Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:09 WIB. Papua - Bertemu Menlu PNG, Menlu RI paparkan kemajuan Papua.
  • 22:08 WIB. Korea Utara - Kim Jong-un mendadak panggil Dubes Korut sedunia ke Pyongyang.
  • 22:06 WIB. Malaysia - Pengirim ancaman pembunuhan kepada Raja Malaysia ditangkap.
  • 22:06 WIB. 1MDB - Surat perintah penangkapan 2 mantan pejabat 1MDB diterbitkan.
  • 22:05 WIB. Najib Razak - Istri Najib Razak dituntut bayar 60 juta ringgit.
  • 22:03 WIB. Palestiina - Presiden Abbas: Hubungan Palestina dengan AS tak akan membaik.
  • 22:02 WIB. WNI - Indonesia minta Malaysia beri akses terkait 3 WNI terduga teroris.
  • 22:02 WIB. Turki - Uni Eropa sambut baik pencabutan status masa darurat di Turki.
  • 22:01 WIB. Filipina - AS gelontorkan US$26,5 juta ke Filipina untuk misi antiteror.
  • 22:00 WIB. Piala Dunia - Wisatawan asing belanjakan US$1,5 miliar selama Piala Dunia di Rusia.
  • 20:53 WIB. Telekomunikasi - Indonesia rogoh Rp50 miliar untuk pengadaan internet pertemuan IMF-World Bank.
  • 20:51 WIB. Microsoft - Ogah disalahgunakan, Microsoft usulkan aturan teknologi pengenalan wajah.
  • 20:50 WIB. Samsung - Samsung akan umumkan smartwatch barunya, Galaxy Watch, pada 9 Agustus 2018, bersamaan dengan Galaxy Note 9.¬†
  • 20:47 WIB. Donald Trump - Trump dan tim suksesnya habiskan lebih dari US$274 ribu (setara Rp3,9 miliar) untuk pasang iklan di¬†Facebook sejak awal Mei.
  • 20:46 WIB. Apple - Semua iPhone 2018 tak akan punya sensor sidik jari.

BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies

Foto Berita BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan penghentian reklamasi di Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

"Saya tidak bisa beri komentar karena itu wewenang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta," katanya, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Ia menegaskan penghentian proyek reklamasi itu lebih kepada kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan hal itu menanggapi proyek reklamasi di Jakarta yang tidak dilanjutkan, antara lain karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Kewenangan BPN, menurut dia, ada bilamana reklamasi sudah menghasilkan menjadi pulau.

"Kalau sudah jadi ditentukan statusnya seusai dengan perjanjian atau kontraknya. Itu alasan dulu kita beri hak pengelolaan (HPL)  untuk Pulau C dan Pulau G. Untuk Pulau D kita beri hak guna bangunan (HGB)," katanya.

Berkaitan dengan usulan mencabut HGB yang sudah diberikan, Sofyan mengatakan, jika tanpa alasan kuat atau putusan pengadilan, maka tidak bisa dilakukan.

"HGB diberikan dan untuk memberikan kepastian. Kalau tidak ada alasan kuat atau putusan pengadilan, maka kalau BPN dibawa ke pengadilan pun, kita akan membela pemilik hak itu entah itu hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha, " katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilik hak semacam itu harus dibela karena merupakan hak yang diberikan negara sesuai undang undang (UU).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menarik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi, yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pertengahan Desember 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah menyerahkan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke pemerintah provinsi, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sudah diserahkan. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya," kata Anies.

Ia menimpali, "Dengan dicabutnya perda itu, maka tidak ada pembahasan di 2018."

Anies menambahkan bahwa selanjutnya pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk mengkaji penataan wilayah dengan memperhatikan faktor sosiologis, ekonomi, keamanan dan geografi

Tag: Sofyan Djalil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Anies Baswedan, Reklamasi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10