Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.

Pemprov Sumsel Gandeng Badan Usaha Peduli Pembangunan Daerah

Foto Berita Pemprov Sumsel Gandeng Badan Usaha Peduli Pembangunan Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Provinsi Sumsel menggandeng Badan Usaha peduli pembangunan daerah guna mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan menggali potensi kehilangan penerimaan daerah. 

Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan untuk itu Sumsel Provinsi Sumsel, KPK RI menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Auditorium Bina Praja, Selasa (3/4/2018).

Rakor yang dibuka Sekda Sumsel Nasrun Umar ini merupakan lanjutan Rakor Pembahasan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Alam yang digelar KPK RI, dimulai kemarin. 

Menurut Nasrun, kegiatan ini mestinya menjadi momentum perbaikan, pengembangan dan pembangunan instrumen yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tata laksana sistem pemungutan dan pengelolaan terhadap semua penerimaan daerah.

"Dengan rakor ini permasalahan lintas sektoral dapat diminimalisir dan yang lebih penting adalah minimnya koordinasi dapat lebih ditingkatkan," jelasnya.

Menurut Sekda selama ini masih banyak potensi yang tidak tergali atau kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang disebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar lembaga atau instansi.

Selain itu belum juga maksimalnya pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan daerah mauoun penagihan piutang. "Selain itu belum maksimalnya peraturan yang ada untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya," terang Nasrun.

Atas dasar permasalahan itu pula pemerintah daerah perlu membuat sistem pemungutan dan pengelolaan daerah, sehingga memaksimalkan penerimaan dan pengawasan. hal ini penting untuk mengingatkan bahwa peranan pajak sebsgai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD, semakin besar dari tahun ke tahun.

Lebih jauh dikatakan Nasrun, pajak memiliki peran penting untuk membangun daerah dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

"Melalui kesempatan ini saya mengajak semua elemen terkait agar dapat mensinergikan program optimalisasi  penerimaan daerah, khususnya pajak," jelasnya.

Kegiatan ini juga diharapkan tidak saja dapa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada tapi juga mencarikan solusinya agat mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan daerah.

"Yang paling penting juga buat badan usaha sadar akan kewajibannya terhadap pajak dan juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah," jelasnya.

Di tempat yang sama Koordinator Wilayah II Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah M. Nasution mengatakan Rakor ini penting guna menekan tindak pidana korupsi atau kebocoran demi menuju pemerintahan yang baik.

Potensi ini lanjut Adlinsyah jika dibiarkan bisa berujung dan mengarah ke korupsi. Untuk itula KPK hadir ke level ini agar potensi ini bisa digali agar penerimaan daerah lebih optimal.

"Kita bicara perbaikan sistem, kenapa KPK harus masuk ke level ini karena potensi kebocoran  besar. Kita tidak hanya masuk ke Sumsel tapi juga provinsi lain. Haraoan kita pencegahan ini nanti bisa berjalan mengalir baik data dari Pemprov, ke Kabupaten dan kota juga. Kita bukan mencari kesalahan tapi ini demi kebaikan," jelasnya.

Menurut Adlinsyah sejauh ini yang banyak mereka temukan banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi tapi tidak membayar pajak. Di sinilah peran pihaknya menjadi trigger agar mereka yang memiliki kewajiban pajak memenuhi kewajibannya.

"Kita dorong bersama pengendaliannya. Kita gelar Korsupgah secara terbuka di semua provinsi. Bukan untuk menakuti, tapi kami jadi mata dan telinga KPK di daerah. Kalau memang tidak bisa dicegah barulah ada penindakan," tutupnya.

Tag: Nasrun Umar, Palembang

Penulis: Irwan Wahyudi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56