Portal Berita Ekonomi Jum'at, 24 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:42 WIB. Garuda - Garuda Indonesia segera mengoperasikan empat pesawat kargo.
  • 11:34 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,35% ke level 6.053,95 di akhir sesi I. 
  • 10:39 WIB. AP I - AP I berhasil menggagalkan upaya calon penumpang menyelundupkan berang-berang.
  • 10:37 WIB. Mandiri - Bank Mandiri kembali menggali peluang penyaluran kredit ke sektor pertambangan.
  • 10:36 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan E-KTP.
  • 09:58 WIB. KAEF - Kimia Farma berharap Mediv dapat berkontribusi sebesar 5% terhadap pendapatan ritel.
  • 09:57 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Deltacendana Citapersada.
  • 09:56 WIB. Telkomsel - Telkomsel menyiapkan tiga platform ekosistem digital nasional.
  • 09:56 WIB. Infrastruktur - Konstruksi akses Bandara Kertajati bisa dimulai pada kuartal ketiga 2019.
  • 09:56 WIB. PT Timah - Timah mengklaim sebagai korporasi pertama yang telah menyelesaikan dokumen RIPPM.
  • 09:39 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.463 per dolar AS. 
  • 08:54 WIB. Tol - Pemerintah menjamin keamanan di sepanjang jalan tol Trans-Sumatra.
  • 08:53 WIB. BGR - Bhanda Ghara Reksa membangun gudang pintar ramah lingkungan di Medan.

19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan

19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun, strategi ini terbukti tidak efektif.

Anggota Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, mengatakan bahwa fokus pemerintah pada pasokan pangan nasional mengacu pada pemahaman yang ketinggalan zaman tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

“Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan. Kedua dimensi ini mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan dan hal ini yang diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan,” jelas Arianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Konsepsi keamanan pangan ini menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan, dan penurunan harga.

Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elit politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan. Mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.

Data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan. Misalnya saja, data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian data mengenai  jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian. Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan.

“Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Penundaan yang disebabkan oleh proses ini telah mengakibatkan kerugian Rp303 miliar atau setara dengan US$22 juta untuk pembayar pajak Indonesia sejak tahun 2010,” jelas mantan Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) periode 2009-2012 ini.

Ia mengatakan bahwa harga daging sapi, beras, dan beberapa komoditas lainnya di Indonesia telah melambung di atas harga pasar internasional. Harga makanan eceran seringkali jauh lebih tinggi di Indonesia daripada di negara tetangga dan negara yang jauh lebih kaya. Harga yang tinggi ini sudah membebani konsumen sekitar US$98 miliar antara 2013 hingga 2015, bahkan melebihi jumlah pungutan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada konsumen Eropa.

Selain melambungnya harga pangan yang memberatkan konsumen, petani justru tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Sebanyak 2/3 dari petani Indonesia adalah konsumen yang terkena dampak dari tingginya harga pangan. Mereka yang terdampak adalah para petani skala kecil yang memegang kurang dari 0,25 hektar lahan di Jawa Tengah dan hanya menghasilkan Rp500.000 atau sama dengan US$36,35 per orang per bulan.

Kebijakan swasembada, lanjutnya, dimaksudkan untuk melindungi petani. Tetapi para perantara, penggilingan beras, dan pedagang besar adalah pihak yang memperoleh manfaat terbesar kebijakan ini. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, Pangan, Swasembada Pangan

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.696 93.060 633
2 Agriculture 1370.530 9.038 21
3 Mining 1649.204 16.278 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.627 12.743 71
5 Miscellanous Industry 1239.630 17.875 46
6 Consumer Goods 2382.807 22.091 52
7 Cons., Property & Real Estate 444.574 2.807 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1101.266 30.131 74
9 Finance 1217.684 24.828 90
10 Trade & Service 796.572 4.890 156
No Code Prev Close Change %
1 LMSH 478 590 112 23.43
2 POLA 940 1,145 205 21.81
3 IIKP 56 66 10 17.86
4 BEEF 164 189 25 15.24
5 HITS 570 650 80 14.04
6 RDTX 6,000 6,800 800 13.33
7 MBTO 126 139 13 10.32
8 CNTX 535 590 55 10.28
9 OKAS 150 165 15 10.00
10 MPRO 620 680 60 9.68
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 171 112 -59 -34.50
2 BMSR 130 86 -44 -33.85
3 MKNT 165 116 -49 -29.70
4 KONI 282 214 -68 -24.11
5 ARTA 486 380 -106 -21.81
6 POOL 2,780 2,260 -520 -18.71
7 INCF 312 254 -58 -18.59
8 DUTI 5,600 4,600 -1,000 -17.86
9 JSPT 1,245 1,040 -205 -16.47
10 BAYU 2,030 1,735 -295 -14.53
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,770 3,850 80 2.12
2 MNCN 950 1,030 80 8.42
3 TLKM 3,540 3,660 120 3.39
4 BBCA 27,300 28,025 725 2.66
5 BMRI 7,300 7,575 275 3.77
6 JPFA 1,360 1,400 40 2.94
7 JAYA 140 130 -10 -7.14
8 TAMU 4,810 4,830 20 0.42
9 PTBA 2,850 2,880 30 1.05
10 MAMI 135 132 -3 -2.22