Kredit Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi 2017 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa.
Dalam paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, penggunaan APBD 2017 banyak mendapat kritikan dan rekomendasi.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Syamsul Anwar, saat menyampaikan pemandangan umum mengatakan meski capaian pendapatan dan belanja daerah terealisasi 107 persen atau Rp4,3 triliun dari target Rp4,2 trilun, namun fraksi PDIP berpandangan bahwa 65,60 persen dari angka tersebut masih bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan dari bea balik nama kendaraan.
"Ini mengambarkan tingkat kemandarian Pemprov Jambi masih cukup lemah, bahkan terlalu bergantung pada pemerintah pusat," kata Syamsul.
Kemudian adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada perangkat daerah hingga 2017 mencapai 3.987 rekomendasi, namun hanya ditindaklanjuti sebanyak 587 rekomendasi.
Begitu juga dengan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian negara atau kas daerah pada 2017 dari sejumlah Rp1,8 miliar baru ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp866 juta atau 46,18 persen.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara Khairil, salah satunya menyoroti kerjasama pembangunan Pasar Angsoduo yang hingga kini pembangunanya belum selesai. Sebab itu Gerindra mendorong Pemprov Jambi melakukan tindakan persuasif hingga tindakan tegas guna percepatan pembangunan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
