Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:52 WIB. Saham - Harto Djaja Nagaria divestasi 250 ribu saham PT Summarecon Agung Tbk.
  • 13:52 WIB. Divestasi - Leo Investment rencanakan divestasi saham PT Leo Resources dan PT Lion Nickel kepada PT Geo Seismik Indonesia.
  • 13:30 WIB. Toyota - Toyota Supra 2020 produksi pertama laku Rp29,8 miliar dalam lelang.
  • 12:53 WIB. Bandara - Menteri Darmin menyatakan Bandara NYIA beroperasi mulai Januari 2020.
  • 12:52 WIB. Kartu - Indonesia masih jauh menerapkan sistem kartu identitas tunggal (single identity card).
  • 12:51 WIB. INKA - Ekspor kereta ke Bangladesh, INKA disokong dana Rp775,6 miliar.
  • 12:50 WIB. Dagang - Kemendag terus tingkatkan kelancaran ekspor-impor lewat laut.
  • 12:49 WIB. Sapi - Pemprov Lampung terus menggalakkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).
  • 12:48 WIB. Impor - Nilai impor sejumlah barang nonmigas Lampung turun 45,48 persen.
  • 12:47 WIB. Bensin - Persediaan terbatas, harga bensin premium di Mamberamo Raya Rp60 ribu/liter.
  • 12:46 WIB. Pertanian - Petani Sigi kini mulai kembali garap lahan pertanian pascagempa.
  • 12:44 WIB. Kopra - Harga kopra di Ambon kembali bergerak turun, Rp4.600 menjadi Rp4.300/kg.
  • 12:44 WIB. Bahan Pokok - Disperindag: persediaan kebutuhan pokok di Kendari cukup.
  • 12:43 WIB. Minyak - Harga minyak di perdagangan Asia turun karena ekonomi China melambat.
  • 12:42 WIB. DSLNG - PT DSLNG sukses capai target perusahaan, yakni tanpa kecelakaan kerja selama 2018.

Indef: Dulu Orba "Ngutang" untuk Pembangunan, Jokowi?

Foto Berita Indef: Dulu Orba
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengemukakan ketika Orde Baru, pengelolaan utang dinilai ketat karena hanya boleh digunakan untuk pembangunan.

"Utang hanya boleh untuk pembiayaan pembangunan, sedangkan untuk gaji pegawai tidak boleh," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Enny mengemukakan hal tersebut karena disertasi yang dibuatnya dahulu juga terkait dengan analisis efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dari masa ke masa.

Menurut Enny, skema pengelolaan utang yang dilaksanakan pada masa Orde Baru lebih "prudent", namun memang persoalannya untuk penggunaan utang kerap didikte oleh pihak kreditur atau pengutang.

"Tapi waktu itu kita utang berupa 'soft loan' jangka panjang," papar Direktur Eksekutif Indef.

Sejumlah permasalahan yang muncul dalam pengelolaan utang ketika itu antara lain posisi Indonesia lemah dalam hal lobi dan mengajukan kesepakatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral, serta terjadi kebocoran dalam pengelolaan utang.

Dengan demikian, lanjutnya, memang persoalan utang memang sudah terjadi sejak lama.

Ia memaparkan, sejak reformasi hingga masa pemerintahan SBY, perekonomian nasional dibantu kondisi global terutama karena ramainya iklim "quantitative easing" atau pelonggaran moneter.

Namun permasalahannya, menurut dia, derasnya aliran uang yang masuk ke dalam negeri tidak benar-benar digunakan untuk mengangkat produktivitas perekonomian bangsa.

Sebagaimana ramai diberitakan di sejumlah media, utang pemerintah jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen. Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen.

Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14 persen.

Menurut data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama.

Sedangkan batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56