Pemerintah Follow Up Rekomendasi BPK

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017 disampaikan bahwa dalam kurun waktu antara 2015 hingga 2017, terdapat 116.201 rekomendasi hasil pemeriksaan. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 63.238 (54,5%) rekomendasi selesai ditindaklanjuti dan sesuai rekomendasi BPK. 

Sejumlah 37.627 (32,4%) rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dalam proses penyelesaian untuk dinyatakan BPK sesuai dengan rekomendasi. Sementara itu, 14.937 (12,9%) rekomendasi akan ditindaklanjuti dan 219 (0,2%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti antara lain karena perubahan organisasi atau perubahan peraturan.

Dari 116.201 rekomendasi BPK tersebut, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah 16.764 rekomendasi. Sebanyak 7.674 (45,8%) rekomendasi selesai ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi BPK, 6.334 (37,8%) rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dalam proses penyelesaian untuk dinyatakan BPK sesuai dengan rekomendasi. 

Sementara itu, 2.713 (16,2%) rekomendasi akan ditindaklanjuti dan 43 (0,2%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Selain Pemerintah Pusat, 92.889 rekomendasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 4.877 rekomendasi menjadi tanggung jawab BUMN, dan 1.491 rekomendasi tanggung jawab badan lainnya.

Pemerintah secara serius dan konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui tindak lanjut rekomendasi BPK atas setiap hasil pemeriksaan. Konsistensi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara memperoleh hasil di antaranya berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Opini WTP merupakan penilaian terbaik yang diberikan BPK atas kualitas laporan keuangan. Capaian WTP atas LKPP tidak terlepas dari kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Capaian tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses pembangunan masyarakat dan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.