Perlukah Negara Utang Demi Genjot Infrastruktur?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan tata kelola utang dapat dibenahi guna memperkokoh dasar untuk menyokong peningkatan produktivitas ekonomi.

"Buat kita untuk mengukur produktivitas utang bukanlah lewat aset, tetapi pembangunan lewat pembiayaan utang itu apakah menambah produktivitas kita atau tidak," kata Enny di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut Enny, seharusnya bila tata kelola utang masih amburadul, maka kurang tepat bila menambah agresitivitas pembiayaan sehingga utang bisa bertambah tinggi.

Ia berpendapat bahwa pihaknya melakukan evaluasi terkait apakah utang yang selama beberapa tahun ini melonjak dapat menjawab komitmen pemerintah yang telah mengeluarkan beragam paket stimulus fiskal untuk menunjang produktivitas dan daya saing Republik Indonesia.

Enny mengingatkan bahwa pemerintah selalu mengatakan harus berutang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, tetapi sebenarnya yang mendapatkan manfaat terbesar dari tata kelola utang antara lain adalah gaji pegawai, belanja barang, dan bunga utang itu sendiri.

Dia mengakui bahwa infrastruktur kini memang banyak dibangun, tetapi harus ditanyakan kepada sejumlah BUMN apakah semua infrastruktur yang mereka bangun itu berasal dari pembiayaan tata kelola utang atau mereka harus meminjam sendiri ke pihak ketiga.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengingatkan bahwa banyak pihak menyalahkan pembiayaan utang, padahal harus diingat bahwa utang itu bukanlah tujuan akhir.

Menurut Schneider Siahaan, hal yang perlu diketahui seharusnya adalah alokasi belanja untuk pembangunan negara itu untuk apa targetnya, serta kemudian mekanisme pembiayaannya itu seperti apa.

Schneider memaparkan, belanja yang dilakukan pemerintah itu untuk katalisator guna mempercepat pertumbuhan perekonomian, serta mendorong sektor swasta sebagai pendorong utamanya.