Pemerintah Targetkan Kasus Stunting Turun 28%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menargetkan penurunan kasus kekurangan gizi (stunting) pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9% di 2013 menjadi 28% di 2019. Sementara di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Saat ini, kata Bambang, kondisi stunting pada balita Indonesia terjadi secara luas, tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting. Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani.

Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9% dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2%. "Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2%," ungkapnya.

Selain itu, ada juga kejadian wasting (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1%. Sementara, banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1%.

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014. Bambang mengatakan, stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit pada 28 Maret 2018 lalu, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Stunting Summit dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/wali kota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap.

"Pemerintah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur," pungkasnya.