Bulog: Petani Wajib Jual Gabah Ke Pemerintah

Warta Ekonomi, Lombok Barat -

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menginginkan petani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian wajib menjual sebagian gabahnya ke pemerintah untuk stok cadangan pangan nasional.

"Petani yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) ada kewajiban menjual ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Paling tidak 20 atau 30 persen dari total produksinya," kata Dewan Pengawas Perum Bulog Spudnik Sujono ketika meninjau panen gabah di Desa Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat, Rabu.

Menurut dia, perlunya mewajibkan petani menjual sebagian gabah yang diproduksi karena Bulog lembaga penyangga stok pangan nasional. Harga pembelian di tingkat petani tetap mengacu pada kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP).

Jika semua hasil produksi petani dijual kemudian dimainkan oleh swasta dikhawatirkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika stok cadangan pangan nasional kosong.

"Stok beras kosong, harga naik, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya kita impor. Kalau impor salah lagi," ujar Spudnik yang didampingi Kepala Divisi Regional Bulog NTB H Achmad Ma'mun.

Spudnik mengatakan pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementan beberapa tahun lalu terkait kewajiban petani penerima bantuan menjual sebagian gabahnya ke Bulog.

Namun implementasi dan eksekutornya belum ada hingga saat ini. Artinya MoU hanya sekedar nota kesepahaman saja.

Seharusnya, menurut mantan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan ini, ada semacam kerja sama operasional antara Bulog dengan Kementan yang harus diwujudkan.

Ia meyakini bahwa kerja sama tersebut bisa diwujudkan. Sebab, kebijakan mewajibkan petani penerima bantuan menjual sebagian hasil panen ke pemerintah sudah dipraktikkan ketika menjabat Dirjen Hortikultura.

"Para petani mau karena saya memberikan bantuan Rp40 juta per hektare. Itu sudah dilakukan di bawang dan cabai. Harusnya di padi juga bisa dengan cara kita berikan bantuan mesin traktor, alat pemanen padi, benih dan pupuk bersubsidi," katanya.

Spudnik juga menginginkan agar Bulog tidak hanya menunggu di tingkat hilir atau saat panen raya. Tapi bergerak di sisi hulu atau mengawal petani mulai dari proses budi daya padi hinga pascapanen.

Sebab, target penyerapan beras untuk cadangan pangan nasional yang dibebankan pemerintah kepada Bulog terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Ia menyebutkan target stok beras nasional yang harus dipenuhi oleh Bulog sebanyak 2,2 juta ton hingga Juni 2018. Namun yang sudah terealisasi hingga akhir Maret 2018 sekitar 10 persen.

"Realiasi tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan, jangan sampai target stok beras nasional yang ada di Bulog tidak tercapai," katanya.