Portal Berita Ekonomi Senin, 23 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. BTN - Untuk cegah pembobolan ATM, BTN koordinasi dengan OJK dan BI.
  • 15:43 WIB. BTN - BTN akui LDR bank saat ini lebih dari 100% karena banyak dana dari jangka panjang.
  • 15:41 WIB. BUMN - Nicke Widyawati rangkap jabatan agar holding migas berjalan.
  • 15:38 WIB. PT KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon bakal angkut 18.096 sepeda motor pada masa angkutan Lebaran 2018.
  • 15:28 WIB. Pertamina - Pertamina dan warga Balikpapan nantikan hasil uji laboratorium atas kualitas air Teluk Balikpapan.
  • 15:26 WIB. Pusri - PT Pusri Palembang umumkan 14 daftar bank dan 9 perusahaan asuransi yang menjadi mitra kerjanya.
  • 13:03 WIB. Pertamina - Pertamina sebut Bright Gas bertabung 5,5 kg dan 12 kg miliki beberapa keunggulan dibanding elpiji biasa.
  • 12:57 WIB. AP II - Pemkab Purbalingga akan bebaskan lahan 5 ha dan Pemprov Jateng 9 ha untuk pembangunan Bandara JB Soedirman.
  • 12:55 WIB. AP II - Terminal  Bandara JB Soedirman akan dibangun dengan kapasitas 300.000 penumpang per tahun.
  • 12:52 WIB. AP II - AP II alokasikan investasi Rp350 miliar untuk pembangunan Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jateng.
  • 12:51 WIB. AP I - AP I ingatkan warga yang masih bertahan di kawasan izin penetapan lokasi Bandara NYIA bahwa sertifikat yang mereka miliki tidak berlaku. 

APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas

Foto Berita APJII Minta Pemerintah Golkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Prolegnas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Refleksi dari kasus bocornya data 50 juta pelanggan Facebook, menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tedi Supardi Muslih adalah pentingnya keamanan data pribadi. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Menurut Tedi yang tercatat sebagai inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook memang menjadi sorotan karena melanggar privasi yang notabene merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati. 

"Jangan sampai kasus malware Wannacry terulang lagi. Pemerintah baru membentuk BSSN, setalah ada kasus Wannacry. Sekarang, setelah ada kebocoran data pengguna Facebook, kita baru melangkah mengenai pentingnya perlindangan data pribadi," ungkap Tedi di Jakarta, belum lama ini.

Tedi menyesalkan RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Meski DPR dan Kemenkominfo mendorong, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lebih memilih RUU lainnya untuk diprioritaskan selesai pada tahun ini.

Senada, ahli digital forensik Rubi Alamsyah juga mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dijadikan prioritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dunia siber.

"Intinya, menurut saya, pemerintah dan warga sama-sama belum ngerti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi," sesal Rubi.

Menurut Rubi, jika sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur, masyarakat tak perlu risau dengan keamanan data pribadi mereka. Seperti halnya saat Kemenkominfo meminta registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Keluarga (KK). Terlebih, pemerintah juga sedang mengumpulkan data masyarakat, salah satunya lewat e-KTP dan registrasi kartu prabayar. Ada juga rencana membagi data tersebut untuk keperluan tertentu, seperti administrasi dan bisnis. 

"NIK ini adalah nomor penting, sama seperti halnya social security number di Amerika Serikat. Kita harus memahamkan NIK itu sifatnya rahasia. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hal itu. Tentu secara bersamaan masyarakat perlu dilindungi dengan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga apa yang boleh dan tidak menjadi jelas," tutur Rubi. 

Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, nomor NIK dan data pribadi lainnya yang penting itu akan semakin terlindungi, terutama kaitannya untuk pemanfaatan oleh pihak ketiga antara masyarakat dan pemerintah. 

"Nah, pentingnya undang-undang PDP itu salah satunya itu. Kalau masyarakat dan pemerintah sudah mengerti apa yang harus dijaga, seprti nomor KK dan NIK kita, pihak ketiga juga harus tahu bahwa kita sebagai masyarakat seringkali menyerahkan data penting itu ke berbagai keperluan seperti daftar sekolah, ke bank, ke instansi, atau daftar ke mana pun. Jadi, pihak ketiga ini harus menjaga data nomor penting itu sesuai dengan standar PDP nanti," tegas Rubi. 

Berkaitan dengan kebocoran data Facebook, menurut Rubi, RUU PDP sangat bisa diandalkan untuk melacak kebocoran hingga pemberian sanksi bagi pembocor data. 

"Jadi, kalau ada bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan kenapa. Lalu, sanksinya apa. Semuanya harus diatur dalam undang-undang," tegas Rubi.

Tag: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Tedi Supardi Muslih, Rubi Alamsyah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28