Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:35 WIB. Smartfren - Smartfren berencana menghentikan produksi ponsel Andromax pada pertengahan 2019.
  • 11:22 WIB. KPK - Melchias Markus Mekeng diperiksa atas kasus PLTU Riau-1.
  • 11:20 WIB. Farhat Abbas - Ulama yang ada di kubu Jokowi adalah ulama yang bersih dan lurus.
  • 11:20 WIB. Farhat Abbas - Jokowi-Ma'ruf lebih banyak didukung ulama ketimbang Prabowo-Sandi.
  • 11:20 WIB. Farhat Abbas - Jokowi sudah membuat Indonesia adil dan makmur.
  • 11:19 WIB. Farhat Abbas - Koalisi Indonesia Adil-Makmur bagi Prabowo-Sandi tidak cocok.
  • 10:59 WIB. CPNS - Portal SSCN.bkn.go.id bisa diakses pukul 13.00 WIB.
  • 10:58 WIB. Politik - Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah resmi jabat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.
  • 10:57 WIB. Politik - Zulkieflimansyah resmi mengantikan TGB sebagai Gubernur NTB.
  • 10:35 WIB. Rokok - Ditjen Bea Cukai menarget penerimaan cukai 2018 sebesar Rp149 triliun.
  • 10:33 WIB. Rokok - Cukai rokok jadi alternatif pemerintah untuk bayar defisit BPJS kesehatan.
  • 10:30 WIB. Pertamini - Membutuhkan modal puluhan juta rupiah guna membeli nozzle dan argo digital untuk usaha Pertamini.
  • 10:29 WIB. Pertamini - Tempat usaha Pertamini di Kab.Kudus mencapai 40-an unit, menurut Dinas Perdagangan setempat.
  • 10:27 WIB. Pertamini - Dinas Perdagangan Kudus kesulitan awasi Pertamini yang menjual BBM dengan nozzle.
  • 10:25 WIB. Impor - Impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi terbesar terhadap impor Jambi, 44,49 persen.

Alex Noerdin: Sumsel Sepakat Berantas Korupsi Terintegrasi

Foto Berita Alex Noerdin: Sumsel Sepakat Berantas Korupsi Terintegrasi
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Memperkuat konsolidasi dan komitmen tersebut, KPK menggelar rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu (4/4/2018).

Rapat koordinasi ini melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sumsel, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumsel, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Sumsel. Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Dalam rapat koordinasi ini, setiap kepala daerah dan ketua DPRD menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi disaksikan Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, dan Pimpinan KPK. 

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, kunci utama keberhasilan pencegahan dan pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah adalah komitmen bersama seluruh stakeholder.

Bukan hanya Kepala Daerah, namun didukung oleh Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif. 

Beberapa fokus area pembenahannya adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Hari ini kita lakukan apa yang memang sangat diperlukan daerah-daerah bagaimana kita bersama memetakan permasalahan dan apa tindakan aksi dan targetnya. Apa yang kita lakukan ini sekarang juga sudah bagus rencana aksi dan targetnya tingal bagaimana pelaksananya saja," ungkap Alex.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya KPK  terus memaksimalkan program pencegahan korupsi, yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

"Hari ini kita coba lagi komitmen bersama memberantas korupsi, ini kerja besar dan kerja panjang. KPK dengan konsep regionalisasinya, tim KPK akan berada di daerah-daerah. Selain itu, ada banyak cara lain untuk menjaga integritas pemerintah daerah dan menjaga pelaku bisnis, kemudian KPK yang akan membuat komite advokasi daerah setelah di Jakarta komite advokasi nasional," ungkapnya.

"Jadi akan ada satu koordinator KPK di daerah yang fokus pada daerah tersebut secara terus menerus. Kalau kita berbicara konteksnya KPK akan berada di sini 24 jam, ya kalau ada yang nakal ya di OTT juga, artinya penindakan akan tetap ada bukan berarti setelah pencegahan ini meninggalkan yang lainnya," tegas Saut Situmorang.

Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Tag: Saut Situmorang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sumatera Selatan, Alex Noerdin

Penulis: Irwan Wahyudi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,995.15 3,954.83
British Pound GBP 1.00 19,701.15 19,499.46
China Yuan CNY 1.00 2,185.58 2,163.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,983.00 14,833.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,745.81 10,632.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.90 1,890.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,914.99 10,799.42
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,497.15 17,319.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.72 3,575.94
Yen Jepang JPY 100.00 13,387.24 13,250.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16