BPTJ: Electronic Road Pricing Kebijakan Jangka Panjang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Saat ini jumlah perjalanan di Jabodetabek telah mencapai 48 juta perjalanan orang/hari yang didominasi moda kendaraan pribadi sebesar 62%. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan transportasi yang sangat parah dari hari ke hari. Untuk mengatasi permasalahan transportasi, khususnya kemacetan yang terjadi maka perlu dilakukan strategi push & pull policy.

Pull policy adalah strategi penanganan kemacetan dengan menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih moda ke angkutan massal dengan penyediaan sarana prasarana angkutan umum yang nyaman, aman, tertib, dan andal.

Strategi push policy dengan penggunaan sistem Electronic Road Pricing yang sedang diinisiasi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan solusi jangka panjang yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan padatnya kendaraan yang terjadi di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menjelaskan, kepadatan tersebut harus ditanggulangi dengan cara menekan jumlah kendaraan pribadi yang memasuki Ibu Kota.

"Keadaan jalanan kita sudah dalam keadaan darurat, perlu adanya pengaturan. Ditekankan bahwa kami sebagai pihak regulator sifatnya mengatur, bukan melarang. Mengatur di sini bersifat agar beban lalu lintas agar menjadi lebih baik. BPTJ sebagai pihak regulator mempunyai kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka panjang yaitu dengan penerapan ERP," jelas Bambang dalam keterangannya, Senin (2/4/2018).

Electronic Road Pricing (ERP) merupakan pembatasan kendaraan pribadi melalui skema berbayar elektronik pada ruas/area tertentu dimana tingkat Volume Capacity (VC) Ratio dan kecepatan rata-rata jaringan jalan sudah jauh di bawah standar yang berlaku. Beberapa contoh penerapan ERP di negara lain seperti Singapura, Inggris, dan Norwegia.

Pengaturan itu sejatinya sudah dilakukan dengan kebijakan jangka pendek, melalui penerapan 3 paket kebijakan penanganan kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek.

"salah satunya kebijakan ganjil genap di dua pintu tol Bekasi yang menuju Jakarta sudah kami terapkan. Namun, cara itu adalah solusi jangka pendek dan memerlukan cara lain untuk jangka panjang agar lebih efektif," tambah Kepala BPTJ.

Saat ini, kendaraan pribadi selalu mendapatkan prioritas, dengan mobilitas yang mudah menggunakan kendaraan pribadi. Sementara angkutan massal senyaman atau semahal apa pun angkutan massal tidak mungkin bisa bersaing dengan mobil pribadi. Mulai dari titik awal pemberangkatan sampai dengan titik tujuan menggunakan mobil pribadi bisa digunakan dengan nyaman, tetapi tidak dengan angkutan massal yang mempunyai keterbatasan.