Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:30 WIB. Hukum - Moeldoko tegaskan nasib kasus Rizieq ada di tangan Jokowi.
  • 09:29 WIB. Politik - Fadli Zon yakin alumni 212 tetap dukung Prabowo.
  • 09:29 WIB. Pilpres - Cak Imin akan temui Ketum Golkar bahas Pilpres.
  • 09:29 WIB. Politik - Politikus PDIP tak bicara Cawapres dengan Prabowo.
  • 09:28 WIB. Politik - Golkar tak persoalkan Cak Imin lobi Akbar Tanjung.
  • 09:28 WIB. Politik - PDIP minta politik di Masjid tidak memecah belah persatuan.
  • 09:27 WIB. Pilpres - KSPI tegaskan suara buruh tidak akan lari ke Jokowi.
  • 09:27 WIB. Politik - Amien Rais sebut Nawacita Jokowi jadi nawasengsara negara.
  • 09:26 WIB. Politik - PKS sebut Jokowi ajak PKS berkoalisi.
  • 09:26 WIB. Politik - PDIP: Jokowi pemimpin yang bangun persaudaraan.
  • 09:25 WIB. Politik - Fadli Zon galang dukungan bentuk pansus TKA.
  • 08:27 WIB. Nokia - Nokia X6 diprediksi bakal dibanderol sekitar US$255 hingga US$285 atau setara di rentang Rp3,5 juta ke atas.
  • 08:26 WIB. XL Axiata - XL Axiata pede hadapi trafik tinggi saat mudik dan liburan 2018.
  • 08:25 WIB. Nokia - HMD Global dikabarkan akan bangkitkan kembali Nokia¬†X6 yang dibekali kamera ganda.
  • 08:22 WIB. Xiaomi - Bos Xiaomi Lei Jun¬†menjanjikan perusahaannya akan membatasi laba bersih untuk penjualan hardware sebesar 5%.

Tanpa Hidografi, Indonesia Akan Hancur

Foto Berita Tanpa Hidografi, Indonesia Akan Hancur
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tanpa Hidografi, Negara Indonesia akan hancur. Hidrografi berbicara mengenai data dan pasti berkaitan dengan angkatan laut, hal ini dilakukan agar mengamankan data kelautan Indonesia untuk kepentingan militer. Di Indonesia, permasalahan hidografi nasional dinaungi oleh lembaga Pushidrosal.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal), Laksamana Muda TNI, Harjo Susmoro, mengatakan bahwa sesuai visi, Pushidrosal akan terus melaksanakan penguatan lembaga hidrografi nasional.

"Kalau dulu seakan-akan terkonvensional, pekerjaannya hanya membuat peta laut saja, namun kini hidrografi menjadi kunci gerbang perekonomian dan ujung tombak pertahanan laut Indonesia," katanya di kantor Pushidrosal, dalam surat elektronik, Senin (02/4/2018).

Menurutnya, tanpa hidrografi negara Indonesia akan hancur. Menurut survei data BPS, nilai ekspor impor barang di Indonesia per tahunnya mencapai hampir mencapai Rp300 triliun. Kalau seandainya pajak diambil 15%, pemerintah menerima Rp45 triliun melalui laut. Semua kapal yang mengadakan ekspor impor melalui laut dan faktor yang penting dalam pelayaran kapal dengan tujuan ekspor impor tersebut adalah peta laut agar laut bisa dilewati dengan mudah dan aman.

"Jadi laut itu harus dipetakan, kalau tidak nilai asuransi akan meningkat tingi karena akan sering terjadi tabrakan kapal di laut," ungkapnya. 

Semua kapal laut besar yang draft-nya hampir 25 meter kedalamannya sehingga tidak bisa melihat dasar laut dengan mudah. Saat ini, Pushidrosal  sudah melakukan peningkatan eksistensi fungsinya di dunia internasional ynag tadinya hanya sebagai anggota IHO, sejak April tahun 2017 Pushidrosal sudah menjadi anggota dewan IHO.

"Kemudian, saya kembangkan lagi Pushidrosal agar memberikan pengaruh di tingkat regional yang tadinya hanya sebagai members di East Asia Hydrographic Commission (EAHC) yang anggotanya adalah China, Korea, Jepang Kambodia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filiphina, Thailand dan Singapore," tuturnya. 

Indonesia juga sudah menjadi member di North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) di wilayah Samudera Hindia, anggotanya semua negara yang ada di wilayah Samudra Hindia, dan  terakhir bulan Februari 2018 sudah menjadi member di South West Pasific Hydrographic Commission  (SWPHC) di Pasific Selatan. 

Menurut Harjo apabila sudah menjadi member, Indonesia sudah bisa memberi pengaruh di bidang hidrografi.

"Artinya Indonesia sudah mempunyai pengaruh hidrografi di sana. Silahkan pemerintah mau bersama saya masuk kesana dengan tujuan-tujuan lainnya, misalnya hubungan politik dengan negara-negara kecil di Pasific seperti Solomon, Fanuatu, Tonga, Kiripati, Oak Island, yang terkait dengan masalah Papua merdeka, ini, kan, sangat signifikan," sebut penerima Adhi Makayasa AAL tahun 1987 ini. 

Pushidrosal ditetapkan sebagai lembaga hidrografi nasional dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 (PP RI No. 23/1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960 (Keppres RI No. 164/1960), mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia, sekaligus sebagai wakil pemerintah di IHO (International Hydrographic Organization). Sejak zaman Belanda, Hidros sudah ada. Dulu disebut Kantor Hidrografi, didirikan oleh angkatan laut Belanda yang bertugas membuat peta laut Indonesia untik kepentingan mereka. 

 

Belakangan, aspek sipil mengirim wakilnya untuk jawatan hidrografi sampai Indonesia merdeka dan kemudian diresmikan pada tahun 1951 berubah nama menjadi Jawatan Hidrografi, yang semula dinas pelayaran kemudian digabung berubah, bernaung di bawah angkatan laut. Semua aset dipelayaran diserahkan kepada angkatan laut.

Tag: Harjo Susmoro, Pushidrosal, hidografi

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/M Rusman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52