Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Berubah atau tidak kostum Prabowo tak pengaruhi karakternya.
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Masyarakat tak ingin Prabowo merubah penampilan.
  • 12:37 WIB. KPK - Masa tahanan eks Wali Kota Pasuruan, Setiyono diperpanjang selama 40 hari.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Banyak warga terkesan pada Jokowi karena sosoknya yang sederhana.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Rekam jejak mempengaruhi perolehan suara di Pilpres 2019.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Menang dan kalah Prabowo bukan dipengaruhi gaya berpakaian.
  • 12:32 WIB. Rizal Ramli - Ke KPK mengadukan dugaan korupsi pada impor pangan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Harusnya Sandiaga tak kritisi kepentingan rakyat, tapi mengontrol pelaksaan dana kelurahan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Sandiaga Uno berbicara dan bersikap tak pernah kontstruktif pada program pro-rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Sangat disayangkan Sandiaga Uno tak berpihak pada kebijakan pensejahteraan rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Dana kelurahan adalah serapan aspirasi Jokowi dari wali kota.
  • 12:26 WIB. KPK - Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana diperiksa atas kasus Kalapas Sukamiskin.
  • 12:25 WIB. KPK - Rp862 juta duit Setnov adalah bagian dari cicilan uang penganti.
  • 12:25 WIB. KPK - Sebanyak Rp862 juta uang Setya Novanto disita.
  • 12:24 WIB. Ma'ruf Amin - Harusnya kita bersyukur, karena Jokowi hari santri nasional ditetapkan.

APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas

Foto Berita APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Refleksi dari kasus bocornya data 50 juta pelanggan Facebook, menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tedi Supardi Muslih adalah pentingnya keamanan data pribadi. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Menurut Tedi yang tercatat sebagai inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook memang menjadi sorotan karena melanggar privasi yang notabene merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati. 

"Jangan sampai kasus malware Wannacry terulang lagi. Pemerintah baru membentuk BSSN, setalah ada kasus Wannacry. Sekarang, setelah ada kebocoran data pengguna Facebook, kita baru melangkah mengenai pentingnya perlindangan data pribadi," ungkap Tedi di Jakarta, belum lama ini.

Tedi menyesalkan RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Meski DPR dan Kemenkominfo mendorong, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lebih memilih RUU lainnya untuk diprioritaskan selesai pada tahun ini.

Senada, ahli digital forensik Rubi Alamsyah juga mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dijadikan prioritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dunia siber.

"Intinya, menurut saya, pemerintah dan warga sama-sama belum ngerti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi," sesal Rubi.

Menurut Rubi, jika sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur, masyarakat tak perlu risau dengan keamanan data pribadi mereka. Seperti halnya saat Kemenkominfo meminta registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Keluarga (KK). Terlebih, pemerintah juga sedang mengumpulkan data masyarakat, salah satunya lewat e-KTP dan registrasi kartu prabayar. Ada juga rencana membagi data tersebut untuk keperluan tertentu, seperti administrasi dan bisnis. 

"NIK ini adalah nomor penting, sama seperti halnya social security number di Amerika Serikat. Kita harus memahamkan NIK itu sifatnya rahasia. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hal itu. Tentu secara bersamaan masyarakat perlu dilindungi dengan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga apa yang boleh dan tidak menjadi jelas," tutur Rubi. 

Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, nomor NIK dan data pribadi lainnya yang penting itu akan semakin terlindungi, terutama kaitannya untuk pemanfaatan oleh pihak ketiga antara masyarakat dan pemerintah. 

"Nah, pentingnya undang-undang PDP itu salah satunya itu. Kalau masyarakat dan pemerintah sudah mengerti apa yang harus dijaga, seprti nomor KK dan NIK kita, pihak ketiga juga harus tahu bahwa kita sebagai masyarakat seringkali menyerahkan data penting itu ke berbagai keperluan seperti daftar sekolah, ke bank, ke instansi, atau daftar ke mana pun. Jadi, pihak ketiga ini harus menjaga data nomor penting itu sesuai dengan standar PDP nanti," tegas Rubi. 

Berkaitan dengan kebocoran data Facebook, menurut Rubi, RUU PDP sangat bisa diandalkan untuk melacak kebocoran hingga pemberian sanksi bagi pembocor data. 

"Jadi, kalau ada bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan kenapa. Lalu, sanksinya apa. Semuanya harus diatur dalam undang-undang," tegas Rubi.

Tag: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Tedi Supardi Muslih, Rubi Alamsyah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90