Portal Berita Ekonomi Senin, 23 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. BTN - Untuk cegah pembobolan ATM, BTN koordinasi dengan OJK dan BI.
  • 15:43 WIB. BTN - BTN akui LDR bank saat ini lebih dari 100% karena banyak dana dari jangka panjang.
  • 15:41 WIB. BUMN - Nicke Widyawati rangkap jabatan agar holding migas berjalan.
  • 15:38 WIB. PT KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon bakal angkut 18.096 sepeda motor pada masa angkutan Lebaran 2018.
  • 15:28 WIB. Pertamina - Pertamina dan warga Balikpapan nantikan hasil uji laboratorium atas kualitas air Teluk Balikpapan.
  • 15:26 WIB. Pusri - PT Pusri Palembang umumkan 14 daftar bank dan 9 perusahaan asuransi yang menjadi mitra kerjanya.
  • 13:03 WIB. Pertamina - Pertamina sebut Bright Gas bertabung 5,5 kg dan 12 kg miliki beberapa keunggulan dibanding elpiji biasa.
  • 12:57 WIB. AP II - Pemkab Purbalingga akan bebaskan lahan 5 ha dan Pemprov Jateng 9 ha untuk pembangunan Bandara JB Soedirman.
  • 12:55 WIB. AP II - Terminal  Bandara JB Soedirman akan dibangun dengan kapasitas 300.000 penumpang per tahun.
  • 12:52 WIB. AP II - AP II alokasikan investasi Rp350 miliar untuk pembangunan Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jateng.
  • 12:51 WIB. AP I - AP I ingatkan warga yang masih bertahan di kawasan izin penetapan lokasi Bandara NYIA bahwa sertifikat yang mereka miliki tidak berlaku. 

Pemprov Sumsel Gandeng Badan Usaha Peduli Pembangunan Daerah

Foto Berita Pemprov Sumsel Gandeng Badan Usaha Peduli Pembangunan Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Provinsi Sumsel menggandeng Badan Usaha peduli pembangunan daerah guna mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan menggali potensi kehilangan penerimaan daerah. 

Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan untuk itu Sumsel Provinsi Sumsel, KPK RI menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Auditorium Bina Praja, Selasa (3/4/2018).

Rakor yang dibuka Sekda Sumsel Nasrun Umar ini merupakan lanjutan Rakor Pembahasan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Alam yang digelar KPK RI, dimulai kemarin. 

Menurut Nasrun, kegiatan ini mestinya menjadi momentum perbaikan, pengembangan dan pembangunan instrumen yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tata laksana sistem pemungutan dan pengelolaan terhadap semua penerimaan daerah.

"Dengan rakor ini permasalahan lintas sektoral dapat diminimalisir dan yang lebih penting adalah minimnya koordinasi dapat lebih ditingkatkan," jelasnya.

Menurut Sekda selama ini masih banyak potensi yang tidak tergali atau kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang disebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar lembaga atau instansi.

Selain itu belum juga maksimalnya pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan daerah mauoun penagihan piutang. "Selain itu belum maksimalnya peraturan yang ada untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya," terang Nasrun.

Atas dasar permasalahan itu pula pemerintah daerah perlu membuat sistem pemungutan dan pengelolaan daerah, sehingga memaksimalkan penerimaan dan pengawasan. hal ini penting untuk mengingatkan bahwa peranan pajak sebsgai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD, semakin besar dari tahun ke tahun.

Lebih jauh dikatakan Nasrun, pajak memiliki peran penting untuk membangun daerah dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

"Melalui kesempatan ini saya mengajak semua elemen terkait agar dapat mensinergikan program optimalisasi  penerimaan daerah, khususnya pajak," jelasnya.

Kegiatan ini juga diharapkan tidak saja dapa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada tapi juga mencarikan solusinya agat mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan daerah.

"Yang paling penting juga buat badan usaha sadar akan kewajibannya terhadap pajak dan juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah," jelasnya.

Di tempat yang sama Koordinator Wilayah II Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah M. Nasution mengatakan Rakor ini penting guna menekan tindak pidana korupsi atau kebocoran demi menuju pemerintahan yang baik.

Potensi ini lanjut Adlinsyah jika dibiarkan bisa berujung dan mengarah ke korupsi. Untuk itula KPK hadir ke level ini agar potensi ini bisa digali agar penerimaan daerah lebih optimal.

"Kita bicara perbaikan sistem, kenapa KPK harus masuk ke level ini karena potensi kebocoran  besar. Kita tidak hanya masuk ke Sumsel tapi juga provinsi lain. Haraoan kita pencegahan ini nanti bisa berjalan mengalir baik data dari Pemprov, ke Kabupaten dan kota juga. Kita bukan mencari kesalahan tapi ini demi kebaikan," jelasnya.

Menurut Adlinsyah sejauh ini yang banyak mereka temukan banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi tapi tidak membayar pajak. Di sinilah peran pihaknya menjadi trigger agar mereka yang memiliki kewajiban pajak memenuhi kewajibannya.

"Kita dorong bersama pengendaliannya. Kita gelar Korsupgah secara terbuka di semua provinsi. Bukan untuk menakuti, tapi kami jadi mata dan telinga KPK di daerah. Kalau memang tidak bisa dicegah barulah ada penindakan," tutupnya.

Tag: Nasrun Umar, Palembang

Penulis: Irwan Wahyudi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28