Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:45 WIB. DPUM - Dua Putra Utama Makmur berencana meluncurkan 10 varian produk baru hingga akhir tahun 2018.
  • 10:14 WIB. Spionase - Rusia minta AS bebaskan warganya yang dituding lakukan aksi spionase.
  • 10:13 WIB. ASEAN - Kamboja kepincut sistem desentralisasi di Indonesia.
  • 10:12 WIB. Timor Leste - Indonesia-Timor Leste bahas pengelolaan ekosistem perairan.
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.

Setengah Lebih Warga Papua Tak Memiliki e-KTP

Foto Berita Setengah Lebih Warga Papua Tak Memiliki e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perludem menyebutkan, baru 43 persen warga di Papua yang melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Dari hasil penelusuran kami per 14 Maret 2018, perekaman E-KTP di Papua itu baru mencapai 1,4 juta orang dari total 3.251.047 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara Pilgub 2018. Artinya, ini kalau kita lihat baru 43 persen yang punya E-KTP," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut dia, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada 57 persen pemilih di Papua yang belum melakukan perekaman, tidak memiliki E-KTP, dan perlu dilindungi hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai hanya alasan teknis, mereka kemudian tidak masuk ke daftar pemilih tetap, lalu tidak mendapatkan surat keterangan dan tidak ikut memilih," tutur Titi.

Apalagi, berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 200 huruf a, telah dijelaskan bahwa penggunaan surat keterangan yang merupakan bukti penduduk, hanya diizinkan hingga Desember 2018.

Ketentuan tersebut juga memiliki arti bahwa pemilih pada Pemilu 2019 sudah harus menggunakan basis data berdasarkan E-KTP.

"Harus dipastikan ke depan pemilih yang belum merekam ini, terfasilitasi hak pilihnya. Berikan perlindungan terhadap hak pilihnya," kata Titi.

Tag: Papua

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Arif Firmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10