Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:28 WIB. Twitter - Peneliti AS bikin alat pemantau ujaran kebencian di Twitter.
  • 06:23 WIB. Xiaomi - Xiaomi konfirmasi Mi Mix 3 akan dirilis pada 25 Oktober.
  • 06:17 WIB. Jeff Bezos - Jeff Bezos prediksi 1 triliun manusia tersebar di Tata Surya.
  • 06:16 WIB. Paul Allen - Semasa hidup, sedekah Paul Allen sentuh Rp30 triliun.
  • 06:12 WIB. Apple - Contek Google Maps, Apple Maps kumpulkan data pakai ransel.
  • 06:10 WIB. MSI - Motherboard MSI Z390 bakal gebrak pasar Indonesia.
  • 06:04 WIB. Realme - Realme 2 pecahkan rekor penjualan online Lazada.
  • 06:01 WIB. Facebook - Facebook akan ungkap identitas pengiklan politik di Inggris.
  • 06:00 WIB. Huawei - Huawei pastikan smartphone seri Mate 20 akan dijual di Indonesia.
  • 05:58 WIB. Uber - Proposal penawaran saham Uber capai US$120 miliar.
  • 05:54 WIB. Google - Google kenakan biaya akses Play Store ke produsen Android di Eropa.
  • 22:49 WIB. Pegadaian - Pegadaian telah menjual 80kg emas melalui aplikasi PDS hingga September 2018.
  • 22:41 WIB. BNI - Separuh belanja modal BNI 2018 akan digunakan untuk pengembangan digital banking.
  • 22:39 WIB. Pertamina - Pertamina menargetkan tahun 2018 BBM Satu Harga di 14 titik fokus di area MOR I bisa dioperasikan.
  • 22:20 WIB. PGN - PGN yakin pembayaran akusisi Pertagas paling lambat November 2018.

19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan

Foto Berita 19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun, strategi ini terbukti tidak efektif.

Anggota Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, mengatakan bahwa fokus pemerintah pada pasokan pangan nasional mengacu pada pemahaman yang ketinggalan zaman tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

“Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan. Kedua dimensi ini mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan dan hal ini yang diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan,” jelas Arianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Konsepsi keamanan pangan ini menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan, dan penurunan harga.

Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elit politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan. Mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.

Data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan. Misalnya saja, data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian data mengenai  jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian. Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan.

“Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Penundaan yang disebabkan oleh proses ini telah mengakibatkan kerugian Rp303 miliar atau setara dengan US$22 juta untuk pembayar pajak Indonesia sejak tahun 2010,” jelas mantan Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) periode 2009-2012 ini.

Ia mengatakan bahwa harga daging sapi, beras, dan beberapa komoditas lainnya di Indonesia telah melambung di atas harga pasar internasional. Harga makanan eceran seringkali jauh lebih tinggi di Indonesia daripada di negara tetangga dan negara yang jauh lebih kaya. Harga yang tinggi ini sudah membebani konsumen sekitar US$98 miliar antara 2013 hingga 2015, bahkan melebihi jumlah pungutan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada konsumen Eropa.

Selain melambungnya harga pangan yang memberatkan konsumen, petani justru tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Sebanyak 2/3 dari petani Indonesia adalah konsumen yang terkena dampak dari tingginya harga pangan. Mereka yang terdampak adalah para petani skala kecil yang memegang kurang dari 0,25 hektar lahan di Jawa Tengah dan hanya menghasilkan Rp500.000 atau sama dengan US$36,35 per orang per bulan.

Kebijakan swasembada, lanjutnya, dimaksudkan untuk melindungi petani. Tetapi para perantara, penggilingan beras, dan pedagang besar adalah pihak yang memperoleh manfaat terbesar kebijakan ini. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, Pangan, Swasembada Pangan

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,072.49 4,031.33
British Pound GBP 1.00 20,101.94 19,900.49
China Yuan CNY 1.00 2,210.97 2,188.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,282.00 15,130.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,908.29 10,796.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,950.28 1,930.86
Dolar Singapura SGD 1.00 11,111.76 10,999.64
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.78 17,526.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,682.41 3,641.40
Yen Jepang JPY 100.00 13,649.52 13,512.55

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13