Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:36 WIB. Panaoil - Panaoil Indonesia mengatakan akan fokus menggarap pasar industri.
  • 06:34 WIB. IHSG - Indosurya Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang rebound hari ini dengan pergerakan di level 6.171-6.389.
  • 06:28 WIB. IHSG - Binaartha Sekuritas mengestimasi peluang technical rebound pada gerak IHSG hari ini terbuka lebar.
  • 06:25 WIB. IHSG - Reliance Sekuritas memprediksi IHSG akan kembali merosot ke level 6.200-an.
  • 19:49 WIB. Garuda Indonesia - Menpar minta Garuda Indonesia pertahankan rute Jakarta-London.
  • 19:46 WIB. AP I - AP I sediakan 50 bus gratis untuk program "Mudik Bareng BUMN".
  • 19:41 WIB. Pelindo III - Pelindo III alokasikan capex untuk beli 49% saham milik Dubai Port World di TPS senilai Rp490 miliar. 
  • 19:39 WIB. PLN - PLN berikan waktu setahun kepada IPP yang belum selesaikan proses financial close. 
  • 19:38 WIB. Pelindo III - Total capex Pelindo III tahun ini Rp12 triliun yang pendanaanya dicari dari pasar modal.
  • 19:37 WIB. Askrindo - Askrindo Syariah teken kerja sama dengan LPDB KUMKM senilai Rp1,5 triliun.
  • 19:36 WIB. PLN - PLN segera terbitkan global bond pada Mei 2018. 
  • 19:33 WIB. MTF - Total outstanding pembiayaan yang telah disalurkan MTF pada Q1 2018 capai Rp6,59 triliun. 
  • 19:32 WIB. MTF - MTF catat penyaluran pembiayaan segmen multiguna selama Q1 2018 tumbuh 28,7%.
  • 19:30 WIB. Pelindo II - KPK panggil saksi untuk tersangka RJ Lino dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan QCC di Pelindo II. 
  • 19:28 WIB. BRI - PSS Sleman kerja sama dengan BRI untuk siapkan inovasi dalam pendistribusian tiket pertandingannya.

BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies

Foto Berita BPN: Penghentian Reklamasi Tergantung Anies
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan penghentian reklamasi di Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

"Saya tidak bisa beri komentar karena itu wewenang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta," katanya, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Ia menegaskan penghentian proyek reklamasi itu lebih kepada kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan hal itu menanggapi proyek reklamasi di Jakarta yang tidak dilanjutkan, antara lain karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Kewenangan BPN, menurut dia, ada bilamana reklamasi sudah menghasilkan menjadi pulau.

"Kalau sudah jadi ditentukan statusnya seusai dengan perjanjian atau kontraknya. Itu alasan dulu kita beri hak pengelolaan (HPL)  untuk Pulau C dan Pulau G. Untuk Pulau D kita beri hak guna bangunan (HGB)," katanya.

Berkaitan dengan usulan mencabut HGB yang sudah diberikan, Sofyan mengatakan, jika tanpa alasan kuat atau putusan pengadilan, maka tidak bisa dilakukan.

"HGB diberikan dan untuk memberikan kepastian. Kalau tidak ada alasan kuat atau putusan pengadilan, maka kalau BPN dibawa ke pengadilan pun, kita akan membela pemilik hak itu entah itu hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha, " katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilik hak semacam itu harus dibela karena merupakan hak yang diberikan negara sesuai undang undang (UU).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menarik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi, yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pertengahan Desember 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah menyerahkan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke pemerintah provinsi, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sudah diserahkan. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya," kata Anies.

Ia menimpali, "Dengan dicabutnya perda itu, maka tidak ada pembahasan di 2018."

Anies menambahkan bahwa selanjutnya pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk mengkaji penataan wilayah dengan memperhatikan faktor sosiologis, ekonomi, keamanan dan geografi

Tag: Sofyan Djalil, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Anies Baswedan, Reklamasi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06