WIB. Smartfren - Smartfren punya paket internet baru, klaim tarifnya termurah di dunia.
  • 21:52 WIB. Innovaccer - Lengan investasi Microsoft, M12 kucurkan Rp156 miliar ke startup Innovaccer.
  • 20:07 WIB. LG - LG G8 ThinQ bakal punya dua layar dan touchless.
  • 20:07 WIB. Asus - Asus rilis ZenBook baru, disebut lebih kecil dari MacBook Air.
  • 20:06 WIB. IMEI - Asosiasi ponsel desak pemerintah segera terapkan regulasi IMEI.
  • 20:05 WIB. Huawei - Smartphone murah Huawei Y7 Pro 2019 masuk pasar Indonesia.
  • 20:04 WIB. Pajak - Menkominfo dan Menkeu mau uji pajak online di Pulau Perbatasan. 

Yasonna: Hukuman Mati Tanggung Jawab Kejagung

Foto Berita Yasonna: Hukuman Mati Tanggung Jawab Kejagung
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan urusan eksekusi terpidana mati diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI dan menjadi kewenangan lembaga tersebut.

"Kalau itu keputusannya ada di Kejaksaan Agung," kata dia usai menghadiri Simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer di Padang, Senin.

Namun menurutnya dalam proses pelaksanaan hukuman itu, terpidana juga memiliki hak yang dijamin Undang-Undang dan harus dihormati, seperti upaya grasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Apalagi Keputusan MK terhadap UU Grasi menyebabkan terpidana mati bisa mengajukan grasi berkali-kali yang disebut sebagian pihak sebagai upaya mengulur-ulur waktu eksekusi.

Yasonna menyebutkan memang ada dua aliran pemikiran terkait pelaksaan hukuman mati yaitu pro dan kontra, masing-masing dengan argumennya.

Pemerintah menghormati kedua pandangan itu dan sedang mencari solusi agar keduanya bisa diselaraskan atau yang ia sebut sebagai "win win solution".

Solusi itu telah dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana yang sedang dibahas dengan DPR dengan memposisikan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

Hal itu memberikan ruang bagi terpidana mati untuk bisa merubah hukumannya menjadi pidana seumur hidup jika memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu adanya perubahan sikap secara signifikan terpidana mati dalam menjalani masa tunggu eksekusi.

Namun solusi yang ditawarkan itu masih dalam tahap pembahasan di DPR.

Sementara itu Wakil Jaksa Agung Arminsyah enggan mengomentari pelaksaan eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia.

"Kalau itu saya no comment," kata dia.

Di Indonesia saat ini terdapat 134 orang yang masuk daftar tunggu eksekusi mati.

Tag: Yasonna Hamonangan Laoly, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hukuman mati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14