Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Berubah atau tidak kostum Prabowo tak pengaruhi karakternya.
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Masyarakat tak ingin Prabowo merubah penampilan.
  • 12:37 WIB. KPK - Masa tahanan eks Wali Kota Pasuruan, Setiyono diperpanjang selama 40 hari.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Banyak warga terkesan pada Jokowi karena sosoknya yang sederhana.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Rekam jejak mempengaruhi perolehan suara di Pilpres 2019.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Menang dan kalah Prabowo bukan dipengaruhi gaya berpakaian.
  • 12:32 WIB. Rizal Ramli - Ke KPK mengadukan dugaan korupsi pada impor pangan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Harusnya Sandiaga tak kritisi kepentingan rakyat, tapi mengontrol pelaksaan dana kelurahan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Sandiaga Uno berbicara dan bersikap tak pernah kontstruktif pada program pro-rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Sangat disayangkan Sandiaga Uno tak berpihak pada kebijakan pensejahteraan rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Dana kelurahan adalah serapan aspirasi Jokowi dari wali kota.
  • 12:26 WIB. KPK - Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana diperiksa atas kasus Kalapas Sukamiskin.
  • 12:25 WIB. KPK - Rp862 juta duit Setnov adalah bagian dari cicilan uang penganti.
  • 12:25 WIB. KPK - Sebanyak Rp862 juta uang Setya Novanto disita.
  • 12:24 WIB. Ma'ruf Amin - Harusnya kita bersyukur, karena Jokowi hari santri nasional ditetapkan.

Kebut Pembangunan Infrastruktur, Kemenhub Gandeng Badan Usaha

Foto Berita Kebut Pembangunan Infrastruktur, Kemenhub Gandeng Badan Usaha
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perhubungan menggandeng badan usaha untuk bekerja sama mengejar pembangunan proyek infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Hal ini dikarenakan kemampuan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia maksimum hanya sebesar 40%, baik dari APBN maupun APBD. Dengan begitu, harus dicari sumber pembiayaan lain, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun swasta.

"Untuk membangun infrastruktur, anggaran maksimum hanya 40%, baik dari APBN maupun APBD. Untuk itu, kita harus cari sumber pembiayaan lain," ungkap Sekretaris Jenderal Sugihardjo dalam kegiatan Sosialisasi Kerja Sama dan Kemitraan atau Investasi Dalam Negeri Bidang Transportasi, Senin (2/4/2018).

Kementerian Perhubungan merekrut badan usaha untuk ikut mengelola proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah proyek yang masih belum berjalan atau setengah jadi. Tiga proyek pembangunan setengah jadi yang sedang fokus digarap adalah proyek Kereta Api Makassar-Pare Pare, Bandar Udara Labuan Bajo, serta Transit Oriented Development (TOD) Poris-Plawad.

"Untuk proyek pembangunan yang belum berjalan atau masih setengah jadi, melanjutkannya itu butuh dana yang besar sehingga kita merekrut pihak-pihak lain dengan KPBU. Nanti, kita akan dibantu dokumennya oleh kantor bersama. Di situ ada Kemenkeu, Bappenas, dan PT PII. Kita berharap tahun ini sudah closing, sudah ada penandatangan kerja sama," jelas Sugihardjo yang akrab dipanggil Jojo itu.

Sementara untuk infrastruktur yang sudah operasional atau berjalan, Kementerian Perhubungan juga menawarkan kerjasama kepada BUMN maupun swasta dengan tujuan untuk mengalihkan sumber daya manusia serta anggaran pemeliharaan dan pembangunan Kementerian Perhubungan ke tempat lain.

"Terhadap infrastruktur bandar udara atau pelabuhan yang sudah operasional juga kita tawarkan ke pihak-pihak lain, baik BUMN maupun swasta. Dengan ini sumber daya manusia dan anggaran pemeliharaan dan pembangunan Kementerian Perhubungan dapat dialihkan ke tempat-tempat lain," jelas Jojo.

Ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Sugihardjo bahwa pembangunan dengan skema KPBU ini dipimpin dan dipantau langsung oleh Menteri Perhubungan.

"Pembangunan dengan skema KPBU ini bagi Kementerian Perhubungan sangat strategis. Oleh karenanya, langsung dipimpin dan dipantau oleh Pak Menteri. Beliau memberi arahan agar segera diwujudkan. Beliau sendiri yang setiap dua minggu sekali meminta laporan mengenai progres kerja sama ini," pungkas Jojo. 

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sugihardjo, Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penulis: Bambang Ismoyo

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90