Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:18 WIB. Tri - Tri akui ada kartu perdana aktif dijual ke konsumen.
  • 07:12 WIB. Grab - Grab bakal rambah bisnis travel dan jasa kesehatan.
  • 07:08 WIB. Telkomsel - Telkomsel luncurkan mBanking, integrasikan banyak bank.
  • 07:05 WIB. Apple - Apple hadapi tudingan monopoli di Mesir.

Tegas Jokowi: Penegak Hukum Jaga Garam Impor

Foto Berita Tegas Jokowi: Penegak Hukum Jaga Garam Impor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa telah memerintahkan penegak hukum untuk menjaga garam impor tidak merembes ke pasar sehingga menganggu harga garam rakyat.

"Sudah saya perintahkan aparat agar garam industri tidak merembes ke pasar," kata Presiden usai acara pembukaan "Industrial Summit 2018" dan peluncuran "Making Indonesia 4.0" di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Kepala Negara juga berharap semua pihak untuk realitis bahwa industri nasional sangat membutuhkan garam yang kualitasnya berbeda yang dihasilkan petani garam dalam negeri.

"Segmennya berbeda, kualitasnya berbeda, pasarnya berbeda dan kalau kita tidak impor garam itu industrinya berhenti, meskipun hanya kebutuhannya 2 persen tapi itu kunci kayak mobil bannya ngak ada kan ngak jadi mobil," tuturnya.

Presiden mengungkapkan bahwa garam industri ini butuhkan oleh industri produsen kaca, makanan minuman, tekstil, pulp, farmasi dan lainnya.

"Tolong dibedakan garam industri dan garam rakyat. Saya pantau terus, harga garam di Madura, di NTT (Nusa Tenggara Timur), Aceh, menurut saya masih pada harga yang baik," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden memanggil empat menterinya membicarkan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4).

"Tadi Pak Presiden memanggil saya, Pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita), Bu Susi (Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) dan Menteri Perindutrian Pak Airlangga Hartarto meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan impor garam," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

Darmin mengatakan telah melaporkan pelaksanaan impor garam hanya diperuntukan untuk industri berdasarkan kebutuhan dan angkanya tidak ditentukan.

"Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai kebocoran garam impor ini di pasar," kata Darmin.

Menko Perekonomian mengatakan, selain diawasi penegak hukum, garam impor untuk industri ini juga mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari Kementerian Perindustrian.

Darmin mengatakan kebijakan ini agar harga garam petani bisa terjaga pada tingkat yang menguntungkan.

"Walaupun masalah garam petani ini juga dipengaruhi oleh musim yang saat ini kemarau, hujannya masih banyak," imbuhnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pasokan garam sudah diatur Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan permintaan yang diharapkan.

Namun, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong untuk industri yang bisa menggunakan garam dari petani, seperti industri makanan dan minuman.

"Kementerian Perindustrian juga mendorong industri yang memproses makanan dan minuman untuk memanfaatkan garam dari petani, semacam bapak angkat, anak angkat untuk memaksimalkan garam petani oleh industri," kata Airlangga.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Garam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40