Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:22 WIB. Politik - Partai Demokrat sebut TGB segera mundur dari kader.
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : 206 sekolah di Jakarta terdampak Asian Games.
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : Perluasan ganjil-genap menurunkan kadar CO.
  • 21:53 WIB. DILD - Intiland Development meraih pendapatan pemasaran sebesar Rp1,3 triliun pada semester I-2018.
  • 21:52 WIB. SMGR - Semen Indonesia mengatakan akan mengerek penjualan ekspor di tengah kondisi oversupply di pasar domestik.
  • 21:49 WIB. PTBA - Bukit Asam membukukan pendapatan usaha senilai Rp10,53 triliun pada semester I-2018.
  • 21:48 WIB. Vasanta - Sirius Surya Sentosa kembali melepas menara kedua, yaitu menara Botan di kawasan Vasanta Innopark Cikarang.
  • 21:46 WIB. Makro - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran sepanjang semester II-2018 sebesar Rp203,7 triliun atau 1,38% dari PDB.
  • 21:45 WIB. MARI - Mahaka Radio Integra membukukan pendapatan sebesar Rp66,91 miliar selama semester I-2018.
  • 21:43 WIB. LINK - Link Net mencatat pendapatan sebesar Rp1,85 triliun selama semester I-2018. 
  • 21:42 WIB. Kemenperin - Kemenperin mengusulkan pembangunan laboratorium rujukan kimia berstandar internasional di Indonesia.
  • 21:41 WIB. BEST - Bekasi Fajar Industrial Estate mencatat masih memiliki cadangan lahan tersisa seluas 700 ha.
  • 21:40 WIB. Bank Mantap - Bank Mandiri Taspen tengah menyiapkan aplikasi digital Mantap Mobile yang akan dirilis pada tahun ini.
  • 21:39 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi mencatat pembukaan sembilan gerai baru hingga Mei 2018.
  • 20:06 WIB. iTunes - Akun pengguna iTunes di Singapura dibobol Rp70 juta.

19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan

Foto Berita 19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun, strategi ini terbukti tidak efektif.

Anggota Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, mengatakan bahwa fokus pemerintah pada pasokan pangan nasional mengacu pada pemahaman yang ketinggalan zaman tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

“Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan. Kedua dimensi ini mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan dan hal ini yang diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan,” jelas Arianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Konsepsi keamanan pangan ini menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan, dan penurunan harga.

Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elit politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan. Mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.

Data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan. Misalnya saja, data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian data mengenai  jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian. Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan.

“Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Penundaan yang disebabkan oleh proses ini telah mengakibatkan kerugian Rp303 miliar atau setara dengan US$22 juta untuk pembayar pajak Indonesia sejak tahun 2010,” jelas mantan Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) periode 2009-2012 ini.

Ia mengatakan bahwa harga daging sapi, beras, dan beberapa komoditas lainnya di Indonesia telah melambung di atas harga pasar internasional. Harga makanan eceran seringkali jauh lebih tinggi di Indonesia daripada di negara tetangga dan negara yang jauh lebih kaya. Harga yang tinggi ini sudah membebani konsumen sekitar US$98 miliar antara 2013 hingga 2015, bahkan melebihi jumlah pungutan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada konsumen Eropa.

Selain melambungnya harga pangan yang memberatkan konsumen, petani justru tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Sebanyak 2/3 dari petani Indonesia adalah konsumen yang terkena dampak dari tingginya harga pangan. Mereka yang terdampak adalah para petani skala kecil yang memegang kurang dari 0,25 hektar lahan di Jawa Tengah dan hanya menghasilkan Rp500.000 atau sama dengan US$36,35 per orang per bulan.

Kebijakan swasembada, lanjutnya, dimaksudkan untuk melindungi petani. Tetapi para perantara, penggilingan beras, dan pedagang besar adalah pihak yang memperoleh manfaat terbesar kebijakan ini. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, Pangan, Swasembada Pangan

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5915.796 43.012 597
2 Agriculture 1462.841 6.526 19
3 Mining 2021.162 3.200 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.397 -3.397 70
5 Miscellanous Industry 1171.956 0.529 45
6 Consumer Goods 2451.513 35.743 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.734 1.384 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1106.201 16.801 70
9 Finance 1037.096 10.081 91
10 Trade & Service 853.507 -1.919 143
No Code Prev Close Change %
1 TCPI 1,380 1,650 270 19.57
2 MICE 418 470 52 12.44
3 NIPS 356 396 40 11.24
4 MITI 84 93 9 10.71
5 JPFA 2,000 2,210 210 10.50
6 MAMI 66 72 6 9.09
7 DSSA 21,100 22,900 1,800 8.53
8 CMNP 1,310 1,420 110 8.40
9 ERTX 125 135 10 8.00
10 BSIM 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 800 605 -195 -24.38
2 TIRA 169 135 -34 -20.12
3 GOLD 462 410 -52 -11.26
4 NUSA 296 266 -30 -10.14
5 SAFE 160 146 -14 -8.75
6 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
7 RODA 500 460 -40 -8.00
8 TALF 316 292 -24 -7.59
9 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
10 PBSA 615 570 -45 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 BKSL 127 125 -2 -1.57
2 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
3 WAPO 95 98 3 3.16
4 BBTN 2,250 2,310 60 2.67
5 BBRI 2,980 3,040 60 2.01
6 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
7 PTBA 4,260 4,310 50 1.17
8 TLKM 3,990 4,060 70 1.75
9 TNCA 159 170 11 6.92
10 MABA 730 740 10 1.37