Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.
  • 05:47 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel mencapai 37.331 ton selama periode Januari-Juni 2017.
  • 05:44 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat total produksi nikel terkoreksi 3,59% menjadi 36.034 ton sepanjang semester I-2018.
  • 05:42 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat volume produksi turun 4% menjadi sebesar 18.000 metrik ton pada kuartal II-2018.
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.
  • 05:36 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan penjualan pemasaran sebesar Rp1 triliun pada 2018.
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).

Indef: Dulu Orba "Ngutang" untuk Pembangunan, Jokowi?

Foto Berita Indef: Dulu Orba
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengemukakan ketika Orde Baru, pengelolaan utang dinilai ketat karena hanya boleh digunakan untuk pembangunan.

"Utang hanya boleh untuk pembiayaan pembangunan, sedangkan untuk gaji pegawai tidak boleh," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Enny mengemukakan hal tersebut karena disertasi yang dibuatnya dahulu juga terkait dengan analisis efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dari masa ke masa.

Menurut Enny, skema pengelolaan utang yang dilaksanakan pada masa Orde Baru lebih "prudent", namun memang persoalannya untuk penggunaan utang kerap didikte oleh pihak kreditur atau pengutang.

"Tapi waktu itu kita utang berupa 'soft loan' jangka panjang," papar Direktur Eksekutif Indef.

Sejumlah permasalahan yang muncul dalam pengelolaan utang ketika itu antara lain posisi Indonesia lemah dalam hal lobi dan mengajukan kesepakatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral, serta terjadi kebocoran dalam pengelolaan utang.

Dengan demikian, lanjutnya, memang persoalan utang memang sudah terjadi sejak lama.

Ia memaparkan, sejak reformasi hingga masa pemerintahan SBY, perekonomian nasional dibantu kondisi global terutama karena ramainya iklim "quantitative easing" atau pelonggaran moneter.

Namun permasalahannya, menurut dia, derasnya aliran uang yang masuk ke dalam negeri tidak benar-benar digunakan untuk mengangkat produktivitas perekonomian bangsa.

Sebagaimana ramai diberitakan di sejumlah media, utang pemerintah jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen. Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen.

Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14 persen.

Menurut data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama.

Sedangkan batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10