Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:37 WIB. BNI - BNI Singapura mencatat laba tumbuh 21% menjadi US$7,2 juta sampai semester I-2018.
  • 06:35 WIB. BNI - BNI Singapura mencatat pembiayaan dan trade financing untuk ekspor senilai US$550 juta pada kuartal III-2018.
  • 06:30 WIB. BNI - BNI menggandeng beberapa perusahaan di Singapura untuk mendorong ekspor.
  • 06:22 WIB. PTPN - PTPN III menargetkan ekspor CPO sekitar 300.000 ton pada tahun 2018.
  • 06:16 WIB. PTPN - PTPN III mengatakan akan menggenjot penjualan ekspor komoditas crude palm oil dan Karet pada tahun ini.
  • 06:10 WIB. Bulog - Ombudsman mendorong audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.
  • 19:52 WIB. Paus Francis - Paus tiba di Lithuania untuk memulai tur solidaritas negara-negara Baltik.
  • 19:52 WIB. Meksiko - Wartawan Meksiko dibunuh saat meninggalkan rumahnya.

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tutup Penambangan Ilegal

Foto Berita Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tutup Penambangan Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi VII DPR  mendesak pemerintah untuk secara serius membenahi aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi menyalahi aturan. Selain peningkatan pengawasan, penegakan hukum dan penerapan regulasi perizinan juga harus dikontrol sehingga aktivitas penambangan ilegal bisa dicegah. Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (2/4/2018).

"Sesuai dengan tugas kedewanan, tentu hal semacam ini dalam pengawasan kami, apalagi terkait perizinan. Kalau melanggar aturan kami akan minta pihak berwenang menindaknya," ujarnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sejauh ini Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba.   

"Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba, dan bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian LHK untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba," terangnya.

Herman Khaeron menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. Sesuai dengan tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

"Sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, indikasi adanya pengolahan mineral secara ilegal marak terjadi di daerah, salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, PT Babarina Putra Sulung di Babarina, Desa Muara Lapao pao, Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, IUP Batuan atas nama PT Babarina Putra Sulung tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2018 dengan No. 08/DPM-PTSP/ I / 2018. Secara administrasi, perusahaan itu hanya mengantongi pengolahan batuan, namun dalam kenyataannya mengolah mineral berupa ore nikel.

Modusnya, dalam melakukan aktivitas penambangan Nikel bukan batuan, perusahaan itu malakukan pemuatan tanah urukan yang dinaikkan ke kapal tongkang untuk dijual ke PT Waja Inti Lestari (WIL) dan dari lokasi PT WIL tongkang tersebut dibuatkan berita acara verifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra dan izin berlayar kapal tongkang dari Syabandar Kolaka untuk dijual kepada Perusahaan pemilik smelter di Morowali.

Ironsinya, aktivitas tersebut terus berlangsung hingga saat ini tanpa adanya pengawasan atau penindakan dari pihak Kementrian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, pihak syahbandar Kolaka, maupun jajaran Polda setempat.

Padahal, kuat dugaan aktivitas itu sebagai illegal mining dan persekongkolan jahat yang merugikan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok dari pemilik izin usaha pertambangan batuan, dalam hal ini perusahaan PT Babarina Putra Sulung.

"Kami meminta pemerintah untuk mengawasi hal semacam ini. Belum bisa kita katakan sebagai pembiaran, mungkin sedang dalam tahap pengawasan dan jika ada pengaduan ke Komisi VII akan kami tindaklanjuti," imbuh Herman Khaeron.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menegaskan pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan.

"Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi hal-hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi," ujarnya.

Tag: E Herman Khaeron, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Angga Brata

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading