Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:51 WIB. Pilpres - Fadli Zon sebut Jokowi-Prabowo tidak Cocok dipasangkan di Pilpres 2019.
  • 09:50 WIB. Pilpres - Jokowi buka peluang gandeng Prabowo di Pilpres 2019.
  • 09:50 WIB. Politik - Fadli Zon: Menolak Perpres TKA bukan berarti menggoreng isu.
  • 09:49 WIB. Pilpres - Jokowi akui pernah bicarakan Pilpres dengan PKS.
  • 09:49 WIB. Politik - PA 212 tegaskan tidak akan dukung Jokowi.
  • 09:48 WIB. Politik - Gatot Nurmantyo respons positif pertemuan Jokowi-PA 212.
  • 09:48 WIB. Pilpres - Fadli Zon: Politik identitas sangat halal.
  • 09:47 WIB. Pilpres - Akbar Tandjung sebut Cak Imin cocok duet dengan Jokowi.
  • 09:47 WIB. Politik - Jokowi tantang pengkritik utang adu data dengan Sri Mulyani.
  • 09:46 WIB. Pilpres - Gatot Nurmantyo mengaku tak kenal dengan relawan pendukungnya.
  • 09:46 WIB. Nasional - Gatot mengatakan dirinya ttak risaukan soal Perpres TKA.
  • 09:42 WIB. Pilpres - Gatot sebut partai di Indonesia sudah tutup pintu untuk dirinya.
  • 09:33 WIB. Eropa - Jepang incar proyek pesawat maritim Eropa.
  • 09:33 WIB. Minyak - Minyak naik 35 sen, menetap di $68,05 per barel, seiring meningkatnya stok minyak mentah AS dan kenaikan 'cap output'.
  • 09:31 WIB. Yerusalem - Presiden Ceko pertimbangkan pindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan

Foto Berita 19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Sanggup Penuhi Kebutuhan Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun, strategi ini terbukti tidak efektif.

Anggota Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, mengatakan bahwa fokus pemerintah pada pasokan pangan nasional mengacu pada pemahaman yang ketinggalan zaman tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

“Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan. Kedua dimensi ini mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan dan hal ini yang diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan,” jelas Arianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Konsepsi keamanan pangan ini menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan, dan penurunan harga.

Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elit politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan. Mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.

Data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan. Misalnya saja, data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian data mengenai  jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian. Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan.

“Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Penundaan yang disebabkan oleh proses ini telah mengakibatkan kerugian Rp303 miliar atau setara dengan US$22 juta untuk pembayar pajak Indonesia sejak tahun 2010,” jelas mantan Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) periode 2009-2012 ini.

Ia mengatakan bahwa harga daging sapi, beras, dan beberapa komoditas lainnya di Indonesia telah melambung di atas harga pasar internasional. Harga makanan eceran seringkali jauh lebih tinggi di Indonesia daripada di negara tetangga dan negara yang jauh lebih kaya. Harga yang tinggi ini sudah membebani konsumen sekitar US$98 miliar antara 2013 hingga 2015, bahkan melebihi jumlah pungutan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada konsumen Eropa.

Selain melambungnya harga pangan yang memberatkan konsumen, petani justru tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Sebanyak 2/3 dari petani Indonesia adalah konsumen yang terkena dampak dari tingginya harga pangan. Mereka yang terdampak adalah para petani skala kecil yang memegang kurang dari 0,25 hektar lahan di Jawa Tengah dan hanya menghasilkan Rp500.000 atau sama dengan US$36,35 per orang per bulan.

Kebijakan swasembada, lanjutnya, dimaksudkan untuk melindungi petani. Tetapi para perantara, penggilingan beras, dan pedagang besar adalah pihak yang memperoleh manfaat terbesar kebijakan ini. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto A. Patunru, Pangan, Swasembada Pangan

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48