Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:25 WIB. 1MDB - Malaysia harap dana dari korupsi 1MDB bisa dipulihkan.
  • 18:27 WIB. Nuklir - AS: Denuklirisasi Korut tidak bisa rampung dalam 1 tahun.
  • 20:12 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia memperkirakan ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 800.000 kiloliter.
  • 18:28 WIB. TKI - RI-Brunei sepakat MoU perlindungan TKI selesai akhir tahun.
  • 18:27 WIB. ISIS - WNI terduga ISIS di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia.
  • 18:25 WIB. Palestina - Abbas: UU Yahudi Israel tak surutkan perjuangan Palestina.
  • 18:23 WIB. Catalonia - Spanyol batalkan surat perintah penangkapan bagi separatis Catalonia.
  • 18:23 WIB. Suriah - Kelompok teror serahkan ladang minyak ke rezim Assad.
  • 18:22 WIB. Korea Utara - Karena sanksi PBB, perekonomian Korea Utara merosot.
  • 18:21 WIB. Korsel - Eks Presiden Korsel, Park Geun-hye, dijatuhi hukuman tambahan 8 tahun penjara.
  • 18:21 WIB. Google - Trump kritik Uni Eropa karena denda Google USD5 miliar.
  • 17:37 WIB. Politik - Fahri Hamzah: Pemerintah bohongi publik soal Freeport.
  • 17:36 WIB. Pilpres - Gerindra klaim Demokrat cenderung ke Prabowo ketimbang Jokowi
  • 17:36 WIB. Energi - Luhut nilai HoA Freeport bentuk komitmen.
  • 17:35 WIB. Politik - MPR sosialisasi empat pilar di pesantren NTB

Upaya Menggairahkan Kembali Industri Hulu Migas Nasional

Foto Berita Upaya Menggairahkan Kembali Industri Hulu Migas Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Industri hulu migas dan industri penunjangnya memiliki peran penting untuk menggerakkan investasi nasional. Namun, dalam konteks persaingan investasi global yang semakin ketat, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan investasi terbesar di sektor hulu migas. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk membangkitkan gairah industri hulu migas nasional.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengakui kecenderungan penurunan produksi migas dari tahun ke tahun dalam dekade terakhir ini. Salah satu masalah mendasar yang membuat investor menahan diri untuk menambah investasi (bagi mereka yang sudah beroperasi di Indonesia) atau tidak menarik investor migas baru adalah realisasi kebijakan yang belum terwujud secara komprehensif, masih bersifat sektoral, dan belum mampu memberi peluang untuk mencapai keekonomian dalam operasional industri migas di Indonesia. 

"Kita tahu di industri hulu migas, investasi tersebut berdampak secara luas, termasuk melalui rantai suplai domestik yang panjang,” papar Komaidi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Pembenahan mata rantai birokrasi mulai dari proses eksplorasi, produksi hingga ke distribusi produk untuk konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi di sektor migas di Indonesia. Upaya memangkas birokrasi memang mulai dilakukan pemerintah dengan penyederhanaan perizinan maupun dengan program perizinan satu pintu. Bahkan beragam aturan revisi maupun aturan baru diterbitkan.

"Namun, di sisi lain aturan-aturan tersebut masih belum memberi kejelasan terkait pelaksanaan teknisnya maupun memenuhi ekspektasi pelaku usaha” ujar Komaidi.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan hingga 2050, pemenuhan kebutuhan migas  sangat mengandalkan impor. Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan energi fosil dalam bentuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas sangat tidak sebanding dengan kemampuan produksi di dalam negeri.

Dengan kebutuhan BBM hingga 4,6 juta barel per hari dan kebutuhan gas di kisaran 25.869 mmscfd maka impor menjadi kebutuhan mutlak. Padahal Indonesia masih memiliki potensi meningkatkan produksi dari ladang migas dalam negeri, asalkan bekerja keras untuk terciptanya konsistensi dalam kebijakan demi iklim investasi migas yang lebih menarik bagi investor nasional maupun global.

Secara teknis, produksi minyak nasional membutuhkan peningkatan rasio pengembalian cadangan (reserve return ratio/RRR) dari kisaran 60% ke 100%, penemuan cadangan baru 6,4% setiap 5 tahun, dan kegiatan EOR (Enhanced Oil Recovery) dalam kurun waktu 30 tahun mencapai 2,5 miliar barel.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan produksi gas akan ditempuh dengan menaikkan rasio cadangan hingga 100% dengan peningkatan eksplorasi, mempercepat proyek gas bumi, dan mengendalikan impor elpiji.

“Tentunya semua itu hanya bisa tercapai bila kegiatan eksplorasi dan produksi migas kembali menggeliat," tegas Komaidi.

Karena itu, pembenahan kebijakan di sektor industri migas, terutama hulu migas mutlak diperlukan. Aturan pelaksana yang detil, saling menopang satu sama lain dan mampu memberikan nilai keekonomian dalam operasional pelaku usaha harus segera terwujud demi menggairahkan kembali investasi sehingga berkontribusi maksimal bagi pemenuhan  kebutuhan energi dan perekonomian nasional.

Dalam rangka menarik minat investor migas untuk berinvestasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, pada 19 Juni 2017.

Walaupun beberapa pasal pada PP 27/2017 jelas memberikan insentif dan fasilitas pajak untuk membantu keekonomian investasi hulu migas, saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas

Industri hulu migas sepatutnya untuk dimasukan kedalam kategori industri pionir yang membawa teknologi industri hulu migas terkini ke Indonesia. Seiring dengan dibutuhkannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hulu migas yang ada di perairan laut dalam, kawasan frontier (umumnya di kawasan Indonesia bagian Timur) atau yang membutuhkan teknologi baru, seperti EOR, industri hulu migas jelas merupakan salah satu industri pionir membawa teknologi terkini yang berdampak positif bagi Indonesia.

Jumlah investasi oleh pelaku industri hulu migas yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan iklim fiskal yang lebih kondusif termasuk dibukanya akses bagi pelaku industri hulu migas atas insentif pajak seperti tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak).

Tag: Migas, nasional, Komaidi Notonegoro, PP 27/2017, kawasan industri

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10