Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:21 WIB. Blackmarket - Kemenkominfo-Kemenperin sinkronisasi regulasi blokir HP ilegal.
  • 23:19 WIB. Grab - Grab gandeng perusahaan asal Tiongkok, ZhongAn tawarkan asuransi di aplikasinya.
  • 23:19 WIB. Palapa Ring - Menkominfo dan Menkeu uji coba Palapa Ring Tengah Sulawesi pada Jumat (18/1/2019).
  • 23:13 WIB. VW - Volkswagen bentuk aliansi dengan Ford.
  • 23:12 WIB. Ponsel - Penjualan ponsel di Indonesia diperkirakaan melambat.
  • 23:11 WIB. Pilpres - Tagar #DebatPilpres2019 masuk topik terpopuler dunia.
  • 23:07 WIB. Bolt - 30 ribu pengguna Bolt migrasi ke Smartfren.
  • 23:05 WIB. Tiket.com - Tiket.com targetkan kenaikan 3,5 kali lipat tahun ini.
  • 23:05 WIB. Smartfren - Smartfren punya paket internet baru, klaim tarifnya termurah di dunia.
  • 21:52 WIB. Innovaccer - Lengan investasi Microsoft, M12 kucurkan Rp156 miliar ke startup Innovaccer.
  • 20:07 WIB. LG - LG G8 ThinQ bakal punya dua layar dan touchless.
  • 20:07 WIB. Asus - Asus rilis ZenBook baru, disebut lebih kecil dari MacBook Air.
  • 20:06 WIB. IMEI - Asosiasi ponsel desak pemerintah segera terapkan regulasi IMEI.
  • 20:05 WIB. Huawei - Smartphone murah Huawei Y7 Pro 2019 masuk pasar Indonesia.
  • 20:04 WIB. Pajak - Menkominfo dan Menkeu mau uji pajak online di Pulau Perbatasan. 

APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas

Foto Berita APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Refleksi dari kasus bocornya data 50 juta pelanggan Facebook, menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tedi Supardi Muslih adalah pentingnya keamanan data pribadi. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Menurut Tedi yang tercatat sebagai inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook memang menjadi sorotan karena melanggar privasi yang notabene merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati. 

"Jangan sampai kasus malware Wannacry terulang lagi. Pemerintah baru membentuk BSSN, setalah ada kasus Wannacry. Sekarang, setelah ada kebocoran data pengguna Facebook, kita baru melangkah mengenai pentingnya perlindangan data pribadi," ungkap Tedi di Jakarta, belum lama ini.

Tedi menyesalkan RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Meski DPR dan Kemenkominfo mendorong, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lebih memilih RUU lainnya untuk diprioritaskan selesai pada tahun ini.

Senada, ahli digital forensik Rubi Alamsyah juga mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dijadikan prioritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dunia siber.

"Intinya, menurut saya, pemerintah dan warga sama-sama belum ngerti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi," sesal Rubi.

Menurut Rubi, jika sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur, masyarakat tak perlu risau dengan keamanan data pribadi mereka. Seperti halnya saat Kemenkominfo meminta registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Keluarga (KK). Terlebih, pemerintah juga sedang mengumpulkan data masyarakat, salah satunya lewat e-KTP dan registrasi kartu prabayar. Ada juga rencana membagi data tersebut untuk keperluan tertentu, seperti administrasi dan bisnis. 

"NIK ini adalah nomor penting, sama seperti halnya social security number di Amerika Serikat. Kita harus memahamkan NIK itu sifatnya rahasia. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hal itu. Tentu secara bersamaan masyarakat perlu dilindungi dengan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga apa yang boleh dan tidak menjadi jelas," tutur Rubi. 

Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, nomor NIK dan data pribadi lainnya yang penting itu akan semakin terlindungi, terutama kaitannya untuk pemanfaatan oleh pihak ketiga antara masyarakat dan pemerintah. 

"Nah, pentingnya undang-undang PDP itu salah satunya itu. Kalau masyarakat dan pemerintah sudah mengerti apa yang harus dijaga, seprti nomor KK dan NIK kita, pihak ketiga juga harus tahu bahwa kita sebagai masyarakat seringkali menyerahkan data penting itu ke berbagai keperluan seperti daftar sekolah, ke bank, ke instansi, atau daftar ke mana pun. Jadi, pihak ketiga ini harus menjaga data nomor penting itu sesuai dengan standar PDP nanti," tegas Rubi. 

Berkaitan dengan kebocoran data Facebook, menurut Rubi, RUU PDP sangat bisa diandalkan untuk melacak kebocoran hingga pemberian sanksi bagi pembocor data. 

"Jadi, kalau ada bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan kenapa. Lalu, sanksinya apa. Semuanya harus diatur dalam undang-undang," tegas Rubi.

Tag: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Tedi Supardi Muslih, Rubi Alamsyah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14