Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:18 WIB. UMKM - Ada sekitar 54.000 UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.
  • 17:17 WIB. UMKM - Pemkab Klaten siapkan anggaran yang disiapkan untuk pinjaman UMKM tersebut sekitar Rp3-5 miliar.
  • 17:16 WIB. UMKM - Pemkab Klaten akan beri pinjaman UMKM tanpa bunga.
  • 16:03 WIB. Elnusa - Hery: dua proyek ini nilainya signifikan, lebih dari Rp1 triliun.  
  • 16:02 WIB. Deflasi - BPS:  perdesaan di Jambi pada September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,72 persen.
  • 16:02 WIB. Elnusa - Elnusa raih dua kontrak strategis sekaligus, kinerja perusahaan makin positif.
  • 16:00 WIB. PPN - Kasi Operasional PPN: nilai pendapatan itu didominasi oleh penjualan hasil tangkapan jenis cumi-cumi mencapai total Rp2,181 miliar.
  • 15:58 WIB. Ikan - nilai penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Sungailiat mencapai volume produksi sebanyak 301.731 kg.
  • 15:57 WIB. Ikan - Nilai penjualan ikan di PPN Sungailiat mencapai Rp6,8 miliar lebih.
  • 15:56 WIB. Bawang - Para petani bawang di Karo berharap terus dibina BI. 
  • 15:54 WIB. Beras - Bulog: stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 12.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran.
  • 15:53 WIB. Beras - Bulog pastikan stok beras di Sulteng aman.
  • 15:51 WIB. Bursa - RBMS tambah 9,7 juta saham hasil HMETD.
  • 15:51 WIB. Beras - Palu menerima tambahan beras 500 ton dari pemerintah.
  • 15:50 WIB. Padi - Barito Utara targetkan tanam padi 10.200 Ha.

KMK Menkeu Telat Terbit, PGN Harus RUPSLB Ulang?

Foto Berita KMK Menkeu Telat Terbit, PGN Harus RUPSLB Ulang?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Pasar Modal Satrio Utomo mengatakan belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait valuasi harga 13,8 miliar lembar saham seri B PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero) mengharuskan PGN kembali menggelar RUPSLB dengan agenda yang sama, yaitu meminta persetujuan pemegang saham atas inbreng saham PGN ke Pertamina.

"Kalau keputusan RUPSLB nya seperti itu, maka PGN harus mengadakan RUPS lagi atau paling tidak direksinya memberikan keterangan ke bursa. Karena memang sudah lewat batas waktunya," ujar Satrio dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Lanjuntya, Ia menghitung jika PGN harus melaksanakan RUPS ulang, maka proses pembentukan holding BUMN Migas bisa tertunda beberapa bulan. 

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah Zubir mengatakan, keputusan RUPS pada bulan Januari lalu batal demi hukum.

“Ketentuan RUPSLB menitahkan pengalihan saham yang membuat perubahan Anggaran Dasar perusahaan baru berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Sekaligus telah ditandatanganinya akta pengalihan saham PGN ke Pertamina dalam waktu 60 hari setelah dilakukan RUPSLB,” ujar Inas. 

Selain itu, ia menilai Menteri Keuangan belum menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait valuasi harga sahamnya dan pembentukan holding seharusnya belum bisa dilakukan.

“Tanpa KMK, pihak notaris tidak bisa membuat akta pengalihan saham. Ini menjadi celah dari aspek legal,” katanya.

Inas meminta pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban utang PGN sebelum meleburnya menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero) dalam holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas). "Ini perlu dilakukan agar beban utang PGN tidak memberatkan rencana ekspansi Pertamina ketika holding BUMN Migas sudah efektif beroperasi." tukasnya.

Tag: Satrio Utomo, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina Gas (Pertagas), Inas Nasrullah Zubir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Migas

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94