Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:26 WIB. Tagihan - RIGS dan Petrus sepakat sudahi perkara hukum usai pelunasan tagihan sebesar SG$71.935.50.
  • 14:25 WIB. Perbankan - Bank Mandiri lantik Eman Suherman sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang baru.
  • 14:25 WIB. Pembekuan Usaha - OJK bekukan kegiatan usaha PT Sumber Artha Mas Finance sebagai perusahaan pembiayaan.
  • 14:11 WIB. Laba - Kuartal III 2018, PLN bukukan laba Rp9,6 triliun.
  • 14:09 WIB. Yodya Karya - Menteri Rini dorong Yodya Karya terus optimalkan aset demi genjot kinerja.
  • 14:07 WIB. Avtur - Menteri ESDM mendesak harga avtur lebih kompetitif melihat tiket pesawat yang mahal.
  • 14:06 WIB. Helmet - RSV Helmet lakukan ekspansi pasar untuk membuka Flagship Store RSV resmi di berbagai kota di Indonesia.
  • 14:04 WIB. CPNS - Kemenperin beri pengarahan kepada 375 CPNS milenial rekrutmen 2018.
  • 14:02 WIB. Impor - Mendag: Impor nonmigas meningkat karena barang modal-bahan baku.
  • 14:00 WIB. Dagang - Mendag: perjanjain perdangangan dengan negara lain perlu digalakkan untuk atasi defisit.
  • 13:59 WIB. Nelayan - HNSI Sumut imbau seluruh nelayan tradisional dan pemodal besar untuk gunakan alat tangkap ramah lingkungan.
  • 13:58 WIB. PUPR - Kementerian PUPR terus tingkatkan konektivitas pulau-pulau terdepan di Maluku Tenggara Barat.
  • 13:57 WIB. Ekspor - Maluku pertama kali ekspor kepiting bakau hidup ke Malaysia dan Singapura.
  • 13:56 WIB. Pasar - Pedagang pasar bekas Stasiun Ponorogo tolak relokasi.
  • 13:55 WIB. BNI - BNI mendukung acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan yang diselenggarakan PT Taspen.

BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies

Foto Berita BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan penghentian reklamasi di Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

"Saya tidak bisa beri komentar karena itu wewenang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta," katanya, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Ia menegaskan penghentian proyek reklamasi itu lebih kepada kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan hal itu menanggapi proyek reklamasi di Jakarta yang tidak dilanjutkan, antara lain karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Kewenangan BPN, menurut dia, ada bilamana reklamasi sudah menghasilkan menjadi pulau.

"Kalau sudah jadi ditentukan statusnya seusai dengan perjanjian atau kontraknya. Itu alasan dulu kita beri hak pengelolaan (HPL)  untuk Pulau C dan Pulau G. Untuk Pulau D kita beri hak guna bangunan (HGB)," katanya.

Berkaitan dengan usulan mencabut HGB yang sudah diberikan, Sofyan mengatakan, jika tanpa alasan kuat atau putusan pengadilan, maka tidak bisa dilakukan.

"HGB diberikan dan untuk memberikan kepastian. Kalau tidak ada alasan kuat atau putusan pengadilan, maka kalau BPN dibawa ke pengadilan pun, kita akan membela pemilik hak itu entah itu hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha, " katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilik hak semacam itu harus dibela karena merupakan hak yang diberikan negara sesuai undang undang (UU).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menarik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi, yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pertengahan Desember 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah menyerahkan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke pemerintah provinsi, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sudah diserahkan. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya," kata Anies.

Ia menimpali, "Dengan dicabutnya perda itu, maka tidak ada pembahasan di 2018."

Anies menambahkan bahwa selanjutnya pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk mengkaji penataan wilayah dengan memperhatikan faktor sosiologis, ekonomi, keamanan dan geografi

Tag: Sofyan Djalil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Anies Baswedan, Reklamasi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26